Tan Kian diamankan di Apartemen Pacific Place Residence, Jakarta Selatan, pada Kamis (9/7/2026). Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai bagian dari pendalaman penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi bernilai besar.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa hingga saat ini status hukum Tan Kian masih sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

• Ketua I TPI Medan H. Ikrom Helmi Nasution Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026

Selain Tan Kian, penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 15 saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU yang tengah diselidiki. Penyidikan tersebut mencakup beberapa perkara besar, antara lain dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN, perkara PT Asabri dan Jiwasraya, serta dugaan TPPU terkait penyelesaian utang PT Cakrawala Bumi Selaras (CBS) kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI).

Nama Tan Kian sendiri dikenal luas di dunia bisnis properti sebagai pendiri Century Properties Group yang mengembangkan sejumlah proyek premium di Jakarta, termasuk kawasan Pacific Place, Hotel JW Marriott Jakarta, The Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan, Millennium Centennial Center, hingga South Hills Apartment.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari penyidik yang menyebut Tan Kian berstatus tersangka. Aparat menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap yang bersangkutan masih dalam kapasitas sebagai saksi guna melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.

*Siapa Tan Kian?*
Tan Kian merupakan salah satu konglomerat properti senior di Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Dua Mutiara Group, yang kemudian berkembang menjadi Century Properties Group Indonesia, perusahaan pengembang properti premium yang berfokus pada kawasan bisnis Jakarta.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap: Semoga Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap Terus Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Portofolio aset dan proyek yang dikaitkan dengan Tan Kian
Beberapa aset dan proyek yang selama ini dikaitkan dengan bisnis Tan Kian melalui Century Properties Group antara lain:

- Pacific Place Jakarta (mixed-use development di SCBD)

- JW Marriott Hotel Jakarta

- The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan

Baca Juga:

• Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Program Strategis

- South Hills Apartment

- Sahid Sudirman Center

- The Plaza Office Tower

- Sekitar 60 vila resor di Pulau Bintan

Baca Juga:

• Kapolri Kunker ke Polda Sumut, Kirim 22 Truk Bantuan ke 3 Daerah Terdampak Bencana

Terseret Beberapa Perkara Hukum
Nama Tan Kian pernah muncul dalam sejumlah penyidikan, antara lain:

- Dugaan korupsi investasi PT Asabri.

- Dugaan proyek South Hills Apartment bersama Benny Tjokrosaputro.

- Pemeriksaan terbaru sebagai saksi dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dan TPPU yang juga menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Sampai saat ini, Polri menyatakan status hukumnya masih sebagai saksi, bukan tersangka.

Baca Juga:

• Polri Jelaskan Komposisi dan Mekanisme Penugasan Personel di Kementerian dan Lembaga

SETIAP tanggal 12 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Koperasi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kita pada demokrasi ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan. Koperasi adalah wujud nyata dari sila kelima Pancasila, sebuah sistem ekonomi yang menempatkan manusia di atas modal.

Catatan ini saya tulis dari Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan, Tiongkok, di sela kunjungan delegasi JMSI atas undangan All China Journalists Assocoation (ACJA).

Baca Juga:

• Ketum JMSI: Jurnalisme Beperan Memitigasi Persoalan Kemanusiaan

Koperasi memainkan peran krusial sebagai agen perubahan di akar rumput dalam transisi Yunnan menuju ekonomi hijau. Dengan mengorganisir petani dan produsen kecil, koperasi berfungsi sebagai jembatan untuk menerapkan praktik pertanian regeneratif dan berkelanjutan secara kolektif. Melalui koperasi, para pelaku usaha mikro di pedesaan dapat mengakses pelatihan teknologi pertanian modern, sertifikasi organik, serta sistem manajemen rantai pasok yang lebih efisien.

Hal ini memungkinkan mereka untuk beralih dari praktik pertanian konvensional yang merusak tanah ke metode yang lebih ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal—seperti teh organik, kopi, dan tanaman herbal—sehingga petani mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi tanpa harus melakukan ekspansi lahan secara destruktif.

Dengan model kepemilikan bersama, manfaat ekonomi dari ekonomi hijau tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi terdistribusi secara adil kepada masyarakat lokal. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan, yang menjadi fondasi bagi stabilitas ekosistem Yunnan dalam jangka panjang.

Sejarah koperasi dunia bermula dari Revolusi Industri di Inggris pada awal abad ke-19. Tokoh pemikir sekaligus praktisi, Robert Owen, sering disebut sebagai Bapak Koperasi Dunia. Melalui gagasannya tentang komunitas mandiri, ia menunjukkan bahwa pekerja dapat memperbaiki nasib mereka sendiri melalui kerja sama dan solidaritas, alih-alih hanya bergantung pada sistem kapitalisme yang eksploitatif.

Baca Juga:

• Berbicara di Depan Content Creator, Teguh Santosa Bandingkan Empat Pemimpin Besar Indonesia

Mohammad Hatta, atau Bung Hatta, adalah arsitek utama koperasi Indonesia. Baginya, koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi, melainkan "soko guru" perekonomian nasional. Hatta menekankan bahwa koperasi harus menjadi alat perjuangan untuk mengangkat derajat ekonomi rakyat kecil agar tidak tertindas oleh kekuatan modal besar.

Selain Bung Hatta, tokoh seperti Raden Mas Margono Djojohadikusumo memiliki peran krusial. Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) yang sangat menjunjung tinggi prinsip ekonomi nasional. Pemikirannya sejalan dengan visi koperasi, di mana pengelolaan sumber daya keuangan harus berpihak pada kepentingan domestik dan kemaslahatan rakyat luas.

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut. Namun, di tengah tantangan globalisasi, relevansi koperasi justru semakin kuat. Koperasi terbukti lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi dibandingkan korporasi besar yang sangat bergantung pada modal asing dan spekulasi pasar.

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, semangat ekonomi kerakyatan kembali mendapatkan ruang yang lebih luas. Program-program pemerintah yang berfokus pada ketahanan pangan dan hilirisasi industri membuka peluang besar bagi koperasi untuk terlibat lebih aktif dalam rantai pasok nasional.

Baca Juga:

• Ideologi Pembangunan Prabowo Membawa Indonesia Lebih Aktif dan Tidak Jadi Sitting Duck

Integrasi koperasi dalam program strategis nasional, seperti swasembada pangan, menjadi kunci. Dengan dukungan teknologi dan akses pasar yang difasilitasi pemerintah, koperasi dapat meningkatkan nilai tambah produk rakyat, sehingga petani tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek dalam ekonomi nasional. Selain aspek ekonomi, koperasi masa kini harus mengadopsi prinsip keberlanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup kini menjadi syarat mutlak dalam berbisnis. Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan rendah karbon.

Konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan sejalan dengan prinsip koperasi yang mengedepankan kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Koperasi yang berwawasan lingkungan akan lebih mampu bertahan dan kompetitif di pasar global yang kini semakin peduli pada aspek ESG (Environmental, Social, and Governance).

Dalam visi ekonomi Prabowo, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan ekosistem. Oleh karena itu, koperasi didorong untuk menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan, mulai dari penggunaan energi terbarukan hingga pengelolaan limbah yang lebih efisien di unit-unit usaha mereka. Sinergi antara koperasi, pemerintah, dan sektor swasta harus diperkuat. Koperasi tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem yang sehat, kebijakan yang memihak, dan pendampingan profesional untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital atau digitalisasi koperasi.

Digitalisasi koperasi menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Dengan sistem manajemen berbasis digital, transparansi dan akuntabilitas koperasi akan meningkat. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan membesarkan koperasi.

Baca Juga:

• Hari Kebebasan Pers Dunia: *Menjadi Suluh dan Lokomotif Bangsa*

Tantangan ke depan memang tidak ringan. Persaingan global semakin ketat, dan perubahan iklim mengancam ketahanan ekonomi kita. Namun, koperasi memiliki keunggulan kompetitif berupa rasa memiliki dan kebersamaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan korporasi biasa.

Peringatan Hari Koperasi tahun ini harus menjadi titik tolak bagi revitalisasi koperasi Indonesia. Kita perlu membangun kembali koperasi yang profesional, tangguh, dan berkelanjutan, yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Mewujudkan tobat ekologi yang sudah diproklamirkan Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat.

Peran pemerintah, melalui kementerian terkait, harus lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan regulator yang adil, bukan sebagai intervensi yang mematikan inisiatif anggota koperasi. Koperasi harus tumbuh dari bawah, sesuai dengan semangat demokrasi yang dicita-citakan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, koperasi harus menjadi agen perubahan (agent of change) di tingkat akar rumput. Koperasi dapat mengedukasi anggotanya mengenai praktik bertani yang ramah lingkungan atau penggunaan teknologi yang efisien energi.

Baca Juga:

• GREAT Institute Kaitkan Board of Peace dengan Dasasila Bandung

Istana Mataram berpusat di Plered Kerta Kotagedhe. Amangkurat Agung membangun istana cabang di berbagai daerah. Berkat kemakmuran itu negeri Mataram mampu membangun ibukota yang megah mewah gagah indah. Berturut-turut dari Kotagedhe, Kertas, Plered, Pamase dan Kertanegara. Ibukota Mataram berguna untuk pusat administrasi dan perkantoran. Dalam kancah perdagangan juga menjalankan fungsi bisnis. Diplomasi kenegaraan bersama duta bangsa manca yang mulia. Amangkurat yang bertahta tahun 1645 - 1677 raja Mataram yang bijak bestari.

Wilayah Tegal menjadi ibukota Mataram dalam bidang bisnis. Pelabuhan dibangun Amangkurat pada tahun 1647 . Pelayaran sampai Singapura Tamasek, Ternate, Tidore, Bugis, Makassar, Tondano Minahasa, Bima, Bali, Madura, Banjar, Palembang, Deli Belawan. Hubungan dagang dilakukan oleh pembesar bandar hingga Mesir Turki Persia Yaman. Bahkan punya kantor dagang di Selat Hormuz.

Wawasan Amangkurat memang luas. Petugas Istana Tegal Mataram dikirim ke Cambridge University untuk belajar menejemen pemerintahan. Sebagian belajar administrasi keuangan di negara Swiss. Belajar tata kota di Perancis dan teknologi pelayaran di Jerman. Amangkurat Agung memang lama tinggal di Eropa. Maka punya koneksi internasional.

Temayang Bojonegoro juga dijadikan istana Mataram. Berguna untuk mengurusi tambang minyak dan bumi. Untuk itu dibangun pula jejaring dengan pelabuhan tanjung perak Surabaya dan Tanjung Emas Semarang. Usaha migas disadari membawa keuntungan yang berlipat ganda ganda. Dengan keuangan yang cukup Amangkurat sempat mengundang John Locke untuk mengisi pelatihan di Tegal pada tahun 1662.

Mataram berkepentingan untuk menjadikan Tegal sebagai ibukota bisnis. Arti penting Tegal sebagai kota bahari atau maritim mendukung status ibukota Mataram cabang. Prestasi gemilang yang layak dikenang. Tepa palupi buat pemimpin masa kini.

Harapan masa depan makin beersinar terang. Mataram mempunyai istana yang tersebar di seluruh penjuru tanah Jawa. Selama di Tegal Sri Susuhunan Amangkurat Agung mewariskan pabrik gula Pagongan, Pejambon, Dukuhringin. Usaha industri gula di Jawa pernah menjadi produsen terbesar dunia. Gedhe obore padhang jagade, ampuh prebawane.

Pada abad ke-20, kekuatan negara banyak ditentukan oleh penguasaan minyak, gas, mineral, jalur perdagangan, dan teknologi industri. Memasuki abad ke-21, peta kekuatan itu mulai berubah. Ketika dunia bergerak menuju ekonomi rendah emisi, karbon tidak lagi semata-mata dipahami sebagai persoalan lingkungan. Ia telah menjadi aset ekonomi, instrumen pembiayaan, sumber daya strategis, dan bahasa baru diplomasi global.

Perubahan itu bukan sekadar wacana. Bank Dunia mencatat bahwa pada 2026 terdapat 87 kebijakan penetapan harga karbon di berbagai negara. Lebih dari 29 persen emisi gas rumah kaca global telah tercakup dalam instrumen harga karbon. Pendapatan yang masuk ke anggaran publik dari pajak karbon dan sistem perdagangan emisi bahkan melampaui 107 miliar dollar AS pada 2025. Rata-rata harga karbon dunia mendekati 21 dollar AS per ton karbon dioksida ekuivalen.

Baca Juga:

• Karbon, Geopolitik, dan Masa Depan Kedaulatan Nasional

Dalam konteks itu, pernyataan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat di Bandung menjadi relevan. Menurut Jumhur, kekuatan bangsa pada masa depan tidak hanya diukur dari besarnya cadangan sumber daya alam, tetapi dari kemampuan mengelolanya secara berkelanjutan. Ia menempatkan solusi berbasis alam dan pasar karbon berintegritas sebagai bagian dari jalan Indonesia menjadi green superpower.

Kata kuncinya bukan lagi cadangan, melainkan kapabilitas.

Indonesia memiliki modal ekologis yang sulit ditandingi. Luas tutupan hutan Indonesia mencapai sekitar 95,5 juta hektare. Indonesia juga memiliki sekitar 3,44 juta hektare mangrove atau kurang lebih 23 persen dari total ekosistem mangrove dunia. Kekayaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki posisi penting dalam pengendalian perubahan iklim global.

Namun, luasnya aset ekologis belum otomatis mencerminkan besarnya kekuatan ekonomi karbon.

Baca Juga:

• Program LCDI Terima Penghargaan di Forum RKPD Sumatera Utara 2027 Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Rendah Karbon

Apabila nilai transaksi tersebut dihitung secara agregat, rata-ratanya hanya sekitar Rp47.500 per ton karbon dioksida ekuivalen. Angka itu memang tidak dapat diperlakukan sebagai harga acuan karena transaksi karbon terdiri atas beragam jenis unit dan mekanisme. Namun, ia tetap memberi gambaran bahwa kedalaman serta nilai ekonomi pasar karbon domestik masih relatif terbatas dibandingkan besarnya aset ekologis Indonesia.

Di sinilah tantangan sesungguhnya berada.

Dalam ekonomi hijau, pola tersebut dapat muncul dalam bentuk baru. Indonesia menjaga hutan dan mangrove. Masyarakat memelihara ekosistem. Daerah menanggung biaya konservasi. Namun, metodologi, lembaga verifikasi, pembiayaan, penilaian kualitas, dan harga karbon lebih banyak ditentukan oleh institusi di luar negeri.

Apabila itu terjadi, Indonesia mungkin menjadi pemasok kredit karbon besar, tetapi belum menjadi green superpower.

Karbon baru menjadi aset strategis apabila negara mampu menguasai seluruh rantai nilainya.

Indonesia harus mengetahui berapa besar potensi karbonnya, siapa pemegang haknya, bagaimana karbon diukur, siapa yang memverifikasi, dengan standar apa ia disertifikasi, di mana ia diperdagangkan, bagaimana harga terbentuk, serta ke mana manfaat ekonominya mengalir.

Kerangka kebijakan sebenarnya terus diperkuat. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional, termasuk perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, kerangka transparansi, registrasi, pemantauan, serta kelembagaan pengarah.

Indonesia juga telah membuka perdagangan karbon luar negeri. Pada saat peluncurannya pada Januari 2025, pemerintah mengotorisasi sekitar 1,78 juta ton karbon dioksida ekuivalen untuk perdagangan internasional. Sistem Registri Nasional, mekanisme pengukuran, pelaporan dan verifikasi, Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, serta mekanisme penyesuaian dalam perdagangan internasional menjadi bagian dari instrumen pengaman untuk mencegah penghitungan dan klaim ganda.

Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari kenaikan volume transaksi. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah harga karbon mencerminkan kualitas aset ekologis Indonesia, apakah nilai tambah tetap berada di dalam negeri, apakah institusi nasional menguasai teknologi pengukuran dan verifikasi, serta apakah daerah dan masyarakat penjaga ekosistem memperoleh manfaat yang layak.

Pasar yang besar belum tentu menghasilkan kedaulatan.

Dalam ekonomi karbon, aset paling mahal sesungguhnya bukan karbon, melainkan kepercayaan.

Satu unit karbon hanya bernilai apabila pengurangan atau penyerapan emisinya nyata, terukur, dapat diverifikasi, tidak dihitung dua kali, serta tidak merusak hak masyarakat. Karena itu, integritas bukan sekadar tuntutan moral. Integritas adalah fondasi ekonomi dan reputasi.

Namun, kapasitas tersebut harus diperluas.

Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu karbon, lembaga verifikasi nasional yang kredibel, teknologi pemantauan yang mandiri, pembiayaan domestik, serta sistem data yang berada dalam kendali negara.

Artinya, kebijakan karbon bukan proyek sampingan kementerian lingkungan. Ia merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional.

Jangan Menjadi Koloni Karbon

Dalam skenario terburuk, negara berkembang hanya menjadi penyedia hutan, kawasan konservasi, dan kredit karbon bagi kebutuhan dekarbonisasi negara maju. Masyarakat lokal menjaga ekosistem dan menerima pembatasan terhadap ruang hidupnya, sedangkan nilai ekonomi terbesar dinikmati lembaga keuangan, konsultan, pengembang proyek, dan pembeli global.

Karena itu, hak atas karbon harus jelas. Data karbon harus berada dalam kendali sistem nasional. Kontrak jangka panjang harus melindungi kepentingan generasi mendatang. Manfaat ekonomi harus kembali kepada daerah dan masyarakat yang menjaga ekosistem.

Green superpower pada akhirnya bukan gelar yang diberikan oleh forum internasional. Ia dibuktikan melalui kemampuan negara menguasai data, menentukan standar, menjaga integritas, membangun pasar yang dalam, mempertahankan nilai tambah, dan mengubah kekayaan ekologis menjadi daya tawar ekonomi serta geopolitik.

Indonesia telah memiliki modal alamnya.

Indonesia tidak boleh hanya dikenal sebagai negeri yang kaya karbon.

Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat atas karbon.

Project Management Operations (PMO) PTPN I Regional 1, Chairul Ikhlas melalui Humas PTPN I Regional 1 Rahmat Kurniawan saat dikonfirmasi melalui seluler, menjelaskan bahwa saat dilakukan penertiban, petugas menemukan adanya dugaan aktivitas penambangan tanpa izin di atas lahan HGU seluas sekitar 10 hektare.

"Di lokasi ditemukan sekitar 10 unit truk pengangkut material galian C serta satu unit alat berat jenis ekskavator (beko). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang berlangsung bukan kegiatan pertanian atau cetak sawah, melainkan dugaan penambangan material tanpa izin," ujar Rahmat.

Baca Juga:

• PTPN I Regional 1 dan Forkopimcam Tanjung Morawa Tanam 300 Pohon Peringati Hari Bumi dan HUT Deli Serdang ke-80

Rahmat menegaskan bahwa tidak ada warga yang diculik ataupun dihilangkan keberadaannya sebagaimana informasi yang beredar.

Selain itu, PTPN I Regional 1 turut menyerahkan barang bukti berupa nota jual beli tanah timbun atas nama CV. Perdana Trans serta dua unit truk pengangkut material galian C kepada penyidik sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

PTPN I Regional 1 menegaskan bahwa langkah penertiban dilakukan dalam rangka melindungi aset negara yang berada di bawah pengelolaan perusahaan serta mencegah kerusakan lingkungan akibat dugaan aktivitas penambangan ilegal.

Dalam melaksanakan pengamanan areal tim keamanan PTPN I Regional 1 dibantu sejumlah personel TNI AD sesuai Perjanjian Kerja Sama Teknis antara PTPN dengan TNI AD yang tertuang pada surat Kerja sama nomor DHKL-DIRUT/SPJ/ 2024.11.25-1 - KERMA/73/ XI/2024 ini secara spesifik mengatur tentang penguatan pembinaan teritorial dalam rangka mendukung operasional PTPN I melalui program unggulan TNI AD.

Baca Juga:

• PTPN I Regional 1 Peringati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 H

Nama Ratu Kencono Tegalarum juga disebut Ratu Wiratsari. Karena bisa mengelola penduduk sepanjang Kali Serayu, maka bergelar Kanjeng Ratu Serayu sejak tahun 1648.

Wanita pengusaha Mataram yang terampil. Punya usaha mebel, tambang emas, minyak bumi, gas, kayu jati, ukir ukiran dan kecap. Untuk wilayah Kebumen Cilacap Purbalingga membina usaha produksi gula kelapa. Emansipasi wanita Mataram yang energik dan inspiratif.

Baca Juga:

• RATU MAS CONDRO KIRONO

Perhatian pada dunia maritim sungguh baik sekali. Kota Tegal menjadi pusat pemerintahan Mataram dalam bidang bisnis pelayaran dan maritim. Kerajaan Mataram sungguh agung dan anggun. Kraton yang subur i makmur waras wiris panjang yuswa ber bandha ber bandhu. Rakyat bahagia sejahtera. Negeri gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja.

Istana Mataram berpusat di Plered Kerta Kotagedhe. Amangkurat Agung membangun istana cabang di berbagai daerah. Berkat kemakmuran itu negeri Mataram mampu membangun ibukota yang megah mewah gagah indah. Berturut-turut dari Kotagedhe, Kertas, Plered, Pamase dan Kertanegara. Ibukota Mataram berguna untuk pusat administrasi dan perkantoran. Dalam kancah perdagangan juga menjalankan fungsi bisnis. Diplomasi kenegaraan bersama duta bangsa manca yang mulia. Amangkurat yang bertahta tahun 1645 - 1677 raja Mataram yang bijak bestari.

Kawasan Asia Selatan meliputi Srilanka India dan Nepal. Dari kota Tegal pelayaran dilakukan dalam rangka bisnis dan pengembangan budaya. Amangkurat Agung mengirim tim kesenian berupa sendratari Ramayana. Penari waranggana dan wiyaga diberi biaya cukup. Demi suksesnya misi kebudayaan.

Wawasan Amangkurat memang luas. Petugas Istana Tegal Mataram dikirim ke Cambridge University untuk belajar menejemen pemerintahan. Sebagian belajar administrasi keuangan di negara Swiss. Belajar tata kota di Perancis dan teknologi pelayaran di Jerman. Amangkurat Agung memang lama tinggal di Eropa. Maka punya koneksi internasional.

Baca Juga:

• Ratusan Pencari Kerja Padati Rabu Walk In Interview

Tambang emas berpusat di Pancurendang Ajibarang Banyumas. Amangkurat membangun istana kedhaton Pamase Lesmana. Kantor juda dibangun di Bumiayu. Istana bernama kedhaton Kencono. Pengelola yakni Pangeran Lambung Mangkurat dan Pangeran Martapura. Keduanya lantas bertugas di Banjarmasin Kalimantan.

Mataram berkepentingan untuk menjadikan Tegal sebagai ibukota bisnis. Arti penting Tegal sebagai kota bahari atau maritim mendukung status ibukota Mataram cabang. Prestasi gemilang yang layak dikenang. Tepa palupi buat pemimpin masa kini.

Ratu Kencono Tegalarum memang mustikaning putri, tetungguling widodari. Pikiran ucapan dan tindakan pantas untuk tepa palupi.

Minggu Kliwon, 12 Juli 2026.
Purwadi,
Ketua Lokantara.

Baca Juga:

• RATU MAS BUMIAYU PAKU BUWANA V

Prancis kembali menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Sementara Spanyol tetap mengandalkan permainan kolektif dan penguasaan bola yang menjadi identitas mereka selama bertahun-tahun.
Di sisi lain, Argentina membawa semangat untuk kembali menorehkan sejarah di panggung terbesar sepak bola dunia. Adapun Inggris datang dengan generasi pemain yang semakin matang dan berambisi mengakhiri penantian panjang untuk kembali menjadi juara dunia.

Babak semifinal dipastikan menjadi ujian sesungguhnya bagi seluruh kontestan. Tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan, karena setiap pertandingan akan menentukan siapa yang berhak melangkah ke final dan menjaga asa mengangkat trofi Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

• Argentina Bungkam Swiss 3-1, Albiceleste Melaju ke Semifinal Piala Dunia

Argentina tampil dominan sejak awal pertandingan dengan menguasai penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Swiss. Gol pembuka membuat Albiceleste bermain lebih percaya diri, namun Swiss sempat memberikan perlawanan sengit melalui gol penyeimbang yang membuat pertandingan kembali terbuka.

Memasuki babak kedua, Argentina meningkatkan intensitas serangan. Kombinasi permainan cepat dari lini tengah dan depan berhasil membongkar pertahanan Swiss. Dua gol tambahan memastikan kemenangan 3-1 sekaligus mengakhiri perlawanan wakil Eropa tersebut.

Baca Juga:

• Jersey Prancis dan Sepak Bola sebagai Miniatur Kehidupan

Jalannya Pertandingan
Argentina langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit-menit awal. Tekanan tinggi yang diterapkan membuat Swiss lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik.

Swiss beberapa kali mampu mengancam melalui transisi cepat, namun lini belakang Argentina tampil disiplin. Setelah skor sempat imbang, Argentina berhasil mengambil alih kendali permainan dan mencetak dua gol tambahan yang memastikan kemenangan 3-1.

Argentina Tantang Inggris di Semifinal
Dengan hasil ini, Argentina berhak melaju ke semifinal dan dijadwalkan menghadapi Inggris, yang sebelumnya menyingkirkan Norwegia di babak perempat final. Pertemuan tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling dinanti dalam perebutan tiket menuju final Piala Dunia 2026.

Hasil Perempat Final Piala Dunia 2026:

Baca Juga:

• Kapolres Humbahas Ajak Pelajar Junjung Sportivitas di Kejuaraan Sepakbola SMP/MTs 2025

Penghargaan tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 1718/DST/LL1/HM.00.00/2026 tertanggal 10 Juli 2026. Rekomendasi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perguruan tinggi yang dinilai memiliki komitmen, dedikasi, serta inovasi dalam pengelolaan komunikasi publik melalui media sosial.

Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi UNPAB dalam menghadirkan informasi yang edukatif, inspiratif, dan mudah diakses masyarakat melalui berbagai platform digital. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, media sosial menjadi salah satu sarana strategis bagi perguruan tinggi untuk membangun kepercayaan publik, memperluas jangkauan informasi, serta memperkuat citra institusi.

Baca Juga:

• UNPAB Perkuat Komitmen Melestarikan Budaya Melayu Melalui Dialog Kebangsaan ISMI Edisi IV

Masuknya UNPAB sebagai salah satu perguruan tinggi yang direkomendasikan pada Anugerah Humas Diktisaintek 2026 menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi kelembagaan serta memperkuat peran humas sebagai jembatan informasi antara universitas dan masyarakat.

Prestasi ini sekaligus mempertegas komitmen Universitas Pembangunan Panca Budi untuk terus berinovasi dalam menyampaikan informasi yang berkualitas, membangun reputasi institusi, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia melalui komunikasi publik yang efektif dan berdampak.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengumumkan status hukum Febrie dalam konferensi pers bersama jajaran Komisi III DPR RI yang digelar langsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Sabtu (11/7/2026) siang.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menegaskan bahwa Febrie diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini berkaitan dengan proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara megakorupsi PT Asabri, korupsi batu bara, serta Krakatau Steel.

*Alat Bukti Kuat:* Status tersangka ini ditetapkan setelah penyidik memeriksa secara maraton 15 orang saksi, meminta keterangan dari 2 orang ahli, serta melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi.

*Tersangka Lain Ditahan:* Selain Febrie, Polri juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR (Don Ritto) sebagai tersangka TPPU. Tersangka DR saat ini telah resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

*Sinergi dan Pelimpahan Kasus:* Plt.Jampidsus yang baru ditunjuk, Rudi Margono, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung secara formil akan menerima penyerahan penanganan perkara ini dari kepolisian demi percepatan, profesionalisme, dan sinergi antarlembaga.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang turut mengawal jalannya konferensi pers membenarkan bahwa pengumuman ini menjawab teka-teki publik. "Apa yang dinanti masyarakat sudah gamblang diberitakan," tuturnya. Kasus ini menjadi ironi besar mengingat Febrie Adriansyah selama ini dikenal sebagai figur yang memimpin pengusutan berbagai kasus korupsi kakap di tanah air.*(SS68)*

Hasan Basyri Simanjuntak menilai, penjelasan resmi yang disampaikan oleh Kepala BNNP Sumut beserta jajaran merupakan bentuk tanggung jawab institusi kepada publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

"Kami mengapresiasi sikap terbuka BNNP Sumut yang telah memberikan penjelasan secara resmi kepada masyarakat. Transparansi seperti ini penting agar tidak berkembang informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi di tengah publik," ujar Hasan.

Baca Juga:

• Ikatan Alumni PMII Deli Serdang Sesalkan Penempatan Ketua MUI di Acara Deklarasi Damai Pilkades Oleh Kadis PMD

Hasan juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru menggiring opini sebelum adanya fakta dan keputusan berdasarkan proses hukum yang sah. Ia menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita semua tentu menginginkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Namun, mari kita sama-sama menghormati asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan setiap persoalan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menambahkan bahwa perang melawan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, kalangan pemuda, akademisi, dan seluruh komponen bangsa.

"Kami berharap BNNP Sumut terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas. JAM PMII siap mendukung setiap langkah positif dalam upaya pemberantasan narkotika demi melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba," tutup Hasan Basyri Simanjuntak.

Baca Juga:

• PKC PMII dan IKA PMII Sumut Gelar Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama, Bahas Efektivitas Program MBG

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Erwin Hotmansah Harahap saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial OPD Provinsi Sumut di Aula Transparansi Kantor Dinas Kominfo Sumut, Medan, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, konten yang dipublikasikan pemerintah tidak hanya harus menarik, tetapi juga akurat, bermanfaat, sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengelola media sosial OPD perlu terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi, menangani isu-isu strategis, dan mengantisipasi penyebaran disinformasi.

"Marilah kita kolaborasi, sehingga apa yang menjadi program kerja Pemprov Sumut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Jangan hanya kegiatan OPD masing-masing. Marilah kita berinovasi," ajaknya.

Dalam paparannya, Toga memaparkan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak mengandalkan media sosial dibandingkan media cetak. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 88,9% penduduk usia dewasa (18 tahun ke atas) menggunakan media sosial sehingga platform digital menjadi kanal komunikasi publik yang sangat strategis. Selain itu, rata-rata masyarakat menghabiskan waktu 21 jam 50 menit per minggu atau sekitar tiga jam setiap hari untuk mengakses media sosial.

Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat saat ini cenderung lebih menyukai konten ringan dibandingkan konten resmi pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi cara kerja otak manusia yang secara biologis cenderung mencari informasi yang mudah dipahami, memberikan kepuasan instan, menghindari kelelahan kognitif, serta menjadi sarana pelarian dari tekanan kehidupan sehari-hari.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam menjawab kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan yang terus berkembang.

"Kolaborasi ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan kedua institusi, tetapi juga menghadirkan layanan yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Cris.

Baca Juga:

• Kemnaker Buka Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3, Targetkan 20 Ribu Peserta

Ruang lingkup ke rja sama meliputi peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kemnaker maupun bank bjb. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan berbagai program pengembangan lainnya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing institusi.

Selain itu, kedua pihak sepakat memanfaatkan berbagai produk dan layanan perbankan untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Kemnaker.

Kesepahaman Bersama tersebut juga mencakup pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua institusi guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang disepakati bersama.

Cris menjelaskan implementasi kerja sama akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun oleh pejabat berwenang dari kedua pihak. PKS tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari K esepahaman Bersama yang telah ditandatangani.

Baca Juga:

• Kemnaker dan Huawei Indonesia Perkuat Kemitraan Pengembangan SDM dan Program Magang

"Kolaborasi ini menjadi salah satu upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi SDM, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan ketenagakerjaan yang produktif, adaptif, dan berdaya saing," tuturnya.r

Baca Juga:

• Mencari Calon Ketua Umum PBNU yang Bersih dan Berakhlak

Menurut Abdullah, Gerakan Nasional Langit Biru Indonesia Asri yang diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Gerakan Tobat Ekologis yang digagas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, merupakan dua inisiatif yang lahir dari pendekatan berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yakni menyelamatkan lingkungan dan memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, Gerakan Langit Biru membawa semangat pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga kualitas udara, pantai, sungai, dan ruang hidup masyarakat. Sementara Gerakan Tobat Ekologis mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap alam, dari objek eksploitasi menjadi warisan yang harus dijaga bersama.

Ia menilai selama ini kebijakan lingkungan sering berjalan sendiri-sendiri. Di satu sisi terdapat gerakan sosial yang penuh semangat namun sering berhenti pada kegiatan seremonial. Di sisi lain, terdapat regulasi dan kebijakan yang kuat di atas kertas, tetapi belum mampu menyentuh kesadaran masyarakat secara luas.

Karena itu, Abdullah mendorong agar kedua gerakan tersebut dipadukan menjadi fondasi politik lingkungan nasional yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Ia juga menegaskan bahwa Tobat Ekologis tidak boleh berhenti sebagai seruan moral semata. Pemerintah, katanya, harus berani memperkuat penegakan hukum lingkungan, membenahi tata kelola sampah, memulihkan ekosistem, serta memastikan pihak yang merusak lingkungan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

Dalam artikelnya, Abdullah mengingatkan adanya risiko greenwashing, yakni ketika isu lingkungan hanya dijadikan alat pencitraan tanpa perubahan nyata dalam kebijakan maupun praktik pembangunan.

Untuk itu, ia mengusulkan agar keberhasilan gerakan lingkungan diukur melalui indikator yang jelas dan terukur, seperti jumlah sampah yang berhasil dikurangi dari sumber, luas kawasan mangrove yang dipulihkan, proyek infrastruktur rendah karbon yang dibangun, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi sirkular.

Abdullah juga mendorong penerapan collaborative governance dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, organisasi keagamaan, partai politik, dan masyarakat harus menjadi bagian dari satu ekosistem kerja yang saling mendukung.

Menutup tulisannya, Abdullah menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun kemajuan teknologi, tetapi juga dari kemampuan bangsa menjaga kelestarian alam.

"Indonesia membutuhkan langit yang tetap biru, sungai yang jernih, hutan yang lestari, laut yang sehat, serta generasi yang tidak mewarisi utang ekologis. Di situlah Gerakan Langit Biru dan Tobat Ekologis menemukan makna bersama, yaitu membangun Indonesia tanpa kehilangan alam yang menjadi rumahnya," pungkasnya.

Pembedah lain dalam diskusi ini adalah Pemimpin Redaksi CNN Titin Rosmasari, Direktur tvMu Dr. Makroen Sanjaya, dan Ketua Lazismu Ahmad Mujadid Rais. Adapun Ketua PP Muhammadiyah Dadang Rahmad membuka diskusi ini.

Dalam kesempatan itu, Teguh memberikan apresiasi tinggi kepada Roni Tabroni atas peluncuran buku tersebut. Teguh menilai karya ini sebagai sebuah pengalaman intelektual yang sangat berarti.

Baca Juga:

• Berbicara di Depan Content Creator, Teguh Santosa Bandingkan Empat Pemimpin Besar Indonesia

Lalu dengan nada bercanda yang khas Teguh menyarankan agar dalam cetakan berikutnya, sang penulis menambahkan kata "memang" pada judul buku sehingga menjadi "Memang Jurnalisme untuk Kemanusiaan".

Dalam pandangan Teguh, jurnalisme seharusnya bekerja dari "hulu ke hilir". Artinya, jurnalisme secara ideal harusnya juga berperan memitigasi persoalan.

Intinya, Teguh menganalogikan, jurnalisme tidak sekadar menjadi "pemadam kebakaran". Namun mencegah akar kebakaran tidak terjadi.

Pada bagian lain, Teguh juga menyoroti tantangan era digital yang kerap membuat jurnalisme terjerembab dalam perangkap algoritma, sehingga hanya membicarakan hal-hal yang superfisial dan artifisial. Karena itu perlu kesadaran kolektif di kalangan masyarakat pers untuk mencegah praktik jurnalisme menjadi "budak algoritma" yang justru dapat menjauhkan jurnalisme dari isu-isu kemanusiaan yang substansial.

Baca Juga:

• Ideologi Pembangunan Prabowo Membawa Indonesia Lebih Aktif dan Tidak Jadi Sitting Duck

Panduan Jurnalisme Filantropi

Dr. Roni Tabroni dalam sambutannya mengatakan bahwa buku ini hadir sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya yang lebih berorientasi pada aspek teoretik. Tawaran gagasan di dalam buku ini lahir dari konteks sosial-budaya Indonesia yang unik.

Buku ini juga menawarkan sebuah paradigma baru, yakni jurnalisme yang tidak sekadar melaporkan realitas sosial, tetapi juga turut bergerak sebagai katalisator perubahan.

Dia menambahkan, secara sistematis dan komprehensif, buku ini menguraikan fondasi filosofis hingga teknik operasional, mulai dari framework tiga zona Merah-Kuning-Hijau dan framework P3 (Penyadaran–Pemberdayaan–Perubahan) sebagai kontribusi orisinal, hingga panduan teknis liputan berbasis data dan narasi.

Baca Juga:

• Hari Kebebasan Pers Dunia: *Menjadi Suluh dan Lokomotif Bangsa*

Roni Tabroni adalah Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) yang aktif dalam bidang komunikasi, media, dan kebijakan publik. Ia pernah menjabat sebagai Komisioner KPID Jawa Barat (2020–2024) dan saat ini menjadi Ketua Pusat Studi Media Digital dan Kebijakan Publik UMBandung.

Di lingkungan Muhammadiyah, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah periode 2022–2027. Selain aktif di dunia akademik, ia terlibat dalam berbagai organisasi profesi, antara lain Pengurus Pusat Aspikom, Pengurus Wilayah ISKI Jawa Barat, Ikatan Jurnalis Indonesia (Ikaji), serta Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) UMJ. REL