Wakil Ketua I Baznas Sumut, Musaddad Lubis mengatakan capaian tersebut menunjukkan kuatnya dukungan manajemen Bank Sumut dalam membangun budaya zakat di lingkungan perusahaan. Di tengah belum terpenuhinya estimasi potensi zakat sekitar Rp8,8 triliun per tahun.

"UPZ Bank Sumut termasuk yang teraktif dan unggul, baik dari sisi kegiatan maupun pengumpulan zakat," ujar Musaddad dalam penyaluran zakat pegawai PT Bank Sumut Tahun 2026 di Aula Bank Sumut, Medan, Kamis (21/5).

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional PT Bank Sumut (Perseroda), Sandhy Sofian, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari komitmen sosial Bank Sumut untuk memperluas akses pendidikan masyarakat.

Tahun ini, zakat pegawai Bank Sumut disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan bantuan perlengkapan sekolah. Sebanyak 323 pelajar dan mahasiswa menerima beasiswa dengan total penyaluran Rp1,209 miliar. Selain itu, bantuan perlengkapan sekolah senilai Rp41 juta diberikan kepada 205 siswa sekolah dasar.

Pernyataan tegas ini disampaikan Deputi Perwakilan Tetap RI (PTRI) untuk PBB, Duta Besar Widya Sadnovic, dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai "Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata" yang berlangsung di New York, Rabu, 20 Mei 2026.

Mengawali pernyataannya, Dubes Widya Sadnovic menyampaikan kabar duka atas gugurnya prajurit TNI, Kopral Rico Pramudia. Anggota pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas bersama UNIFIL di Lebanon tersebut mengembuskan napas terakhir pada 24 April lalu. Kopral Rico meninggal dunia setelah berjuang selama hampir satu bulan melawan luka-luka kritis akibat serangan bersenjata yang terjadi pada 29 Maret sebelumnya.

Baca Juga:

• Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Dia juga mengatakan, krisis kemanusiaan dan pengabaian hukum internasional kian mengkhawatirkan. Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengungkap insiden terbaru yang terjadi hanya sehari sebelum sidang, di mana pasukan Israel melakukan penyerangan terhadap kapal sipil damai, Global Sumud Flotilla. Dalam aksi sepihak tersebut, pihak Israel menahan para penumpang kapal, termasuk sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di dalamnya.

Atas insiden pemboikotan kapal sipil tersebut, Indonesia mengutuk keras tindakan kekerasan yang terus berulang dan menuntut pembebasan segera bagi seluruh penumpang yang ditahan tanpa syarat. Dubes Widya menyatakan bahwa rentetan peristiwa ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari krisis impunitas atau kekebalan hukum yang lebih luas dan fatal yang saat ini sedang terjadi di panggung global.

Secara khusus, Indonesia mengecam keras rentetan serangan terhadap berbagai fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Rumah sakit tersebut terus-menerus menjadi sasaran gempuran militer meskipun statusnya dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk berbicara dengan kejelasan mutlak bahwa rumah sakit bukanlah target militer, tenaga medis bukanlah kombatan, dan pasien bukanlah korban sampingan.

Dalam upaya memperkuat desakan global, Indonesia menyatakan keselarasan sikap dengan pernyataan yang disampaikan oleh Australia, Swiss, dan Hungaria. Pemerintah RI menegaskan kembali komitmen teguhnya terhadap hukum humaniter internasional serta penguatan kerja sama lintas negara dalam menjaga perdamaian dan keamanan global agar warga sipil, tenaga medis, dan pekerja kemanusiaan tidak lagi menjadi target serangan yang disengaja.

Baca Juga:

• Misi Perdamaian, 7 Personel Polda Sumut Gabung Pasukan Perdamaian PBB Berangkat ke Afrika Tengah

Menutup pernyataannya, Duta Besar Widya Sadnovic mengingatkan bahwa kredibilitas Dewan Keamanan PBB tidak akan diukur dari retorika atau kekuatan kata-kata, melainkan dari ketegasan tindakan nyata yang diambil. Mengingat kepercayaan adalah modal terbesar institusi dunia ini, Indonesia menyatakan siap berdiri bersama negara-negara lain untuk mengakhiri impunitas global dan mengembalikan marwah PBB.

"Mari kita hormati mereka yang telah gugur dengan melindungi mereka yang masih hidup," pungkasnya. []

Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri Great Institute

Dunia sedang berubah. Perlahan tetapi pasti, kekuatan ekonomi global tidak lagi hanya ditentukan oleh minyak, batu bara, atau manufaktur konvensional. Dunia kini mulai bergerak menuju ekonomi hijau, ekonomi rendah karbon, dan perdagangan emisi. Negara-negara besar berlomba menguasai teknologi energi bersih, kendaraan listrik, hingga pasar karbon internasional. Dalam perubahan global itulah Indonesia sebenarnya berada di persimpangan sejarah yang sangat menentukan.

Baca Juga:

• Menjaga Gerbang Negara di Era Tanpa Batas dalam Visi Asta Cita

Di sinilah relevansi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menemukan momentumnya. Gagasan tentang kemandirian ekonomi, hilirisasi, penguatan ketahanan nasional, pembangunan berkelanjutan, dan penguasaan sumber daya strategis sesungguhnya sangat sejalan dengan arah baru ekonomi dunia yang berbasis keberlanjutan. Salah satu instrumen terpentingnya adalah perdagangan karbon.

Selama bertahun-tahun, isu karbon di Indonesia sering dipersepsikan semata-mata sebagai agenda lingkungan hidup. Padahal hari ini karbon telah berubah menjadi instrumen ekonomi, geopolitik, bahkan sumber kekuatan negara. Dunia mulai menghitung emisi sebagai komoditas strategis baru. Negara yang mampu menjaga hutan, mangrove, gambut, dan ekosistem laut kini memiliki "aset karbon" bernilai ekonomi tinggi.

Artinya, Indonesia sebenarnya tidak miskin. Indonesia hanya belum sepenuhnya mengubah kekayaan ekologinya menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Karena itu, perdagangan karbon tidak boleh dipahami sekadar sebagai proyek teknokratis lingkungan. Ia harus dilihat sebagai strategi nasional untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam konteks tertentu, perdagangan karbon bahkan dapat menjadi "fresh money" baru bagi negara.

Baca Juga:

• Pemuda Pancasila Siap Kawal Program Asta Cita Presiden Prabowo di Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional

Indonesia memiliki sekitar 95 juta hektare kawasan hutan, mangrove terluas di dunia mencapai sekitar 3,3 juta hektare, serta cadangan gambut tropis terbesar yang mampu menyimpan miliaran ton karbon. Dengan potensi tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas menjadi salah satu pemasok kredit karbon terbesar dunia melalui konservasi hutan, restorasi gambut, energi terbarukan, dan pengembangan ekonomi karbon biru.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mulai bergerak ke arah tersebut. Indonesia mulai membangun kerangka perdagangan karbon nasional yang lebih terintegrasi dan menargetkan operasional perdagangan karbon nasional berjalan penuh mulai 2026.

Kita tidak boleh mengulang kesalahan lama ketika sumber daya strategis nasional hanya menjadi ruang eksploitasi pihak luar tanpa nilai tambah besar bagi bangsa sendiri. Jangan sampai karbon Indonesia hanya menjadi "komoditas murah" yang dibeli negara maju, sementara masyarakat lokal tetap miskin dan negara hanya memperoleh keuntungan minimal.

Di sinilah negara harus hadir sebagai arsitek utama ekonomi karbon nasional.

Selain itu, Indonesia juga membutuhkan integrasi lintas sektor yang jauh lebih kuat. Selama ini urusan karbon tersebar di banyak kementerian dan lembaga, mulai dari lingkungan hidup, kehutanan, energi, kelautan, hingga sektor keuangan. Tanpa orkestrasi nasional yang jelas, potensi besar ini justru dapat terhambat oleh ego sektoral dan fragmentasi kebijakan.

Karena itu, gagasan tentang penguatan kelembagaan karbon nasional menjadi semakin relevan. Indonesia membutuhkan pusat orkestrasi yang mampu menyatukan kebijakan perdagangan karbon, investasi hijau, diplomasi karbon, serta penguatan ekonomi hijau nasional dalam satu arah strategis.

Asta Cita Presiden Prabowo sesungguhnya membuka ruang besar menuju transformasi tersebut. Ketika dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi eksportir sumber daya mentah, tetapi juga menjadi pusat ekonomi hijau dunia.

Jika pada abad lalu negara berebut minyak, maka pada abad ini dunia mulai berebut karbon. Dan Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi pemain utama.

JLC Race Award merupakan ajang penghargaan tahunan sebagai bentuk apresiasi JNE terhadap pelanggan setia yang tergabung dalam keanggotaan JNE Loyalty Card (JLC). Hingga saat ini, program JLC telah berhasil merangkul lebih dari 1 juta anggota di seluruh Indonesia. Puncak acara JLC Race Award 2025 dilaksanakan pada Rabu malam (20/5) bertempat di Hutan Kota by Plataran Senayan, Jakarta. Acara berlangsung meriah dengan dipandu oleh MC Ario Astungkoro serta penampilan spesial dari Kunto Aji dan Java Jive.

Acara ini sekaligus menjadi seremoni penyerahan hadiah bagi para anggota JLC yang memenangkan JLC Race 2025. Proses penentuan dan pengesahan pemenang dilakukan pada 31 Maret 2026 lalu di kantor pusat JNE, Jakarta Barat yang disaksikan dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementrian Sosial RI, Dinas Sosial Jakarta, dan pihak Notaris. Kompetisi JLC Race terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Transaksi Tertinggi dan Volume Pengiriman Terbanyak, yang mencakup skala pemenang di tingkat Nasional maupun Regional.

Beberapa nama yang berhasil meraih penghargaan di kategori tingkat nasional untuk kategori Transaksi Tertinggi antara lain Royal Healthy yang sukses membawa pulang 1 unit BYD Atto 1. Pada kategori Volume Pengiriman Terbanyak tingkat nasional, PT Eka Jaya Internasional sukses mendapatkan 1 unit BYD Atto 1.

Keberhasilan ini juga diikuti oleh para pemenang di tingkat Regional. Untuk kategori Transaksi Tertinggi Regional, penghargaan diraih oleh Ian dan Faisal Yulyanto yang masing-masing mendapatkan Logam Mulia 15 gram. Sementara untuk kategori Volume Pengiriman Terbanyak regional, hadiah berupa Motor New Scoopy berhasil dibawa pulang oleh Indri Yanti Utari dan Bimo Tyastomo.

Program JLC yang telah berjalan sejak tahun 2009 ini akan terus dikembangkan sebagai wadah bagi para anggota untuk mendapatkan berbagai keuntungan, mulai dari penukaran poin katalog, program donasi, hingga fitur Point Exchange dengan mitra loyalitas lainnya. Melalui penghargaan ini, JNE berharap dapat terus memotivasi pelanggan untuk tumbuh bersama dan merasakan manfaat langsung dari setiap transaksi yang mereka lakukan.

BRI Branch Office (BO) Sibuhuan, mengambil langkah nyata dengan mengedepankan tema Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran dalam pelaksanaan BCM Tahun 2026.

Kegiatan yang diadakan di kantor cabang ini tidak hanya sebagai upaya perlindungan terhadap aset dan pegawai, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan karyawan tentang risiko kebakaran serta cara-cara penanganannya.

Baca Juga:

• Simulasi Kebakaran, BRI BO Sibuhuan Perkuat Kesiapsiagaan Pegawai Menghadapi Situasi Darurat

"Pentingnya pelatihan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran tidak bisa dianggap sepele, bahwa pendidikan awal kepada karyawan sangat berpengaruh dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda," kata Kepala Kantor Satpol PP dan Damkar Palas, Agus Saleh Saputra Daulay melalui Solahuddin.

Menurut Solahuddin, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab di kalangan pegawai BRI terhadap keselamatan kerja dan pencegahan bencana.

"Kegiatan BCM yang diadakan oleh BRI Branch Office(BO) Sibuhuan bertujuan utama untuk mempersiapkan setiap individu dalam menghadapi resiko kebakaran," terang Dedi Harpian.

Melalui sosialisasi ini,lanjutnya tentu mengedukasi staf dan mengimplementasikan protokol pencegahan, perusahaan dapat mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Baca Juga:

• BRI BO Sibuhuan Dorong Geliat Ekonomi Lokal, Agen Brilink Helmina Lubis Berpotensi Masuk Predikat Kelas Jawara

Lebih lanjut Dedi Harpian menambahkan, kegiatan ini juga memberikan manfaat tambahan bagi karyawan dan insan BRILian.

Melalui kolaborasi ini, Dedi Harpian berharap memberi edukasi dan kemampuan karyawan BRI untuk meningkatkan kesadaran tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari kebakaran.

Melalui praktik langsung,sambungnya peserta diajarkan tentang penggunaan alat pemadam api, teknik evakuasi, serta strategi untuk tetap tenang dan terorganisir selama proses penanganan kebakaran.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari National Fire Protection Association (NFPA) yang menyatakan bahwa latihan berulang-ulang adalah kunci untuk kesuksesan dalam penanganan bencana.

Baca Juga:

• Tetap Konsisten Meningkatkan Transaksi, Agen BRILink Agra Hasibuan Berpotensi Naik Kelas Jawara

Keterangan Photo : BRI BO Sibuhuan menggelar sosialisasi Implementasi BCM,untuk pencegahan dan penanganan kebakaran.

Bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118, Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As.

Upacara berlangsung khidmat yang diikuti jajaran manajer serta pekerja Insan Brilian BO Sibuhuan.

Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa peringatan Harkitnas ke-118 yang jatuh pada 20 Mei 2026 menjadi momentum refleksi atas peristiwa penting berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Disebutkan, sejarah mencatat berdirinya Boedi Oetomo sebagai "fajar menyingsing" bagi kesadaran berbangsa. Pada masa itu, kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan bahwa secara filosofis Kebangkitan Nasional merupakan proses dinamis yang menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan.

Memasuki tahun 2026, tantangan bangsa dinilai telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.

Melalui momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, Dedi Harpian berharap, insan BRILian dapat kembali meneguhkan arah perjalanan nasional dengan menempatkan Asta Cita, delapan misi besar pembangunan bangsa, sebagai kompas utama dalam menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.

PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office (BRI - BO) Sibuhuan menggelar simulasi penanganan kebakaran sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi situasi darurat.

Baca Juga:

• BRI BO Sibuhuan Dorong Geliat Ekonomi Lokal, Agen Brilink Helmina Lubis Berpotensi Masuk Predikat Kelas Jawara

Simulasi dilakukan dengan memperagakan prosedur evakuasi saat terjadi kebakaran, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), hingga langkah penyelamatan dokumen dan aset penting perusahaan.

Pegawai diarahkan untuk memahami jalur evakuasi dan titik kumpul aman saat kondisi darurat terjadi.

Baca Juga:

• Tetap Konsisten Meningkatkan Transaksi, Agen BRILink Agra Hasibuan Berpotensi Naik Kelas Jawara

Menurut Dedi Harpian, simulasi rutin diperlukan agar seluruh pekerja memahami langkah cepat yang harus dilakukan ketika menghadapi potensi kebakaran di area kerja.

Selain itu,kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi kesiapan fasilitas pendukung keselamatan di kantor BRI Cabang Sibuhuan.

Baca Juga:

• Petugas PAB BRILink Kunjungan ke Agen BRILink Untuk Menawarkan Produk Asuransi Jiwa

Ia menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas keamanan, tetapi juga seluruh pekerja di lingkungan kantor. Karena itu, pelatihan dan simulasi akan terus dilakukan secara berkala.

Kegiatan simulasi kebakaran berlangsung lancar dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Simulasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan tanggap terhadap risiko bencana maupun keadaan darurat lainnya.

Baca Juga:

• Menjalin Silaturahmi, Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan Kunjungan ke PT PHI

Baca Juga:

• Dinilai Berpengalaman dan Merakyat, Hasyim SE Kantongi Dukungan Bakopam Sumut

MEDAN – kembali menunjukkan komitmennya dalam menebar nilai kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat melalui pelaksanaan penyembelihan hewan qurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kegiatan qurban tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 27 Mei 2026, dan akan melibatkan pengurus serta kader Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumut bersama masyarakat sekitar dalam suasana kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah.

Ketua BAKOPAM Sumut Ibnu Hajar menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, namun juga bentuk nyata kepedulian sosial organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan.

"Momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat rasa kebersamaan, serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama. Kami berharap pelaksanaan qurban tahun ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat luas bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam rangka menyukseskan kegiatan tersebut, BAKOPAM Sumut juga membuka kesempatan bagi para dermawan, tokoh masyarakat, pengusaha, dan seluruh umat Muslim untuk ikut berpartisipasi menyalurkan bantuan hewan qurban maupun donasi.

Panitia menyebutkan, bantuan dapat diberikan dalam bentuk sapi, kambing, maupun donasi dana yang akan digunakan untuk pembelian hewan qurban dan pelaksanaan kegiatan sosial lainnya.

Baca Juga:

• Bakopam Sumut Gelar Halal Bi Halal Idul Fitri 1447 H, Ibnu Hajar: Bangkitkan Semangat Kekeluargaan

Adapun donasi dapat disalurkan melalui rekening resmi panitia qurban BAKOPAM Sumut:

Bank Sumut
No Rek: 11102040195610
A/n: BAKOPAM SUMATERA UTARA

Bank Mandiri
No Rek: 1060009796502
A/n: IBNU HAJAR

Panitia turut mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meraih keberkahan Idul Adha dengan berbagi kepada sesama.

"Semoga setiap bantuan dan partisipasi yang diberikan menjadi amal ibadah, membawa keberkahan rezeki, kesehatan, kesuksesan serta selalu dalam lindungan Allah SWT," tutup panitia.

Baca Juga:

• RAMADHAN KE-29, BAKOPAM SUMUT BAGIKAN TAKJIL DAN SEMBAKO UNTUK PEKERJA JALANAN DI MEDAN AREA

Melalui kampanye ini, Taiwan berupaya memperoleh dukungan masyarakat internasional terhadap partisipasi bermakna Taiwan dalam World Health Organization sekaligus memperkenalkan kemampuan sektor kesehatan dan teknologi medis Taiwan melalui penyelenggaraan perdana "Taiwan Smart Medical & HealthTech Expo" di Jenewa.

Video promosi berdurasi tiga menit tersebut pertama kali ditayangkan dalam konferensi pers bersama yang dipimpin Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan Shih Chung-liang pada 11 Mei 2026.

Baca Juga:

• Digital-Driven Healthcare Transformation: A New Chapter of Holistic Care in Taiwan

Taiwan juga menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan komunitas internasional dalam menjaga kesejahteraan kesehatan global.

Video "Taiwan Cares Beyond Borders" mengangkat tema kehidupan hingga usia seratus tahun dan tantangan penuaan populasi global yang saat ini menjadi perhatian dunia.

Video ini juga menyoroti kemampuan Taiwan dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, kecerdasan buatan, teknologi semikonduktor, serta layanan kesehatan guna menghadirkan solusi medis cerdas yang lebih modern dan berorientasi pada manusia.

Di bagian akhir video, ditampilkan visual utama kampanye WHA tahun ini berupa ilustrasi Taiwan berbentuk rangkaian sirkuit chip dengan slogan "Chip in with Taiwan" dan "WHO Cares? TAIWAN Cares!".

Baca Juga:

• Kementerian Luar Negeri Taiwan Menggelar Pekan Kesetaraan Gender Taiwan di New York, Wakil Presiden Hsiao Bagikan Pencapaian Kesetaraan Gender Taiwan

Sementara itu, video teaser "Taiwan Smart Medical & HealthTech Expo" memperlihatkan berbagai solusi kesehatan berbasis kecerdasan buatan, semikonduktor, dan layanan kesehatan cerdas yang lebih presisi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pameran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17–19 Mei 2026 di Hotel President Wilson dan akan menjadi wadah bagi Taiwan untuk memperlihatkan potensi kerja sama internasional di sektor kesehatan.

Informasi pemagaran lokasi pembangunan gedung Koperasi Merah Putih tersebut sempat memanas beberapa saat pada hari aksi pemagaran dilakukan, terutama dari pihak pelaksana pembangunan dengan dalih mereka tidak mengetahui tanah itu bersengketa.

Alih alih jadi temeng sang pemilik tanah versi AJB pun tak surut dari rencananya untuk mengklim hartanya yang sah.

Baca Juga:

• Soal Diamankan Kejagung, Kajati Sumut: Kajari dan Kasi Pidsus Deli Serdang Biasa Dipanggil

Sementara Geuchik Bukit Musara Azhari sebelumnya sempat merilis bahwa tanah tersebut mengaku milik umum versi HGB milik PT Mesra Agung keluaran tahun 1994 dengan masa berlaku selama 20 tahun.

Bahkan katanya sebagaimana dirilis oleh salah satu media online di Aceh, bahwa permasalahan itu diklim baik baik saja setelah difasilitasi oleh Camat Kota Jantho beberapa waktu lalu.

Terpisah, Camat Kota Jantho, Jalaluddin yang dikonfirmasi media ini, Senin siang (18/5/2026) menjelaskan bahwa pihaknya pernah memfasilitasi kedua belah pihak berkaitan dengan status lokasi pembangunan gedung Koperasi Merah Putih Gampong Bukit Musara itu beberapa kali sebelumnya.

"Keduanya mengaku dan memangemiliki pegangan gak atas tanah tersebut, nah, kalau demikian bukan ranah kami lagi untuk menyelesaikan, tapi itu sudah harus ke tanah hukum, biarlah pengadilan yang memutuskan perkara itu, " kata Jalaluddin.

Baca Juga:

• Soal Dana Wahana Berkuda Cadika, Satpol PP Medan: Serahkan ke Inspektorat

"Yang lain hingga saat ini belum saya Terima laporan apapun, " ujarnya.

Dia mengaku selalu Pemerintah Kecamatan telah mengingatkan kepada seluruh pemerintah Gampong dalam Kecamatan Kota Jantho, untuk memastikan legalitas tanah tempat yang akan dijadikan lokasi pembangjnan gedung Koperasi Merah Putih.

Kondisi gedung Merah Putih Gampong Bukit Musara Kota Jantho, hingga saat ini masih terpagar rapi dengan sistem 'pagar mati" dan tidak menyediakan hulur akses ke dalam menuju gedung.

"Artinya, Pemilik gak atas tanah tersebut versi AJB kukuh mempertahankan haknya, bukanlah menghalangi proses dan kelancaran program pemerintah.

Baca Juga:

• Soal Pengiriman Bantuan Bencana, Pemprov Sumut Siapkan Skema Pengiriman Cepat

Filosofi tersebut menggambarkan dinamika kehidupan yang terus bergerak dan berkembang, namun tetap menjaga nilai-nilai persaudaraan serta ikatan emosional antar sesama alumni.
Dalam pertemuan itu, para pengurus memperkenalkan struktur kepengurusan serta menyampaikan komitmen untuk terus menjaga kebersamaan, memperluas kegiatan sosial, dan membangun kontribusi positif bagi masyarakat maupun almamater.
Acara berlangsung hangat dengan penuh nostalgia, diwarnai diskusi ringan, ramah tamah, serta saling berbagi pengalaman di antara para alumni senior FH USU.

Adapun Susunan Pengurus Perkumpulan Panta Rhei Alumni HMI Komisariat FH USU Angkatan 1970–1979 Periode 2026–2028

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/PR/V/2026 tanggal 20 Mei 2026, berikut adalah susunan lengkap pengurus:

Penasehat

1.R.R. Sukmadia SH
​
2.Hazairin Pohan SH, MA
​
3.Darwin Noor, SH, MHum
​
4.Chairil Siregar SH
​
5.Salamuddin Daulay SH
​
6.Prof Dr Fauzie Yusuf Hasibuan SH, MHum
​
7.Prof Dr Sutiarnoto SH, MHum
​
8.Ade Shinta Uli Pulungan SH, MHum
​
9.Prof Dr Arifin Gultom SH, MHum
​
10.Rusdi Lubis, SH, MMA
​
11.Syamsul Bahri Harahap, SH, MHum
​
12.Dr Rd Romo Muhammad Syafii, SH, MHum

Pengurus Inti

- Ketua Umum: H. Nurdin Lubis SH, MM
​
- Ketua Harian: Husni Nasution SH, SpN, MKn
​
- Wakil Ketua:
​
1.I. Abdul Wahid Rambe, SH.
​
2.H. Ikrom Helmi Nasution, SH
​
3.Netti Kesuma SH
​
4.Azra I. SH
​
5.Faisal Putra. SH
​
6.Zulkifli Nasution SH, MHum
​
- Sekretaris Umum: M. Djanel Hamjas SH
​
- Wakil Sekretaris:
​
1.Dr Faisal Akbar SH, MHum
​
2.Syahruzal Yusuf SH.
​
- Bendahara Umum: Murni Irwan Joened SH
​
- Wakil Bendahara: Susilawati SH

Bidang Komunikasi dan Publikasi

1.Nurlela Siregar SH
​
2.Lies Bahren Harahap, SH (Admin)
​
3.Halida Harahap SH (Admin)
​
4.Iwanudin SH

Bidang Bakti Sosial

1.Marjunisyah, SH.
​
2.Nana Dewani Lumban Tobing, SH.
​
3.Syarifah Lubis, SH.
​
4.Amnah Jamila Harahap, SH.

Bidang Anjangsana

1.Yetti Sofia, SH.
​
2.Yati Harahap, SH.
​
3.Linda Pulungan, SH.
​
4.Hasyuni, SH.

Ditetapkan di Medan, 20 Mei 2026
Ditandatangani oleh:
H. Nurdin Lubis SH. MM (Ketua Umum)
M. Djanel Hamjas SH (Sekretaris Umum)

Perkumpulan ini dibentuk untuk menjaga dan mempererat hubungan silaturahmi antar alumni HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara angkatan 1970–1979, berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.rel

Baca Juga:

• USU Lantik Pimpinan Baru Fakultas dan Pascasarjana, Siap Wujudkan “Ultimate Excellence”

Dari beberapa nama yang beredar, sosok Benny Sinomba Siregar SE MAP menjadi salah satu figur yang cukup menarik perhatian.

Birokrat yang kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemko Medan itu dinilai memiliki pengalaman dan jam terbang birokrasi yang cukup panjang di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Baca Juga:

• Berpengalaman di Tata Ruang dan Bappeda, Benny Iskandar Masuk Radar Calon Sekda

Meski hanya sementara, pengalaman itu dianggap menjadi modal penting jika nantinya benar-benar diproyeksikan mengisi jabatan Sekda definitif.

Benny Sinomba Siregar lahir di Medan pada 1 Juni 1973 dan mulai menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak Desember 2002.

Saat Bobby Nasution maju sebagai calon Wali Kota Medan tahun 2020, Benny dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BP2RD Medan.
Kariernya kemudian terus bergerak naik. Pada Desember 2021, Bobby Nasution melantiknya menjadi Kepala BP2RD Kota Medan.

Tak berhenti di sana, Benny kemudian dipercaya menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan pada November 2023 menggantikan Laksamana Putra Siregar.

Baca Juga:

• Bursa Calon Sekda Medan Menghangat, Enam Nama Pejabat Jadi Perbincangan, Siapa Yang Layak!

Belakangan, Benny kembali digeser menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Namun perpindahan itu justru memunculkan berbagai spekulasi politik birokrasi di internal Pemko Medan.

Ada yang menilai dirinya tengah "didinginkan", namun ada pula yang melihat perpindahan itu bukan akhir dari perjalanan karier birokrasi Benny.

Meski namanya ramai dibicarakan, Benny dikenal cukup tenang menghadapi isu-isu politik jabatan yang berkembang.

Dalam perbincangannya bersama Pimred Sumut24 Group Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk, Benny sempat menanggapi santai soal peluang dirinya menjadi Sekda Medan.

Pernyataan itu justru membuat banyak pihak menilai Benny merupakan tipe birokrat yang tidak terlalu ambisius tampil di permukaan.

Sementara itu, saat ditanya terkait pergeseran jabatan pamannya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga memilih merespons santai.

Kini, semua keputusan tentu berada di tangan Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap sebagai pemegang kendali pemerintahan Kota Medan.

Siapa pun nantinya yang dipercaya menjadi Sekda, publik berharap mampu membantu mewujudkan visi besar "Medan Untuk Semua" sekaligus menjaga stabilitas birokrasi di lingkungan Pemko Medan.

(Red/Anto Genk)

Baca Juga:

• RAMADHAN KE-26, BAKOPAM SUMUT SALURKAN SANTUNAN DAN SEMBAKO UNTUK TUNA NETRA, PENARIK BECAK DAN LANSIA

Pertemuan berlangsung di rumah dinas Wali Kota Medan pada Selasa, 19 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Medan menyambut baik rencana kegiatan yang dinilai dapat mendorong semangat hidup sehat dan aktif bagi para lanjut usia.

Turnamen ini dijadwalkan digelar pada 29 Mei 2026 di Urban Community Park Kebun Bunga, bertepatan dengan peringatan HLUN yang tahun ini mengusung tema "Pemberdayaan, Kemandirian, dan Pelayanan Ramah Lansia."

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi, mempererat kebersamaan, serta meningkatkan semangat para lansia agar tetap produktif dan mandiri.

Menurutnya, momentum Hari Lanjut Usia Nasional 2026 sangat tepat untuk menghadirkan kegiatan yang memberikan ruang partisipasi bagi lansia melalui olahraga yang ringan, menyenangkan, dan kompetitif seperti tenis meja.

Baca Juga:

• RAMADHAN KE-12, BAKOPAM SUMUT SALURKAN SANTUNAN UNTUK LANSIA

Menurut Ketua Umum Pengkot PTMSI Kota Medan, Prof. Bustami Syam, terdapat 41 Persatuan Tenis Meja (PTM) yang terdaftar di PTMSI Kota Medan dan diharapkan turut ambil bagian dalam turnamen perdana khusus lansia ini.

Wali Kota Medan Rico Waas juga menyatakan kesediaannya untuk secara langsung membuka turnamen tersebut.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi lansia dalam aktivitas olahraga sekaligus mempererat kebersamaan di tengah masyarakat Kota Medan.rel

Kunjungan ini merupakan undangan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Medan melalui Konsul Jenderal Huang He, bersama Ketua Umum Perhimpunan INTI, dr. Indra Wahidin. Agenda ini bertujuan mempererat hubungan persahabatan, memperkuat dialog budaya dan keagamaan, serta memperluas wawasan tentang kehidupan masyarakat Muslim di Tiongkok.

Rombongan berangkat dari Medan menuju Beijing melalui Singapura, kemudian melanjutkan perjalanan ke Urumqi, ibu kota Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat komunitas Muslim terbesar di Tiongkok dengan sejarah peradaban Islam yang kuat.

Baca Juga:

• Welcoming Inkubator Bisnis UNPAB Batch 1 Resmi Digelar, Cetak Mahasiswa Inovatif dan Siap Bangun Usaha

Selain itu, rombongan juga mengunjungi Grand Bazaar Urumqi, Masjid Erdaoqiao, hingga Kota Kashgar yang dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di jalur sutra. Di Kashgar, delegasi meninjau Masjid Id Kah, Xiangfei Garden, serta kawasan perdagangan Kashgar Comprehensive Bonded Zone.

Kunjungan dilanjutkan ke Beijing dengan agenda budaya, termasuk menyaksikan pertunjukan seni di Lao She Teahouse. Rombongan juga mengunjungi sejumlah situs bersejarah seperti Museum of the Communist Party of China, Summer Palace, Kota Terlarang (Forbidden City), dan Tembok Besar Mutianyu.

Kuasa hukum para penggugat Muhammad Ali Akbar Panjaitan, SH, MH, mengatakan gugatan tersebut didaftarkan oleh dua advokat selaku penggugat, yakni Abdul Rizal dan Ahmad Revaldi Azhari Nasution.

"Hari kami dari Kantor Advokat Unggul & Rekan selaku kuasa hukum para penggugat resmi mendaftarkan gugatan PMH ke pengadilan," kata Ali di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (19/5).

Baca Juga:

• HUT JMSI ke-6 dan HPN 2026 di Inhu, Sekda Zulfahmi: JMSI Mitra Strategis Pemerintah Daerah

"Dalam gugatan PMH ini, Ketum DPN Peradi dan Ketua DPC Peradi Medan selaku tergugat I dan II, dan turut tergugat ada 12, satu di antaranya notaris Dr. Merry Koesnadi, dan 11 turut tergugat adalah masing-masing pengurus DPN Peradi," katanya.

Ia menjelaskan dasar gugatan salah satunya terkait keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Peradi pada 1-2 Agustus 2025 yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran dasar organisasi karena menunda MUNAS PERADI dan memperpanjang masa jabatan ketua umum tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional.

Selain itu, pihak penggugat juga mempersoalkan perubahan anggaran dasar yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 15 tertanggal 22 November 2024, khususnya terkait syarat ketua umum organisasi advokat.

Menurut Ali, sebelumnya aturan organisasi menyebutkan ketua umum tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara, namun ketentuan tersebut dihapus dalam perubahan terbaru.

Baca Juga:

• Makna Ketidakhadiran Presiden di HPN*

Pihak penggugat juga menyoroti periodisasi kepemimpinan ketua umum yang disebut telah memasuki periode ketiga dan diperpanjang selama dua tahun.

Mereka mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 serta Putusan Nomor 183 yang menurut mereka menegaskan ketua umum organisasi advokat tidak boleh menjabat lebih dari dua periode dan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

Selain itu, penggugat juga meminta pemblokiran rekening resmi milik DPN Peradi yang digunakan untuk aktivitas organisasi selama proses hukum berlangsung.

Para penggugat turut mengajukan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp5,3 juta serta kerugian immateriil simbolis sebesar Rp1.000 kepada masing-masing penggugat.

Baca Juga:

• Di Puncak HPN 2026, Gubernur Banten Andra Soni: Pers Pilar Demokrasi, Mitra Strategis Pemerintah*

"Kami sedang menunggu penetapan jadwal sidang dan pemanggilan para pihak," katanya.

Kuasa hukum penggugat lainnya, Dr. Goncalwes Sirait, SH, MH, menambahkan pihaknya meminta agar Otto Hasibuan mundur dari jabatan Ketua Umum DPN Peradi demi regenerasi organisasi.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Ardiansyah Bancin, SH, menegaskan independensi organisasi advokat tidak boleh dicederai dan seluruh pihak harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita patut menduga bahwa pimpinan DPN Peradi tidak mematuhi hukum yang ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Negara kita adalah negara hukum," ujar Ardiansyah.

Baca Juga:

• Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 Dorong Literasi AI dan Transparansi Digital

Namun dimensi ancaman ini jauh lebih kompleks. Penangkapan 321 WNA di Jakarta dan 210 WNA di Batam pada awal Mei 2026 memperlihatkan bahwa celah Visa Turis, Bebas Visa Kunjungan (VBK), dan Visa on Arrival (VoA) telah dimanfaatkan sindikat internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai basis operasi digital.

Ilusi "Aman" Karena Visa Sah
Selama ini kita terjebak dalam pola pikir lama: kalau visanya sah, berarti dia aman. Padahal, kejahatan transnasional abad ke-21 tidak lagi menembus pagar kawat berduri, melainkan menyusup lewat dokumen perjalanan yang sah. Sistem imigrasi kita mendeteksi status hukum, bukan niat kriminal. Celah inilah yang dieksploitasi sindikat internasional, diperparah oleh keterbatasan pengawasan lapangan akibat rasio petugas yang tidak sebanding dengan lonjakan arus orang.

Baca Juga:

• Ketika Bebas Visa Menjadi Celah Judi Online: Alarm Baru Kedaulatan Digital Indonesia

Data ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya kriminal, melainkan fiskal, sosial, dan kedaulatan digital.

Dari Reaktif ke Proaktif: Agenda Kebijakan
1. Revitalisasi Wajib Lapor Digital: WNA pemegang visa jangka pendek wajib check-in lokasi atau aktivitas setiap 14 hari melalui aplikasi.
2. Hukuman berat fasilitator lokal: Pemilik gedung, apartemen, atau penyedia internet yang memfasilitasi WNA ilegal dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
3. Diplomasi imigrasi tegas: Evaluasi ulang perjanjian bebas visa dengan negara yang berulang kali muncul dalam kasus judol.
4. Integrated immigration intelligence: Integrasi data imigrasi, keuangan, dan digital lintas lembaga (Polri, PPATK, BIN, Komdigi).
5. AI dan big data: Deteksi anomali sejak dini: kedatangan massal dengan sponsor sama, pola tinggal tertutup, transaksi digital mencurigakan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di bawah arahan Presiden Prabowo, berkomitmen bertransformasi dari sekadar "stempel paspor" menjadi penjaga gerbang keamanan nasional yang cerdas, tegas, dan berbasis data.

Kepada masyarakat, kami mengajak partisipasi aktif. Anda adalah mata dan telinga kami. Jika melihat tetangga asing yang mencurigakan, tidak pernah keluar, banyak tamu datang tengah malam, atau aktivitas server yang aneh, laporkan. Karena keamanan Indonesia bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama.

Baca Juga:

• Golden Visa: Investasi dan Pilar Kedaulatan Negara

Dari sederet nama yang beredar, sosok Benny Iskandar menjadi salah satu figur yang cukup banyak diperbincangkan. Bukan tanpa alasan. Benny dinilai sebagai birokrat murni dengan pengalaman panjang di bidang tata ruang, perencanaan pembangunan, hingga kawasan permukiman.

Karier Benny bisa dibilang dibangun dari bawah. Ia bukan tipe pejabat yang tiba-tiba muncul di lingkaran elite birokrasi. Perjalanan panjangnya sebagai ASN sudah ditempa di berbagai posisi strategis, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kota.

Baca Juga:

• Bursa Calon Sekda Medan Menghangat, Enam Nama Pejabat Jadi Perbincangan, Siapa Yang Layak!

Setelah itu, kariernya terus menanjak. Benny pernah menduduki jabatan Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Jabatan tersebut semakin mengasah kemampuannya dalam memahami persoalan perkotaan, mulai dari tata wilayah, permukiman, hingga kebutuhan pembangunan yang terus berkembang di Kota Medan.

Tak berhenti di situ, Benny juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Bahkan kemudian dipercaya menjadi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

Kini, Benny dipercaya memimpin Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan. Jabatan itu dianggap sangat strategis, terutama di era pemerintahan yang mulai mendorong konsep pembangunan berbasis inovasi dan teknologi.

Banyak pihak menilai pengalaman Benny cukup lengkap untuk ukuran calon Sekda. Selain memahami teknis pembangunan, ia juga dianggap mengerti pola kerja birokrasi di lingkungan Pemko Medan.

"Saya ikut aja apa yang diamanahkan pimpinan. Dan kepercayaan itu saya implementasikan dengan kerja nyata," ujar Benny kepada Sumut24 Group, Selasa (19/5/2026).

Pernyataan itu dinilai mencerminkan gaya kepemimpinan Benny yang selama ini dikenal tidak banyak bicara, namun fokus bekerja di lapangan.
Posisi Sekda sendiri bukan jabatan biasa. Selain menjadi pejabat tertinggi di kalangan ASN, Sekda juga memiliki peran penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan selaras dengan visi kepala daerah.

Di internal birokrasi Pemko Medan, Benny juga dikenal bukan sosok asing. Banyak ASN menilai pengalaman panjangnya menjadi modal penting untuk mengoordinasikan organisasi pemerintahan yang besar dan kompleks seperti Kota Medan.
Meski demikian, persaingan menuju kursi Sekda dipastikan tidak mudah. Selain Benny, sejumlah nama lain juga disebut masuk dalam radar kandidat kuat. Ada nama Laksamana Putra, Adlan, Feri, hingga Sofyan yang turut diperbincangkan.

Bahkan, berkembang pula isu adanya figur dari tingkat provinsi maupun pusat yang kemungkinan ikut dipertimbangkan untuk mengisi jabatan tersebut.

Sebab jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif. Lebih dari itu, Sekda adalah figur sentral yang menentukan ritme pemerintahan daerah berjalan cepat atau lambat.

Dan menjelang berakhirnya masa jabatan Wiriya Alrahman, satu hal yang pasti, bursa calon Sekda Kota Medan kini mulai menjadi perhatian banyak pihak.red/antogenk