Ketua Umum KSMI Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin mengatakan, kesempatan membawa Indonesia tampil dalam ajang internasional tersebut tidak boleh dilewatkan. Debut di tingkat dunia, menurut dia, sekaligus menjadi ujian awal bagi proses pembinaan yang telah dibangun KSMI dalam beberapa bulan terakhir.

"Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Partisipasi Timnas KSMI di IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 akan menjadi pembuktian bahwa kita serius dan konsisten membangun KSMI sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda ke depan," ujar Yan.

Baca Juga:

• Kadispora Buka Turnamen Badminton Ke 2 Tahun 2026 PB Mitra Sporty Medan, Ketua KONI Dorong Atlet Daftar ke PBSI

Dari rangkaian seleksi tersebut, KSMI berharap dapat menemukan pemain-pemain terbaik yang kemudian dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta mulai 25 Oktober. Pelatnas tersebut menjadi tahap penting untuk membentuk tim yang memiliki kesiapan teknik, keterampilan individu, pemahaman permainan, serta kekompakan antarpemain.

Menurut Yan, perkembangan sepakbola mini di Indonesia menunjukkan prospek yang semakin besar. Olahraga tersebut mulai mendapatkan tempat di kalangan anak muda karena karakter permainannya yang dinamis dan dapat dimainkan di ruang yang relatif lebih terbatas dibandingkan sepakbola lapangan besar.

"Kita memiliki potensi besar karena tren perkembangan minifootball di Indonesia semakin digemari kalangan anak-anak muda. Tantangannya adalah membangun federasi yang kuat, infrastruktur, sosialisasi regulasi yang masif, dan jaringan," kata Yan.

Ia menilai sumber daya manusia KSMI, khususnya di tingkat pusat, memiliki kapasitas untuk mengembangkan sepakbola mini agar semakin membumi. Penguatan organisasi akan berjalan beriringan dengan pembinaan atlet dan perluasan kompetisi sehingga olahraga tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan rekreasi.

Baca Juga:

• KONI Medan Dukung The Khourt Independence Padel Tournament 2026, Wadah Lahirkan Atlet Baru

"Partisipasi Timnas Indonesia melalui KSMI memberikan trust atau kepercayaan dari stakeholder nasional dan internasional bagi organisasi KSMI ke depannya. Dukungan penuh dari seluruh stakeholder menjadi bagian penting dalam pengembangan minifootball Indonesia," ujarnya.

Selain membangun prestasi, Tundra Meliala Wakil Ketua Umum Bidang Media dan Teknologi mengatakan, KSMI juga terus mendorong agenda internasional melalui penyelenggaraan dan bidding berbagai turnamen. Salah satu visi yang tengah didorong adalah membawa ajang Piala Dunia Sepakbola Mini ke Indonesia sehingga atlet-atlet nasional suatu saat dapat bertanding di hadapan pendukung sendiri.

Bendahara Umum KSMI Her Pramtama menekankan pentingnya membangun ekosistem sepakbola mini dari tingkat akar rumput. Pembibitan pemain usia muda, menurut dia, harus menjadi bagian utama dari strategi pengembangan olahraga tersebut agar tersedia kesinambungan antara kompetisi usia dini, pembinaan prestasi, dan tim nasional.

Lapangan sepakbola mini dengan demikian tidak lagi sekadar dipandang sebagai tempat bermain dan berekreasi. Ruang tersebut dapat menjadi bagian dari proses pendidikan karakter yang mempertemukan bakat, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan cita-cita anak-anak muda untuk berprestasi serta suatu saat membela Indonesia.

Bagi keluarga yang menunggu di rumah, pengurangan masa pidana berarti kesempatan untuk bertemu lebih cepat. Ada anak yang merindukan ayahnya. Ada ibu yang semakin renta, berharap masih sempat menyambut kepulangan anaknya. Ada pasangan yang bertahun-tahun menjaga keluarga seorang diri.

Namun, bagi korban kejahatan, kabar kebebasan pelaku dapat membangkitkan kembali rasa sakit. Korban penipuan mungkin masih berjuang menata kehidupan setelah tabungannya habis. Penyintas kekerasan seksual mungkin masih menghadapi trauma ketika orang yang melukainya sudah kembali ke masyarakat.

Di antara keduanya, negara memikul tanggung jawab besar: menjalankan hukum secara adil, memberi kesempatan manusia memperbaiki diri, dan memastikan setiap keputusan lahir dari proses yang dapat dipercaya.

Kesempatan untuk Berubah

Keduanya memiliki ketentuan berbeda. Undang-Undang Pemasyarakatan mensyaratkan perilaku baik, keaktifan mengikuti pembinaan, dan penurunan tingkat risiko. Untuk PB, terdapat pula persyaratan menjalani paling singkat dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Di balik persyaratan itu terdapat tujuan yang dekat dengan kepentingan kita bersama. Orang yang selesai menjalani pidana akan kembali menjadi tetangga, orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat. Kita tentu berharap mereka pulang dengan kemampuan menjalani kehidupan secara lebih bertanggung jawab.

Harapan untuk pulang lebih cepat perlu tumbuh bersama kesiapan untuk hidup tanpa mengulangi kejahatan.

Ketika Keputusan Harus Dikoreksi

Kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz memperlihatkan pentingnya pemeriksaan tersebut. Ia memperoleh PB pada 24 September 2026. Pada 5 Oktober 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan PB itu dicabut karena terdapat proses pemberian remisi yang tidak benar. Sebelumnya, evaluasi difokuskan pada remisi sakit berkepanjangan dan kesesuaiannya dengan prosedur.

Bagi korban perkara Binomo, persoalan ini menyentuh perasaan keadilan. Sebagian mungkin masih menanggung utang, kehilangan penghasilan, atau menghadapi keretakan keluarga. Mereka membutuhkan penjelasan mengapa keputusan tersebut sempat diberikan dan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Bagi penyintas kekerasan seksual, kepastian hukum berkaitan erat dengan rasa aman. Penjelasan mengenai hak dan pembinaan pelaku perlu disampaikan dengan kepekaan terhadap pengalaman korban. Jangan sampai bahasa administrasi membuat mereka merasa penderitaannya tidak diperhitungkan.

Pencabutan PB dalam kedua kasus tersebut merupakan langkah korektif. Namun, koreksi perlu diikuti pemeriksaan yang menjawab bagaimana masalah terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus diperbaiki agar tidak berulang.

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang cukup mengenai hasil evaluasi. Bagian prosedur mana yang bermasalah? Apakah dokumen pendukungnya sah? Apakah penghitungan masa pidananya tepat? Bagaimana rekomendasi disusun dan diverifikasi?

Pertanyaan itu wajar. Kepercayaan akan lebih mudah tumbuh apabila negara bersedia menjelaskan dasar tindakannya, dengan tetap melindungi informasi yang menurut hukum harus dirahasiakan.

Maladministrasi tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi. Meski demikian, dugaan korupsi tidak boleh berhenti pada perbaikan berkas. Jika ditemukan bukti tindak pidana, penanganannya perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Pertanggungjawaban harus menjangkau pihak yang terbukti terlibat. Pencabutan keputusan tidak boleh menjadi penutup bagi pemeriksaan terhadap proses yang melahirkannya.

Evaluasi perlu menjangkau perkara yang tidak ramai diberitakan. Hak narapidana dan kepentingan korban sama-sama membutuhkan perlakuan yang konsisten.

Keluarga warga binaan juga perlu mendapatkan informasi yang jelas. Ketidakpastian mudah melahirkan kecemasan dan membuka ruang bagi pihak yang menawarkan jalan pintas. Kepastian prosedur, layanan tanpa pungutan, serta saluran pengaduan yang dapat dipercaya akan membantu melindungi mereka.

Harapan untuk pulang tetap layak dihormati. Begitu pula hak korban untuk merasa aman dan memperoleh keadilan. Tugas negara adalah menjaga keduanya melalui keputusan yang jujur, proses yang tertib, dan keberanian mengoreksi penyimpangan.

Duta Besar Ueno menerima Natalia sebagai bentuk apresiasi atas perannya sebagai pencipta lagu anthem Asian Paralympic Committee (APC), yang akan diperdengarkan pada upacara pembukaan Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 pada 18 Oktober 2026.

Natalia menyampaikan rasa terima kasih kepada Duta Besar Ueno dan Kedutaan Besar Jepang atas kesediaan mereka menyimpan buku tentang Maria Monique Last Wish Foundation selama 15 tahun.

Sebagai pencipta, sutradara, dan produser film nirlaba Movie Boccia, Natalia memperkenalkan film tersebut, yang menyoroti perjuangan dan pencapaian atlet boccia dari 10 negara, termasuk Jepang. Ia juga menyampaikan apresiasi atas prestasi luar biasa Indonesia dalam cabang olahraga boccia, termasuk keberhasilannya menjadi juara dunia. Duta Besar Ueno turut menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Indonesia dalam olahraga boccia.

Baca Juga:

• PT Duta Agung Group Nilai Proses Tender di PT AVI Tak Transparan, Minta Evaluasi Ulang

Natalia juga memperkenalkan sejumlah tokoh terkemuka yang telah mendukung 100 CTFP, di antaranya:

- Suryo Pratomo ( mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura) , duta besar pertama di dunia yang mendukung dan turut meluncurkan 100 CTFP bersama Natalia di Singapura.

- Abdulla Rafiu, Menteri Olahraga Maladewa, yang menjadi menteri pertama di dunia yang meluncurkan 100 CTFP di negaranya.

-Kementrian pertama di dunia yang mendukung 100 CTFP adalah Kementrian Kebudayaan RI dibawah kepemimpinan Fadli Zon.

Tiga Pokok Penting yang Disampaikan Natalia

1. Mengapresiasi Tokyo sebagai Kota Inklusif yang Luar Biasa

Baca Juga:

• Kapolres Humbahas Ajak Pelajar Junjung Sportivitas di Kejuaraan Sepakbola SMP/MTs 2025

Natalia menyampaikan ucapan selamat kepada Tokyo atas pencapaiannya yang luar biasa dalam bidang inklusi. Ia menyoroti penilaian 10,5 dari 10 yang diberikan oleh Andrew Parsons, Presiden International Paralympic Committee (IPC), terhadap Tokyo.

2. Mengenang Kesuksesan Paralimpiade Tokyo 2020 di Bawah Kepemimpinan Andrew Parsons

Natalia mengenang upaya tanpa kenal lelah Andrew Parsons, Presiden IPC, dalam memperjuangkan kebahagiaan dan pencapaian para atlet Paralimpiade di tengah pandemi COVID-19.

Meskipun ditunda selama satu tahun, Paralimpiade Tokyo 2020 akhirnya terselenggara dengan kesuksesan luar biasa. Ajang tersebut berlangsung tanpa penonton umum dan diikuti oleh para atlet dari 162 negara, dengan dukungan dari Kaisar Naruhito dan Jepang sebagai negara tuan rumah.

Pada Mei 2025, Kaisar Naruhito menganugerahkan Grand Cordon of the Order of the Rising Sun kepada Andrew Parsons sebagai pengakuan atas kontribusi luar biasanya dalam menciptakan sejarah bagi gerakan Paralimpiade.

3. Memperkenalkan 100 CTFP melalui Dua Kartu Pesan tokoh dunia.

Baca Juga:

• Polisi Sahabat Anak, Siswa Paud Santa Lusia Lintongnihuta Kunjungi Polres Humbahas

Natalia memperkenalkan dua kartu 100 CTFP yang menampilkan pesan dari tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan Paralimpiade dunia, yaitu kartu Andrew Parsons, Bapak 100 CTFP di Seluruh Dunia (Father of 100 CTFP Worldwide), dan kartu Miki Matheson.

Miki Matheson merupakan anggota Dewan Pimpinan IPC (IPC Governing Board), peraih medali emas Paralimpiade asal Jepang, serta salah satu tokoh penting dalam gerakan Paralimpiade Jepang melalui keterlibatannya di Japan Paralympic Committee.

Melalui kedua kartu tersebut, Natalia memperkenalkan semangat 100 CTFP, yaitu berbagi pesan dari para tokoh dunia atas dedikasi dan perjuangan para atlet Paralimpiade di seluruh dunia.

"Terima kasih, Tuhan, karena telah menjadikan pertemuan ini begitu luar biasa," ujar Natalia Tjahja saat mengakhiri wawancara.red

Baca Juga:

• Polres Humbahas Ikuti Kegiatan Audit Kinerja Tahap II TA 2025

Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa menilai, upaya segelintir pihak yang ingin membawa kembali isu Papua ke PBB patut dikecam karena mengabaikan fakta sejarah dan pengakuan dunia internasional.

Selain itu, isu perbedaan ras yang kerap digunakan oleh segelintir pihak itu berbahaya dan justru menjauhkan persoalan sebenarnya yang sedang dihadapi masyarakat Papua, yakni percepatan pembangunan dan pemberantasan korupsi, serta ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Baca Juga:

• Peredaan Ketegangan Trump-Xi, Sementara Selamat dari Perangkap Thucydides

"Karena telah sesuai dengan prinsip self determination, tahun 1969 Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi No. 2504 dan mengeluarkan Papua dari daftar non-self governing teritorries yang dibahas Komite 4 PBB," ujar Teguh lagi.

Pernyataan Teguh disampaikan untuk merespon pernyataan seorang petisioner dalam isu dekolonisasi Kaledonia Baru di sidang Komite 4 PBB hari Selasa lalu, 6 Oktober 2026, di Markas PBB di New York.

Sebelum mempersilakan petisioner menyampaikan pendapat, Duta Besar Coly Seck dari Senegal yang menjadi pimpinan sidang juga telah memperingatkan para petisioner untuk tidak membahas teritori lain di luar yang dibahas Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi itu.

Pernyataan Ronald Waromi segera diprotes diplomat Indonesia, Nara Masista Rakhmatia. Dia mengingatkan bahwa pernyataan sang petisioner tidak sesuai dengan tata tertib sidang dan "West Papua" sama sekali tidak dibahas Komite 4 PBB.

Baca Juga:

• Partisipasi Aktif Indonesia di BRICS Wujud Ketegasan Arah Politik Luar Negeri

"Sebelum yang bersangkutan berbicara, saya telah mengingatkan para pembicara (petisioner) agar tidak merujuk pada wilayah-wilayah selain wilayah yang ada dalam agenda Komite," ujar Dubes Seck.

Ketika peristiwa itu terjadi Teguh berada di balkon petisioner di dalam ruangan sidang, dan sedang menunggu pembahasa sengketa Sahara Barat di mana ia menjadi salah seorang petisioner.

Dalam petisinya, Teguh mengatakan, sudah saatnya penyelesaikan sengketa Sahara Barat menggunakan Resolusi Keamanan PBB No. 2797 yang diterbitkan tahun lalu sebagai satu-satunya kompas.

Dalam resolusi itu, Dewan Keamanan menilai proposal otonomi khusus yang disampaikan Kerajaan Maroko merupakan jalan keluar yang paling kredibel dan dapat diandalkan untuk menghentikan sengketa dan melanjutkan agenda pembangunan Sahara.

Baca Juga:

• The Death of Expertise

Dua atlet Maldives, Abdul Razzaq Abdul Samad dan Fathimath Ibrahim, menjadi penerima kartu 100 CTFP dalam kesempatan tersebut.

"Sungguh luar biasa National Paralympic Committee Maldives mengapresiasi program 100 CTFP," ujar Natalia Tjahja, pencetus 100 CTFP.

Melalui 100 CTFP, para atlet paralimpik dapat mengenal berbagai figur dunia yang menghargai perjuangan mereka. Dari Indonesia, dukungan juga datang dari National Olympic Committee Indonesia (NOC Indonesia) di bawah kepemimpinan Raja Sapta Oktohari, dengan pesan dari tokoh olahraga seperti Richard Sam Bera, legenda renang Indonesia, dan Krisna Bayu, Olympian judo Indonesia.

Program ini juga melibatkan figur internasional seperti Alessandra Giannetto, petenis muda Italia-Kroasia, Preity Zinta, artis papan atas Bollywood India, serta grup musik Korea Selatan CMDM.

"Bisa dikatakan Menteri Abdulla Rafiu menjadi Menteri Olahraga pertama di dunia yang mendukung program 100 CTFP," ujar Natalia.

Bagi Natalia, kunjungan ke Maldives juga menjadi pengalaman istimewa.

100 CTFP terus membawa satu pesan sederhana: One Heart, One Family, Through the Message to the World.

Dalam rencana kerja sama tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan menyediakan lahan, sementara pendanaan pembangunan gedung didukung melalui BNCT dari DP World Foundation. Setelah pembangunan selesai, gedung sekolah direncanakan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kepemilikan lahan tetap berada pada Pelindo, sedangkan operasional dan pemeliharaan sekolah akan menjadi tanggung jawab Pemko Medan sesuai kesepakatan para pihak.

Sekretaris Perusahaan BNCT, Rizki Affandi Nasution, mengatakan bahwa tim teknis hari ini telah merumuskan skema kerjasama tersebut dan mempersiapkan rencana Groundbreaking. Bahwa rencana pembangunan sekolah tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

Baca Juga:

• Ketum Bakopam Sumut Ucapkan Selamat HUT ke-436 Kota Medan, Dukung Terwujudnya Medan Tangguh dan Maju untuk Semua

Ia menambahkan, kehadiran BNCT di Belawan diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan aktivitas kepelabuhanan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Melalui kolaborasi antara BNCT, DP World Foundation, Pelindo, dan Pemerintah Kota Medan, pembangunan sekolah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat akses pendidikan di Belawan. Inisiatif tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Peluang tersebut mengemuka dalam pertemuan Pengurus Pusat Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) dengan Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, di Kedutaan Besar Timor Leste, Jakarta, Jumat (9/10/2026) siang.

Pertemuan diawali dengan pembicaraan yang dibuka Wakil Ketua Umum KSMI Bidang Media dan Teknologi, Tundra Meliala. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum KSMI Yan Mulia Abidin menawarkan keikutsertaan Timor Leste dalam Asian Mini Football Cup 2027 yang menjadi bagian dari rangkaian Asia Championship di Sentul.

Baca Juga:

• M. Raihan Taekwondoin Sumut Melenggang ke Asian Games

Tawaran tersebut mendapat sambutan positif dari Roberto. Duta Besar Timor Leste itu menyatakan senang atas kedatangan Pengurus Pusat KSMI yang secara khusus meluangkan waktu untuk datang ke kantor kedutaan.

Bagi KSMI, respons tersebut menjadi lebih penting karena pembicaraan tidak berhenti pada kemungkinan keikutsertaan Timor Leste dalam turnamen di Indonesia. Kedutaan Besar Timor Leste juga akan menindaklanjuti gagasan pengembangan sepak bola mini tersebut kepada Menteri Olahraga Timor Leste.

"Kedutaan Besar Timor Leste akan menindaklanjuti kepada Menteri Olahraga agar sepak bola mini juga dapat dikembangkan di sana," ujar Yan.

Asia Championship 2027 sendiri diproyeksikan menjadi salah satu ajang sepak bola mini lintas negara di kawasan Asia. KSMI tengah membangun komunikasi dengan sejumlah negara untuk memastikan kompetisi tersebut memiliki representasi internasional yang kuat.

Baca Juga:

• Dua tokoh Asia Dua dunia yang berbeda Satu visi tentang inklusivitas.

Sepak bola mini dinilai memiliki peluang berkembang karena format permainannya lebih sederhana dan kebutuhan infrastrukturnya relatif lebih fleksibel dibandingkan sepak bola lapangan besar. Karena itu, olahraga tersebut berpotensi menjadi pintu masuk pembinaan pemain sekaligus memperluas basis partisipasi masyarakat.

Bagi Indonesia, penyelenggaraan Asia Championship juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kemampuan dalam mengembangkan sepak bola mini sekaligus membangun hubungan olahraga dengan negara-negara di kawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Roberto didampingi Second Secretary Joanico Gomes dan Third Secretary Remigio Coa. Dari KSMI, pertemuan tersebut diikuti jajaran Pengurus Pusat yang tengah mempersiapkan pelaksanaan Asia Championship 2027.

Yan menilai keterbukaan Kedutaan Besar Timor Leste menjadi modal penting bagi KSMI untuk memperluas jaringan sepak bola mini di Asia.

Baca Juga:

• Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov

Dalam tanggapannya, Prof. Yuspar menyebut situasi tersebut sebagai paradoks hukum. Menurutnya, putusan pengadilan semestinya tidak hanya menyelesaikan persoalan prosedural, tetapi juga memberikan kejelasan yang dapat dipahami masyarakat mengenai ruang lingkup persoalan yang diperiksa dan konsekuensi hukumnya.

Baca Juga:

• PUTUSAN MK DAN PERTANYAAN YANG TERSISA

"Ketika hukum tunduk pada kekuasaan, yang kalah bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap institusi negara," demikian pernyataan Prof. Yuspar dalam artikel yang ditulisnya.

Prof. Yuspar menyoroti persoalan kedudukan hukum pemohon (legal standing) dan batas kewenangan MK yang menjadi bagian penting dalam perkara tersebut.

Baca Juga:

• Usai Electricity Connect 2026, MKI Sumut dan PLN Siapkan Aksi Nyata Transisi Energi

Menurutnya, persoalan yang menyangkut persyaratan pejabat publik seharusnya memperoleh penjelasan hukum yang terang agar tidak menimbulkan ruang tafsir yang semakin luas di tengah masyarakat.

Bagi Prof. Yuspar, persoalan ini bukan sekadar perdebatan tentang pihak yang menang atau kalah dalam persidangan, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Transisi Energi Regional, MKI Sumut Hadiri Electricity Connect 2026

Dokumen Pendidikan Gibran Menjadi Bagian dari Polemik

Ia merujuk pada Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu sebagai dasar hukum yang relevan dalam perdebatan mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Baca Juga:

• MKI Sumut Matangkan GEGT Ke-2, Angkat Isu EBT dan Listrik Desa

Menurut pandangannya, persoalan mengenai kecukupan dokumen pendidikan dan pemenuhan persyaratan jabatan publik perlu mendapatkan penjelasan hukum yang tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

DPR Disorot, Akankah Ada Langkah Konstitusional Berikutnya?

Baca Juga:

• MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja, Sisa Kuota Internet Harus Tetap Bisa Digunakan

Prof. Yuspar juga menyoroti kemungkinan adanya perkembangan lanjutan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan lembaga negara lain.

Namun, pemakzulan wakil presiden bukanlah proses otomatis akibat gugatan yang tidak diterima MK. Mekanisme tersebut harus memenuhi dasar dan tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Baca Juga:

• Mubeslub MKGR Berakhir, Dr. Wihaji Resmi Nahkodai DPP Ormas MKGR

Karena itu, setiap wacana mengenai pemberhentian wakil presiden harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan tekanan politik atau penafsiran sepihak terhadap putusan pengadilan.

Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan

Baca Juga:

• Ketum Bakopam Sumut Ucapkan Selamat HUT ke-436 Kota Medan, Dukung Terwujudnya Medan Tangguh dan Maju untuk Semua

Prof. Yuspar mengingatkan bahwa legitimasi lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formalnya, tetapi juga oleh kejelasan pertimbangan hukum, integritas, dan konsistensi dalam menjalankan prinsip negara hukum.

Ia berharap polemik ini menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan memastikan bahwa setiap persoalan hukum diselesaikan melalui mekanisme yang sah.

Baca Juga:

• MA Swasta TPI Percepat Pengembangan Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius, Gandeng Honda dan SMK Unggulan

"Ketika hukum tunduk pada kekuasaan, yang kalah bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap institusi negara," tegasnya.

Persoalan mendasarnya kini adalah bagaimana memastikan bahwa setiap polemik hukum memperoleh penjelasan yang memadai dan setiap langkah lanjutan tetap berada dalam koridor konstitusi.rel

Baca Juga:

• Pemko Medan Dukung Run For Garbage 2026, Semarakkan CFD dan Kampanyekan Gaya Hidup Sehat serta Peduli Lingkungan

Sertifikasi halal tersebut diterbitkan oleh BPJPH dengan Nomor Sertifikat ID314110080091010826, setelah melalui proses pemeriksaan dan audit halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Perolehan sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya JNE untuk memastikan penerapan prinsip jaminan produk halal dalam proses layanan logistik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

• JNE Wujudkan Mimpi 1.200 Karyawan untuk menunaikan Ibadah Umrah

Pencapaian tersebut ditandai melalui peresmian sertifikasi halal layanan logistik JNE yang diselenggarakan di Ballroom Kantor Pusat JNE, Jl. Tomang Raya No. 11, Jakarta Barat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPJPH Republik Indonesia, Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal), Asya Fathya Nur Zakiah, selaku Strategic Key Account & Halal Auditor LPPOM, Dwi Pamungkas Bermani selaku Direktur PT DGI Levner Consulting, serta Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, bersama jajaran manajemen JNE.

M. Feriadi Soeprapto, menyampaikan bahwa perolehan sertifikasi ini merupakan bukti nyata konsistensi JNE dalam memenuhi kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Mulai dari proses penjemputan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi sampai ke tangan konsumen, seluruh rantai pasok dipastikan berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai prinsip syariat.

Baca Juga:

• JNE Medan Gelar JLC Member Gathering 2026,Perkuat Kolaborasi dan Pertumbuhan Bisnis Bersama Pelanggan

"Dengan diraihnya sertifikasi halal logistik ini, JNE memastikan bahwa seluruh proses operasional, mulai dari penanganan kiriman makanan, pemisahan secara ketat antara produk halal dan non-halal di setiap titik transit, hingga proses pengiriman ke tujuan akhir telah memenuhi standar logistik halal yang ketat," ujar M. Feriadi Soeprapto.

Menyambut usia JNE ke-36 tahun pada tanggal 26 November 2026 mendatang dengan mengusung tema "Melesat Hebat", pencapaian besar ini menjadi momentum penting JNE untuk terus berinovasi, bergerak progresif, serta memperkuat posisinya sebagai mitra logistik terdepan yang dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Sambut HUT ke-36, JNE Hadirkan Kolaborasi Eksklusif dengan Semangat Kreatif “Melesat Hebat”

Dari pengalaman itulah ia mengenal pemerintah.

Bagi masyarakat, wajah kekuasaan hadir melalui perkara sehari-hari: petugas yang melayani dengan ramah, bantuan yang tiba tepat waktu, atau pengaduan yang tidak kunjung mendapat jawaban. Presiden jauh secara fisik, tetapi akibat kebijakannya terasa dekat.

Baca Juga:

• Negara Harus Hadir Sebelum Api Menyala

Kedekatan dan Pengalaman

Seseorang yang dilihat dari jauh memang dapat dipahami berbeda oleh mereka yang mengenalnya langsung. Sosok yang terkesan keras bisa terasa hangat setelah diajak berbicara. Pertemuan membuka kesempatan untuk memahami alasan di balik sikapnya.

Karena itu, kritik tidak boleh buru-buru dianggap sebagai kebencian. Orang tua yang mempertanyakan keamanan makanan anaknya sedang menyampaikan kecemasan. Petani yang mengeluhkan pupuk sedang membicarakan kelangsungan hidup. Mereka membutuhkan jawaban, bukan penilaian terhadap sikapnya.

Dalam psikologi, dikenal 'negativity bias', kecenderungan memberi bobot lebih besar pada informasi negatif dibandingkan informasi positif. Satu pengalaman buruk dapat membekas lebih lama daripada sederet kabar baik.

Baca Juga:

• All Indonesia: Dari Aplikasi Kedatangan Menjadi Wajah Pertama Negara

Komunikasi pemerintah perlu memahami proses ini. Publikasi capaian harus berjalan bersama perbaikan yang dirasakan warga.

Mendengar hingga Menindaklanjuti

Bagi pemerintah, prinsip ini berarti suara masyarakat mempunyai tempat dalam keputusan.

Sayangnya, birokrasi kadang merasa pekerjaan selesai setelah informasi diumumkan. Padahal, warga yang mengadu ingin mengetahui siapa yang menangani masalahnya, kapan memperoleh jawaban, dan apa yang sedang dikerjakan.

Baca Juga:

• Kemah Bela Negara PKS Digelar Serentak Oleh 14 Daerah

Bakom dapat mengorkestrasi perjalanan suara warga: menghimpun keluhan, memeriksa fakta, meneruskannya kepada instansi berwenang, dan memastikan hasil penanganan disampaikan kembali.

Persoalan yang berulang harus menjadi bahan evaluasi Presiden. Dengan begitu, komunikasi ikut membantu pemerintah membaca keadaan.

Teori keadilan prosedural menjelaskan bahwa kepercayaan dipengaruhi oleh cara keputusan dibuat dan cara seseorang diperlakukan. Kesempatan bersuara, proses yang terbuka, dan perlakuan penuh hormat mempunyai arti penting.

Warga mungkin belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Namun, penjelasan yang jujur membuat mereka memahami keadaan.

Baca Juga:

• Diaspora Indonesia dan Jalan Tengah Negara: Menjawab Polemik Keadilan Kebijakan Imigrasi dalam Perspektif Asta Cita Presiden Prabowo

Dalam pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan, prinsip ini terasa nyata. Pemohon paspor membutuhkan kejelasan persyaratan dan waktu pelayanan. Keluarga warga binaan membutuhkan kepastian prosedur serta informasi mengenai hak yang berlaku.

Cara petugas menjawab turut membentuk pandangan mereka terhadap negara. Di loket pelayanan, komunikasi pemerintah menemukan ujiannya.

Ketika program menghadapi masalah, pemerintah perlu mendahulukan warga yang terdampak.

Dalam contoh insiden keracunan MBG yang disebut Prof. Iswandi, anak yang sakit dan keluarga yang cemas membutuhkan pertolongan, informasi, pemeriksaan penyebab, serta langkah pencegahan.

Baca Juga:

• HPTN 2025, VFive Semakin Kokoh di Negeri Jiran

Masyarakat dapat memahami bahwa program besar menghadapi kendala. Yang sulit diterima adalah ketika penderitaan mereka terasa dikecilkan.

Mengakui masalah secara jujur membuka ruang perbaikan. Penjelasan tentang niat Presiden kemudian memperoleh kekuatan karena ditopang tindakan.

Memadatkan jarak berarti membawa bahasa kebijakan ke kehidupan warga. Ketahanan pangan perlu dijelaskan melalui pupuk, penghasilan petani, dan harga kebutuhan pokok. Transformasi pelayanan harus terlihat pada antrean, persyaratan, dan waktu penyelesaian.

Fakta antarlembaga harus konsisten. Penyampaiannya mengikuti kebutuhan masyarakat melalui petugas pelayanan, penyuluh, guru, media lokal, dan kanal digital.

Baca Juga:

• KAUM: Negara Gagal Melindungi Rakyat – Banjir Sumut Bukti Kelalaian Struktural

Presiden tidak mungkin menemui setiap orang. Namun, pemerintah dapat memastikan setiap perjumpaan warga dengan negara menghadirkan rasa dihormati.

Petani tetap jauh dari Istana. Ketika pupuk tersedia dan keluhannya ditanggapi, jarak itu menyempit.

Kedua mahasiswa tersebut adalah Muhammad Soleh, mahasiswa Program Studi S1 Arsitektur, dan Fakhriddin Zainutdinov, mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi. Keduanya tiba di Sumatera Utara pada 4 Oktober 2026 dan dijemput di Bandara Internasional Kualanamu sebelum melanjutkan proses kedatangan sebagai mahasiswa internasional UNPAB.

Pada Senin (5/10/2026), Muhammad Soleh dan Fakhriddin Zainutdinov melakukan proses pendaftaran masuk UNPAB sekaligus mengikuti pengarahan sebagai bagian dari tahapan awal bergabung dengan lingkungan akademik universitas.

Baca Juga:

• 22 Dosen Tetap UNPAB Lulus Sertifikasi 100 Persen, Dapat Voucher Publikasi Jurnal SINTA

"Saya memilih Universitas UNPAB karena saya melihat peluang yang baik di universitas ini untuk meningkatkan keahlian dan mengembangkan kemampuan saya di bidang arsitektur," ujar Muhammad Soleh.

Selain pertimbangan akademik, keduanya mengaku senang dapat belajar di Indonesia. Medan juga menjadi bagian dari pengalaman baru yang ingin mereka jalani selama menempuh pendidikan. Keduanya menyampaikan ketertarikan terhadap lingkungan Kota Medan serta pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan di UNPAB.

Bagi UNPAB, bergabungnya mahasiswa dari Tajikistan turut memperluas keberagaman lingkungan akademik. Interaksi antara mahasiswa internasional dan mahasiswa Indonesia dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman, wawasan, serta perspektif lintas budaya di lingkungan kampus.

Di bawah kepemimpinan Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., UNPAB terus membuka ruang bagi penguatan hubungan akademik dan jejaring internasional. Kehadiran mahasiswa asal Tajikistan menjadi bagian dari perkembangan lingkungan akademik UNPAB yang semakin terbuka bagi mahasiswa dari berbagai negara.

Baca Juga:

• UNPAB Terima Kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk Penguatan Sinergi Pendidikan Tinggi

Dengan bergabungnya Muhammad Soleh dan Fakhriddin Zainutdinov, Global Student Network 2026 menjadi salah satu ruang bagi UNPAB untuk memperluas pengalaman pendidikan lintas negara sekaligus memperkenalkan lingkungan akademik Indonesia kepada mahasiswa internasional.

JAKARTA – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Kelompok Genap yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Studi Lapangan (Stula) dengan lokus PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Peserta pelatihan disambut langsung oleh Direktur Utama PT Transjakarta Bapak Welfizon Yuza.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan, memperluas wawasan, serta memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik (best practices) pengelolaan organisasi, inovasi pelayanan publik, dan tata kelola yang berorientasi pada hasil.

Baca Juga:

• Pelantikan 4.000 PPPK Paruh Waktu Resmi Ditunda

Pemilihan PT Transjakarta sebagai lokus studi lapangan didasarkan pada perannya sebagai salah satu penyelenggara layanan transportasi publik perkotaan yang terus mengembangkan inovasi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai strategi kepemimpinan, manajemen perubahan, pengembangan inovasi, serta upaya membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Dalam pelaksanaan studi lapangan, peserta PKA Angkatan III Kelompok Genap memfokuskan pembelajaran pada berbagai aspek strategis pengelolaan organisasi, khususnya kepemimpinan transformasional, peningkatan kinerja organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan inovasi pelayanan publik.

PT Transjakarta menjadi salah satu contoh organisasi pelayanan publik yang menghadapi tantangan kompleks dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Kondisi tersebut memberikan pembelajaran mengenai pentingnya kepemimpinan yang responsif, pengambilan keputusan berbasis data, serta kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi terhadap perubahan.

Selain itu, pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan aksesibilitas layanan menjadi aspek penting yang dapat dipelajari sebagai referensi dalam pengembangan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun instansi asal peserta.

Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat transformasi birokrasi yang menuntut aparatur pemerintah memiliki kemampuan memimpin perubahan, membangun kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, BPSDM Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat komitmennya dalam mencetak pemimpin administrator yang profesional, inovatif, adaptif, dan mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Studi lapangan ini sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas aparatur yang tidak hanya mampu memahami tantangan organisasi, tetapi juga memiliki keberanian dan kemampuan untuk menghadirkan solusi nyata demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Keterangan Photo : Peserta PKA Angkatan III Kelompok Genap BPSDM Sumut Laksanakan Studi Lapangan ke PT Transjakarta, Pelajari Inovasi Pelayanan Publik dan Kepemimpinan Transformasional

Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) di Bogor (6/10/2026).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu tindak lanjut konkret dari pembahasan KAPJ yang telah dilakukan secara intensif melalui forum KKSK.

Baca Juga:

• BPJS Gelontorkan Rp100 Triliun Lebih untuk Biayai Penyakit Jantung 

Sebelumnya, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan,otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi Asuransi Kesehatan Tambahan membentuk Tim Task Force Percepatan Implementasi KAPJ untuk menyiapkan berbagai aspek kebijakan, operasional, dan tata kelola implementasi KAPJ.

Penandatanganan perjanjian kerja sama kali ini menambah jumlah mitra Asuransi Kesehatan Tambahan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi KAPJ.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara AKT dengan fasilitas kesehatan (rumah sakit/grup rumah sakit).

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk penguatan koordinasi manfaat antara Program JKN dan AKT yang berorientasi pada peningkatan perlindungan peserta.

Baca Juga:

• BPJS Kesehatan Bangun Standar Customer Excellence melalui CX126

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa OJK terus memperkuat ekosistem asuransi kesehatan melalui berbagai kebijakan, termasuk menerbitkan POJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.

Dalam POJK ini yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, serta sinergi dengan fasilitas kesehatan dan penyelenggara jaminan lainnya termasuk Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

OJK berharap kerja sama tersebut dapat berjalan efektif di lapangan dan terus diperluas sehingga seluruh AKT dapat berpartisipasi dalam KAPJ pada 2027, demi memberikan kemudahan bagi peserta serta mewujudkan ekosistem pembiayaan kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Berikut Daftar Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi KAPJ, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia,PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), PT Hanwha Life Insurance Indonesia,PT Asuransi Jiwa Sequis Life, PT AIA Financial,PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia,PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah

Baca Juga:

• Layanan BPJS Kesehatan Jangkau Penduduk Daerah 3T

Selanjutnya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, BNI Life Insurance, PT Panin Dai-ichi Life, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sun Life Financial Indonesia,PT Sun Life Syariah,PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, PT AXA Financial Indonesia,PT Zurich Topas life,PT Panin Dai-ichi Life Syariah Indonesia dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.rel

Empat dosen UNPAB yang menerima SK Jabatan Akademik berasal dari berbagai bidang keilmuan, yakni Assoc. Prof. H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc., Program Studi Ilmu Hukum; Assoc. Prof. Dr. Darmeli Nasution, S.Kom., M.Kom., Program Studi Kecerdasan Buatan; Assoc. Prof. Dr. Slamet Widodo, S.E., M.M., Program Studi Manajemen; serta Assoc. Prof. Dr. Heriyati Chrisna, S.E., M.Si., Program Studi Akuntansi.

Penyerahan SK yang turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D. Dalam arahannya, Saiful menekankan bahwa peningkatan jabatan akademik perlu diiringi dengan tanggung jawab yang semakin besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Penguatan kapasitas akademik tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perguruan tinggi yang berkualitas. Dosen tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran, tetapi juga memiliki peran dalam menghasilkan pengetahuan melalui penelitian serta memberikan kontribusi akademik yang relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

Bagi UNPAB, penerimaan SK Jabatan Akademik bagi empat dosen tersebut menjadi bagian dari perjalanan pengembangan sumber daya manusia akademik. Bertambahnya dosen dengan jenjang jabatan akademik yang semakin kuat turut mendukung pengembangan keilmuan di berbagai program studi yang ada di lingkungan universitas.

Melalui pengembangan karier akademik dosen secara berkelanjutan, UNPAB terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi dalam pengembangan mutu pendidikan tinggi.

Peningkatan jabatan akademik empat dosen tersebut menjadi bagian dari langkah UNPAB dalam memperkuat ekosistem akademik sekaligus mendorong kontribusi dosen yang semakin luas dalam pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ucapan tersebut disampaikan Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk, CEO Media Sumut24 dan juga Ketua Jaringan Media Siber Indonesia ( JMSI) Sumut. Ia berharap Irjen Pol Rony Samtana senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Selamat dan sukses Brigjen Pol Rony Samtana. Semoga amanah dalam menjalankan tugas, selalu sehat, sukses dan mendapat ridho Allah SWT. Aamiin," ujar Rianto.

Sebuah kantor memperoleh maknanya dari pekerjaan yang berlangsung di dalamnya. Ruang rapat menjadi berguna ketika keputusan ditindaklanjuti. Gedung organisasi menjadi rumah bersama ketika orang datang membawa persoalan dan menemukan jalan penyelesaian.

Harapan itulah yang menyertai peresmian kantor baru Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah di Jakarta, 7 Oktober 2026. Bagi kami di MES, momentum ini membawa tanggung jawab untuk memperkuat organisasi dan memperluas manfaat ekonomi syariah bagi masyarakat.

Baca Juga:

• Awaluddin Apresiasi Pemko Medan, Usulkan GEMES Libatkan Negara-Negara Serumpun

Iman dalam Kehidupan Ekonomi

Ekonomi syariah sering diperkenalkan melalui perbankan, pembiayaan, investasi, dan industri halal. Masyarakat juga perlu memahami nilai yang menyertai penggunaan produk tersebut.

Takwa hadir dalam cara memperoleh keuntungan, memperlakukan mitra, dan memenuhi kewajiban. Kejujuran mengurangi kecemasan dalam transaksi. Keterbukaan membantu orang mengambil keputusan. Amanah membuat hubungan usaha bertahan.

Karena itu, pendidikan ekonomi syariah perlu dekat dengan pengalaman sehari-hari. Masyarakat harus memahami bagaimana ajaran agama menuntun mereka saat berdagang, meminjam, berinvestasi, atau membangun kemitraan.

Baca Juga:

• Pelantikan PP MES Periode 1447-1452 Hijriah Jadi Momentum Bangun Kolaborasi Syariah

Prinsip saling rela atau 'an taradhin memiliki makna ketika para pihak memahami kesepakatannya. Mereka perlu mengetahui barang atau layanan yang diterima, biaya, kewajiban, dan risiko yang mungkin muncul.

Akad yang panjang dan penuh istilah sulit dapat membuat seseorang menyetujui sesuatu yang belum dipahaminya. Kualitas pelayanan menjadi tanggung jawab penting: penjelasan mudah dimengerti, informasi disampaikan sejak awal, dan keluhan ditangani secara adil.

Lima Prioritas, Manfaat yang Nyata

Dalam agenda peresmian, Ketua Harian PP MES, Ferry Juliantono, menegaskan lima prioritas: peningkatan peringkat Indonesia dalam SGIE, percepatan literasi dan inklusi keuangan syariah, peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB, penguatan ekosistem hulu-hilir, serta pemberdayaan ekonomi masjid dan pesantren berbasis koperasi.

Baca Juga:

• Indonesia Pasar Halal atau Pemimpin Halal Dunia?

Koperasi masjid dan pesantren memerlukan pengurus yang cakap, pencatatan tertib, usaha yang layak, serta pertanggungjawaban kepada anggota. Semangat kebersamaan harus ditopang kemampuan mengelola usaha.

Ukuran keberhasilan MES perlu dekat dengan kehidupan warga: usaha kecil berkembang, anggota koperasi memperoleh manfaat, keluarga mendapatkan akses keuangan yang bertanggung jawab, dan pekerja menerima haknya.

Jaringan MES di daerah dan luar negeri membuka peluang mengenali kebutuhan masyarakat. Ada pelaku usaha yang membutuhkan sertifikasi halal. Ada yang memerlukan pencatatan keuangan, pembiayaan, atau pemasaran.

Program harus berangkat dari keadaan tersebut. Pengurus daerah perlu mendapat ruang menyampaikan kebutuhan, mengembangkan inisiatif, dan memperoleh dukungan pusat.

Baca Juga:

• Buka Puasa Bersama, MES Perkuat Sinergi Pemangku Kepentingan Ekonomi Syariah

Harta dan Tanggung Jawab Sosial

Pesan tausiah UAH juga mengajak kita memikirkan penggunaan harta. Kekayaan membuka kesempatan mengembangkan usaha, menciptakan pekerjaan, dan memperluas manfaat.

Bantuan kebutuhan mendesak tetap diperlukan. Penerima yang siap dapat didampingi melalui keterampilan, alat kerja, akses pasar, atau pengembangan usaha sesuai peruntukan dana. Modal akan lebih bermanfaat ketika penerimanya mampu mengelola usaha.

Tanggung Jawab Setelah Peresmian

Baca Juga:

• Atlit Taekwondo Sumut M. Raihan Raih Medali Perak di Sea games 2025

Sebagai bagian dari Pengurus Pusat MES, saya melihat peresmian ini sebagai kesempatan memperkuat disiplin organisasi. Setiap prioritas memerlukan penanggung jawab, sasaran, jadwal, dan ukuran manfaat. Pertemuan harus menghasilkan tindak lanjut. Kemitraan perlu menjawab kebutuhan.

Kita perlu memastikan setiap langkah dapat dievaluasi dengan terbuka. Pengurus dan mitra harus mengetahui kemajuan, hambatan, serta perbaikan yang dibutuhkan. Dengan begitu, semangat peresmian dapat terus hidup dalam pekerjaan sehari-hari.

Di antara deretan rumah berdinding papan dan beratap seng, ruang dapur yang sempit itu menjadi tempat Cica bersama keluarganya bertahan selama satu dekade. Ketiadaan biaya membuat keluarga tersebut tak punya pilihan selain menjadikan bagian rumah yang tersisa sebagai tempat berlindung dari terik matahari dan hujan.

Kondisi itu dilihat langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat meninjau rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut, Rabu (7/10/2026). Di dalam rumah, satu tempat tidur digunakan empat orang, sementara seorang anak tidur di tempat terpisah.

Baca Juga:

• 17 Bulan Pimpin Medan, Rico-Zaki Mulai Tegas; Setelah Camat Dan Lurah, Publik Tunggu Langkah Berikutnya

Meski hidup dalam keterbatasan, Cica tetap bersyukur atas kesehatan, rezeki, dan anak-anak yang dimilikinya. Ia berharap kehidupan anak-anaknya kelak lebih baik dengan tempat tinggal yang layak.

Melihat kondisi tersebut, Rico Waas meminta agar rumah Cica segera dibangun kembali.

Menurut Rico Waas, rumah tersebut menjadi salah satu yang harus segera ditangani melalui program rehabilitasi RTLH agar program tersebut dirasakan masyarakat yang memang membutuhkan.

Dalam peninjauan itu, Rico Waas didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah, antara lain Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcitaru) John Ester Lase, Kepala Dinas Kominfo Arrahmaan Pane, Kepala Dinas Sosial Khoiruddin Rangkuti, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana.

Baca Juga:

• Rico Waas Lantik Erfin Fachrur Razi Jadi Pj Sekda Medan, Tekankan Integritas dan Profesionalisme

"Ini bagian salah satu yang memang harus kita benahi," ujar Rico Waas.

Selain persoalan rumah, warga menyampaikan keluhan mengenai jalan dan drainase yang tidak berfungsi optimal. Saat air pasang, kawasan tersebut hampir setiap hari dilanda rob dengan ketinggian air yang dapat mencapai lutut.

"Ini saran dari masyarakat, masukan dari masyarakat untuk ditinggikan. Tapi nanti kita akan siapkan kajiannya dan juga pembangunan drainasenya seperti apa agar bisa mengalir lebih baik," katanya.

Untuk penanganan dalam waktu dekat, Rico Waas mengatakan rumah Cica Herliawati di Lorong III akan lebih dulu dibangun kembali hingga layak huni. Setelah itu, pembangunan dilanjutkan pada rumah di Lorong IV.rel

Baca Juga:

• Tiga Event HUT ke-436 Kota Medan Sukses Digelar, 164 UMKM Ekraf Raup Omzet Rp1,18 Miliar

Pembukaan dipimpin Sekretaris KSMI Aceh, Muhammad Zubir, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua KSMI Aceh Saifullah, S.T., Wakil Sekretaris Muhammad Hasan, S.Si., M.Si., dan Anggota DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad.

Kick-off ditandai tendangan pertama Muhammad Zubir bersama Tuanku Muhammad. Setelah itu, persaingan 16 klub resmi dimulai untuk memperebutkan gelar Laycar Championship 2026.

Baca Juga:

• FINAL FOUR Piala Dunia 2026: Empat Raksasa Berebut Tiket ke Partai Puncak

"KSMI Aceh hadir membangun ekosistem sepakbola mini di daerah. Bukan sekadar mencari juara, tetapi membuka ruang lahirnya talenta-talenta muda yang berkemampuan, berkarakter dan tangguh," ujar Charles.

Menurutnya, perkembangan sepakbola mini di Aceh semakin membuka peluang pembinaan atlet secara lebih luas. Kompetisi yang rutin dan terukur dinilai penting untuk menemukan pemain potensial sekaligus membangun budaya kompetisi yang sehat.

Charles menegaskan, persaingan di lapangan harus tetap berada dalam koridor sportivitas. Setiap tim dituntut bermain disiplin, menghormati lawan dan menjaga semangat persaudaraan.

"Menang adalah tujuan, tetapi sportivitas dan kebersamaan yang dibawa pulang adalah yang paling berharga. Kami berharap dari sini lahir pemain yang mampu mengangkat nama Aceh hingga tingkat nasional," ujarnya.

Baca Juga:

• Argentina Bungkam Swiss 3-1, Albiceleste Melaju ke Semifinal Piala Dunia

"Trofi menjadi target, tetapi masa depan sepakbola mini Aceh menjadi taruhan yang lebih besar," pungkas Zubir..rel

Juru Bicara Aksi, Irham Sadani Rambe, mendesak pimpinan DPRD Sumut meninjau ulang proses seleksi dan tidak mengesahkan Muhammad Yusron sebagai anggota KPID Sumut karena, menurut KAMMI, terdapat persoalan dalam proses seleksi.

Dalam pernyataan sikapnya, KAMMI menilai proses seleksi calon anggota KPID Sumut periode 2026-2029 kurang transparan dan mempertanyakan independensi serta kualifikasi calon yang terpilih.

Baca Juga:

• KAMMI Sumut Laporkan Dugaan Maladministrasi Pemilihan KPID ke Ombudsman RI

Selain persoalan KPID, KAMMI menyoroti penggunaan anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), Wawasan Kebangsaan (Wasbang), dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumut.

Dalam pernyataan sikap kedua, KAMMI menyoroti dugaan penyimpangan, pemborosan dan minimnya transparansi penggunaan anggaran kegiatan Sosper, Wasbang dan Pokir DPRD Sumut periode 2019-2024.

KAMMI juga meminta DPRD Sumut membuka secara transparan penggunaan anggaran Sosper, Wasbang dan Pokir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Mereka menilai setiap kegiatan yang menggunakan uang negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, KAMMI meminta kegiatan tersebut dievaluasi agar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial atau panggung politik. Bahkan, mereka mendorong agar program Sosper dan Wasbang dipertimbangkan untuk dihapus apabila dalam pelaksanaannya dinilai hanya menjadi sarana kepentingan politik.

Baca Juga:

• KAMMI Sumut Geruduk DPRD, Bongkar Polemik KPID

Tudingan tersebut disampaikan sebagai bagian dari tuntutan aksi dan KAMMI meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

Aksi kemudian diwarnai ketegangan ketika mahasiswa mendesak pimpinan DPRD Sumut keluar menemui mereka. Massa juga mengancam akan tetap berada di lokasi hingga tuntutan mereka mendapat jawaban dari pimpinan dewan.

Ketiga anggota dewan tersebut berjanji akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan peserta aksi kepada pimpinan DPRD Sumut untuk ditindaklanjuti.

Setelah mendapat penyampaian tersebut, massa KAMMI kemudian membubarkan diri. Mereka menegaskan tetap akan mengawal persoalan seleksi KPID Sumut maupun penggunaan anggaran DPRD Sumut, serta meminta adanya transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Baca Juga:

• KAMMI Sumut Soroti M Yusron Komisioner Terpilih KPID

"Dari pengembangan penyidikan yang dilakukan pada September kemarin, KPK menetapkan sejumlah delapan orang tersangka baru dalam penyidikan perkara ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Namun, KPK belum secara resmi mengumumkan identitas maupun konstruksi peran masing-masing tersangka. Budi mengatakan penyidikan masih terus berjalan sehingga informasi lebih lengkap akan disampaikan pada waktunya.

Baca Juga:

• OTT KPK di Jabodetabek: 20 Koper Uang, 17 Orang Diciduk — Ada Apa di Balik HGB Bogor?

Berdasarkan informasi yang beredar, delapan tersangka baru tersebut merupakan pejabat yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Mereka disebut terdiri dari Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Kepala BBPJN Sumut periode 2024–2025; Dicky Erlangga, Kasatker PJN Wilayah I periode 2023–2025; Rahmad Parulian, Kasatker PJN Wilayah I periode 2021–2023; serta Munson Ponter Paulus Hutauruk, PPK 1.4 Satker Wilayah I periode 2021–2023.

Kasus Bermula dari OTT 2025

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 26 Juni 2025 terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut serta Satker PJN Wilayah I Sumut.

Baca Juga:

• BREAKING NEWS | KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Uang Ratusan Juta Rupiah Diamankan

Perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek jalan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp231,8 miliar. KPK menduga terdapat praktik suap untuk memuluskan proyek-proyek tersebut.

Topan Ginting sendiri telah divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Medan pada April 2026.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perkara ini tidak berhenti pada lima tersangka hasil OTT 2025.

Pada Rabu (7/10/2026), KPK juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan mantan Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi Nasution. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendalami proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bupati Muara Enim di OTT KPK

Kini, delapan tersangka baru telah ditetapkan.

Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara masih jauh dari selesai. Pertanyaan publik berikutnya adalah sejauh mana aliran uang, proses pengaturan proyek, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain akan dibongkar KPK.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang diperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga:

• KPK Bongkar Dugaan Setoran Jabatan di Tulungagung, Kepala OPD Terpaksa Pinjam Uang