Karbon, Geopolitik, dan Masa Depan Kedaulatan Nasional

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri Great Institute

Dunia sedang memasuki babak baru geopolitik global. Jika abad ke-20 ditandai perebutan minyak dan jalur perdagangan strategis, maka abad ke-21 mulai bergerak menuju perebutan energi bersih, mineral hijau, dan karbon. Negara-negara besar kini tidak hanya berlomba menguasai teknologi dan militer, tetapi juga berebut pengaruh dalam tata kelola lingkungan hidup dan ekonomi hijau dunia.

Di tengah perubahan itu, karbon telah berubah dari sekadar isu lingkungan menjadi instrumen geopolitik baru.

Uni Eropa menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Amerika Serikat menggelontorkan ratusan miliar dolar melalui Inflation Reduction Act, sementara China membangun dominasi industri kendaraan listrik, panel surya, hingga rantai pasok energi hijau global. Semua negara besar kini memahami bahwa transisi hijau bukan hanya soal menyelamatkan bumi, tetapi juga soal mempertahankan pengaruh ekonomi dan politik dunia.

Baca Juga:

• Program LCDI Terima Penghargaan di Forum RKPD Sumatera Utara 2027 Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Rendah Karbon

Dalam konteks itulah Indonesia seharusnya membaca isu karbon bukan semata agenda lingkungan, melainkan agenda kedaulatan nasional.

Indonesia memiliki modal strategis yang tidak dimiliki banyak negara. Indonesia memiliki sekitar 3,44 juta hektare mangrove atau lebih dari 20 persen total mangrove dunia, menjadikannya negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia. Bahkan 12 dari 40 kawasan mangrove terpenting dunia berada di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki sekitar 48 spesies mangrove asli atau sekitar 80 persen spesies mangrove dunia.

Indonesia juga memiliki salah satu hutan tropis terbesar dunia, cadangan gambut luas, serta ekosistem padang lamun yang sangat strategis dalam agenda dekarbonisasi global. Potensi karbon biru Indonesia diproyeksikan mampu menyerap sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun dari ekosistem mangrove dan lamun.

Jika dirinci, potensi penyerapan karbon dari mangrove mencapai sekitar 6,3 juta ton CO2e per tahun dari area hampir 1 juta hektare. Sementara ekosistem lamun diproyeksikan mampu menyerap sekitar 3,7 juta ton CO2e per tahun dari area lebih dari 860 ribu hektare.

Artinya, Indonesia sesungguhnya bukan pemain kecil dalam ekonomi karbon global. Indonesia adalah salah satu "pemilik paru-paru dunia" yang memiliki posisi tawar strategis di tengah transisi ekonomi hijau internasional.

Sayangnya, potensi besar itu belum sepenuhnya dibaca sebagai instrumen kekuatan nasional.

Selama ini, isu karbon sering dipahami terlalu teknokratis dan administratif. Perdebatan publik lebih banyak berkutat pada perdagangan karbon, sertifikasi, atau target emisi. Padahal yang jauh lebih penting adalah bagaimana karbon dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi nasional, diplomasi internasional, dan perlindungan kepentingan strategis negara.

Kita tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu ketika sumber daya alam Indonesia hanya menjadi bahan mentah bagi negara lain. Dalam ekonomi hijau global, karbon dapat menjadi "komoditas strategis baru" yang menentukan posisi tawar negara dalam perdagangan internasional.

Karena itu, Indonesia membutuhkan paradigma baru: dari sekadar environmental policy menuju green statecraft.

Green statecraft adalah cara negara menggunakan sumber daya lingkungan, energi hijau, dan tata kelola karbon sebagai instrumen strategi nasional. Dalam pendekatan ini, karbon bukan hanya alat mitigasi perubahan iklim, tetapi juga instrumen diplomasi, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan kedaulatan.

Indonesia harus memastikan bahwa tata kelola karbon nasional tidak terfragmentasi. Saat ini regulasi dan kelembagaan karbon masih tersebar di berbagai sektor dan kementerian. Kondisi ini berisiko menimbulkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, hingga hilangnya peluang ekonomi nasional.

Negara membutuhkan orkestrasi besar.

Karena itu, gagasan pembentukan Badan Otorita Karbon Nasional (BOKN) menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai pusat koordinasi tata kelola karbon nasional. Lembaga semacam ini dapat menjadi penghubung antara kepentingan lingkungan, ekonomi, perdagangan internasional, hingga diplomasi iklim Indonesia.

Di era geopolitik hijau, negara yang unggul bukan hanya negara dengan militer kuat, tetapi juga negara yang mampu mengendalikan rantai ekonomi hijau dunia.

Karbon kini telah menjadi bagian dari persaingan global baru.

Permintaan kredit karbon global diperkirakan melonjak sangat besar dalam dua dekade mendatang. Permintaan pasar karbon sukarela dunia diproyeksikan meningkat hingga 15 kali lipat pada 2030 dan bahkan hingga 100 kali lipat pada 2050. Nilai pasar karbon global diperkirakan dapat melampaui US$50 miliar pada 2030.

Angka tersebut menunjukkan bahwa karbon bukan lagi isu pinggiran. Karbon adalah arena ekonomi baru dunia.

Namun di sinilah tantangan geopolitiknya muncul.

Negara-negara maju membutuhkan kredit karbon untuk memenuhi target net zero emission mereka. Pada saat yang sama, banyak negara berkembang justru berpotensi hanya menjadi pemasok karbon murah tanpa memperoleh nilai tambah signifikan. Di sinilah ancaman "kolonialisme karbon" dapat muncul dalam wajah baru.

Indonesia harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi pasar atau objek eksploitasi ekonomi hijau global.

Kedaulatan karbon berarti negara tetap memegang kendali atas data karbon nasional, perdagangan karbon domestik, valuasi aset lingkungan, serta arah kebijakan ekonomi hijaunya sendiri. Indonesia tidak boleh membiarkan mekanisme global sepenuhnya menentukan harga dan masa depan sumber daya karbon nasional.

Di sisi lain, peluang ekonomi karbon Indonesia sangat besar. Karbon dapat menjadi sumber fresh money baru bagi negara melalui perdagangan karbon, investasi hijau, restorasi lingkungan, hingga pengembangan energi bersih.

Potensi ekonomi mangrove Indonesia bahkan sangat besar. Nilai perlindungan pesisir dari ekosistem mangrove diperkirakan dapat mencapai lebih dari US$10.000 hingga hampir US$50.000 per hektare per tahun. Selain itu, nilai produksi perikanan berbasis mangrove Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$825 juta per tahun.

Lebih dari itu, ekonomi hijau dapat menjadi mesin pertumbuhan baru Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.

Namun semua itu hanya mungkin terjadi apabila negara hadir secara kuat melalui tata kelola yang jelas, terintegrasi, dan berbasis kepentingan nasional.

Karbon pada akhirnya bukan hanya soal emisi. Karbon adalah soal masa depan posisi Indonesia dalam percaturan dunia.

Apakah Indonesia akan menjadi pemain utama dalam geopolitik hijau global, atau justru hanya menjadi penonton di tengah perebutan ekonomi hijau dunia?

Jawaban atas pertanyaan itu sangat ditentukan oleh keberanian negara membangun strategi besar kedaulatan karbon nasional mulai hari ini.

Program LCDI Terima Penghargaan di Forum RKPD Sumatera Utara 2027 Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Rendah Karbon