MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memastikan bahwa isu penahanan bantuan korban bencana dari luar Sumut tidak benar, bahkan siap membantu proses pengirimannya sesegera mungkin, meskipun kesalahan teknis terjadi saat proses pengiriman.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Tuahta Saragih menyampaikan bahwa Pemprov Sumut dalam langkah mitigasi bencana menerima bantuan yang disampaikan melalui Posko darurat bencana untuk pengiriman ke daerah-daerah terdampak, sekaligus mendistribusikannya.
"Untuk proses pengirimannya, kita dari Pemprov Sumut siap mengirim bantuan ini ke Aceh Tamiang. Termasuk membayar biaya kountaier (peti kemas) yang (sebelumnya) dibebankan oleh PT Pelni kepada Relawan Gimbal Alas Jatim," ujar Tuahta, dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya pada pertemuan tersebut, disampaikan bahwa ada pengiriman bantuan atas nama BPBD Jatim sebanyak 10 Kontainer untuk bencana Sumut. Momentum yang sama, ada dua Kontainer yang pengirimannya bersamaan, yakni atas nama Relawan Gimbal Alas Malang Jatim, melalui PT Pelni.
"Intinya kita mendapat konfirmasi dari Jatim (BPBD), bantuan itu dikirimkan sebanyak 10 kontainer, untuk korban bencana Sumatera Utara. Kita tidak tahu ternyata ada dua kontainer yang milik Relawan Gimbal Alas, dibongkar di sini. Untuk pengirimannya (biaya), kita siap membayar," jelas Tuahta.
Dengan demikian, Tuahta menegaskan, bahwa terkait mis-informasi ini, Pemprov Sumut bertanggung jawab membantu pengiriman bantuan ke Provinsi Aceh, meskipun pada dasarnya tidak mengetahui bahwa ternyata dalam pengiriman tersebut, dua dari 12 kontainer, untuk bantuan ke Aceh atas nama Relawan Gimbal Alas.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Mapel Indonesia yang mendampingi Relawan Gimbal Alas berharap hal ini tidak terulang lagi. Mengingat bantuan tersebut berasal dari masyarakat.
Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Operasional PT Pelni Wilayah Medan Suharto, Asisten Pemerintah dan Kesra Basarin Tanjung, para relawan Gimbal Alas serta pihak terkait lainnya.red