Senin, 13 Juli 2026
| Ilustrasi |
Deliserdang | Garda.id
Keluarga korban proyek swakelola yang dilaksanakan oleh Pemkab Deli Serdang pada masa kepemimpinan dinasti politik salah satu calon kepala daerah (Cakada) Pilkada 2024 menuntut pembayaran yang belum terealisasi, diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini memicu penolakan terhadap dinasti politik tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komunitas Warga Pencinta Deli Serdang (KWPDS), Sawaludin Lubis, dalam konferensi pers di Deliserdang pada Senin (16/9).
Lubis menegaskan bahwa keluarga korban proyek swakelola tidak akan mendukung calon dari dinasti politik. "Kami merasa sangat dirugikan karena uang kami belum dibayar meskipun kami mendukung berbagai program. Kami tidak ingin dinasti politik terus memimpin Deli Serdang," ujarnya.
Lubis juga menyatakan kekhawatirannya bahwa masalah serupa akan terulang jika dinasti politik kembali terpilih. "Kami berharap masyarakat lebih jeli dalam memilih pemimpin," tegas Lubis, yang juga mantan Ketua Ikatan Putera Nahdlatul Ulama (IPNU).
Aktivis peduli masyarakat dari Lubuk Pakam, Dedy Suhendry, turut menyuarakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan dinasti politik. "Selama dua periode kepemimpinan dinasti politik, proyek swakelola tidak dibayar. Kami sangat kecewa dan tidak ingin hal ini terulang," katanya. Suhendry menilai bahwa dinasti politik lebih mementingkan kepentingan keluarga dan kolega daripada kesejahteraan masyarakat.
Suhendry menyerukan perubahan dengan mendukung calon kepala daerah lain seperti HMA Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung, yang dianggap lebih mampu memimpin tanpa terikat kepentingan dinasti politik. "Kami mendukung calon lain yang kami yakini dapat membawa perubahan positif bagi Deli Serdang," tegas Suhendry.red
