Sabtu, 27 September 2025
Banda Aceh – Suara lantang mahasiswa dan pemuda kembali menggema di halaman Kantor Gubernur Aceh, Jumat (8/8/2025) siang.
Massa aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi Perbankan Rakyat (GEMPUR) menggelar aksi menuntut reformasi total di tubuh Bank Aceh Syariah (BAS) yang mereka sebut sudah “jauh melenceng dari mandat rakyat”.
Aksi ini mendapat sambutan langsung dari Pemerintah Aceh melalui Abdullah ST, CFrA, Pelaksana Harian (Plh.) Inspektur Aceh, Abdullah, yang menemui massa di tengah panas terik, berjanji akan menelusuri dan menindaklanjuti seluruh tuntutan yang dibacakan koordinator aksi.
“Kami siap menelusuri dan mengawal prosesnya. Tuntutan ini akan menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Abdullah di hadapan massa.
Dalam orasinya, GEMPUR menuding BAS tidak lagi menjadi bank rakyat, melainkan sarang kepentingan segelintir elite. Mereka menuntut Gubernur Aceh untuk mengambil langkah konkret:
1. Kerahkan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) — Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, OJK, dan KPK — untuk melakukan audit forensik menyeluruh terhadap semua unit kerja BAS.
2. Copot dan proses hukum pejabat pusat BAS yang memiliki rekam jejak buruk, terlibat kredit fiktif, atau dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
3. Publikasikan hasil audit dan penindakan hukum secara terbuka agar rakyat Aceh mendapat transparansi penuh.
4. Reformasi sistem pengawasan internal BAS, termasuk penerapan ketat laporan CTR & STR serta tata kelola sesuai POJK dan perbankan nasional.
5. Kembalikan BAS ke tujuan awalnya: menopang permodalan rakyat kecil, petani, nelayan, dan UMKM, bukan melayani elite bisnis dan politik.
Koordinator aksi menyebut, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran ini sama saja dengan “mengkhianati amanah rakyat” dan berpotensi merusak sistem keuangan daerah.
“Kami datang bukan untuk basa-basi. Kami datang untuk menagih janji bahwa Bank Aceh adalah milik rakyat, bukan ATM pribadi para elite,” seru orator GEMPUR melalui pengeras suara.
Bank Aceh Syariah belakangan menjadi sorotan publik usai mencuatnya berbagai isu kredit macet, dugaan manipulasi transaksi, hingga potensi TPPU yang melibatkan oknum di jajaran pusat.
Di media sosial, gelombang kritik terhadap BAS kian deras, memicu tekanan politik terhadap Pemerintah Aceh untuk mengambil langkah tegas.
Pengamat keuangan daerah menilai, jika tuntutan ini diabaikan, kepercayaan publik terhadap BAS bisa runtuh.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, ini soal keberpihakan. Bank daerah harus kembali ke khitahnya: menggerakkan ekonomi rakyat,” kata seorang akademisi yang enggan disebut namanya.
Petisi yang diserahkan GEMPUR kini berada di tangan Pemerintah Aceh. Abdullah memastikan, hasil pertemuan ini akan segera dilaporkan ke Gubernur. Namun, publik menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji manis.
“Kami akan terus turun ke jalan sampai tuntutan ini dijalankan. Gubernur punya hak dan kewajiban untuk membersihkan BAS,” tutup orator aksi dengan nada menggelegar.
Bagi GEMPUR, perjuangan ini belum berakhir. Mereka menyebut, aksi hari ini hanyalah pintu pembuka menuju reformasi perbankan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, mata publik kini tertuju pada langkah Gubernur Aceh—apakah ia akan menjadi pemimpin yang berani atau justru tunduk pada tekanan elite perbankan.rel