Jakarta – Penundaan pembayaran proyek senilai Rp621 miliar kepada ratusan kontraktor membuka kembali persoalan tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di balik masifnya pembangunan infrastruktur, kondisi ini memunculkan kritik bahwa gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat terlalu menonjolkan populisme, namun belum diimbangi dengan perencanaan fiskal dan kerja teknokratis yang kuat.
Aktivis civil society, Tody Ardiansyah Prabu, S.H, menilai tunggakan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan indikasi kegagalan manajemen kas daerah. Ia menyoroti fakta Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Jabar per 31 Desember 2025 yang hanya tersisa sekitar Rp500 ribu, sebuah kondisi yang dinilai berisiko menimbulkan wanprestasi dan merusak kepercayaan pelaku usaha.
"Pembangunan terus dipacu tanpa keseimbangan pengelolaan kas yang solid. Ini cermin lemahnya perencanaan fiskal," ujar Tody, Jumat (8/1/2026).
APBD Menurun, Risiko Fiskal Membesar
Tody juga menyoroti tren penurunan APBD Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. Dari sekitar Rp37 triliun pada 2024, APBD turun menjadi Rp31 triliun pada 2025, dan kembali merosot menjadi sekitar Rp28,4 triliun pada 2026. Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya dana transfer pusat, termasuk Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, serta nihilnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sektor strategis.
Menurutnya, penurunan kapasitas fiskal tersebut bertolak belakang dengan ambisi menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi unggulan dengan target kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Populisme vs Kerja Teknokratis
Dalam konteks ini, Tody menilai kebijakan infrastruktur masif di awal pemerintahan lebih banyak memberi keuntungan politik jangka pendek dibanding manfaat fiskal jangka panjang. Akibatnya, alokasi anggaran tidak cukup menutup kewajiban pembayaran proyek.
Ia menegaskan, kepemimpinan daerah seharusnya berfokus pada orkestrasi kebijakan strategis, penguatan PAD, serta penciptaan ekosistem investasi yang sehat, bukan sekadar pencitraan.
"Janji menyejahterakan rakyat sulit diwujudkan jika government spending menurun, investasi melemah, dan daya beli masyarakat ikut tertekan," katanya.
Dorongan Reformasi Fiskal Daerah
Sebagai solusi, Tody mendorong Gubernur Jawa Barat untuk memperkuat basis pendapatan daerah melalui optimalisasi industri, kepastian hukum perizinan, pengembangan pariwisata, UMKM, serta mendorong relokasi kantor pusat industri ke Jawa Barat agar pajaknya masuk ke kas daerah.
Ia juga menekankan pentingnya dialog terbuka dengan media dan publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Tanpa kerja teknokratis yang disiplin dan strategi fiskal yang jelas, populisme justru berpotensi menjadi bumerang bagi pembangunan daerah," pungkasnya.rel
