SKANDAL PROYEK RS HAJI Rp484 MILIAR MELEDAK! SULAIMAN DISOROT, BOBBY NASUTION MURKA

Medan — Aroma panas di lingkaran elite Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menyeruak ke publik. Proyek pembangunan gedung senilai fantastis Rp484 miliar mendadak menjadi polemik besar setelah disebut-sebut memicu kemarahan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Informasi yang dihimpun redaksi Sumut24 Group menyebutkan, proyek-proyek bernilai jumbo di lingkungan Pemprov Sumut diduga mulai "dikuasai" kelompok pejabat tertentu yang selama ini berada di lingkar kekuasaan Bobby. Nama-nama pejabat yang dibawa dari pejabat Pemko Medan penting pun ikut terseret dalam isu panas tersebut.

Mereka di antaranya Sulaiman yang kini menjabat Kepala Inspektorat sekaligus dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provsu, Yuda yang menjabat Kadis Perhubungan Sumut sekaligus Plt Kadis Pariwisata Sumut, hingga Candra Dalimunte selaku Kadis PU Bina Marga Sumut dan Alex Sinulingga selaku Kadisdik Sumut.

Sumber internal di Kantor Gubernur Sumut menyebutkan, proyek bernilai hampir setengah triliun rupiah itu berkaitan dengan pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan. Di tengah proses yang berjalan, muncul dugaan adanya permainan proyek yang dilakukan secara tertutup tanpa sepengetahuan penuh gubernur.

Baca Juga:

• Skandal Smartboard Rp17 M Disdik Sumut Diduga Proyek Titipan Nama Pj Gubsu Agus Fatoni Disorot

"Ini yang bikin suasana memanas. Proyek sebesar itu kok enggak pernah dipaparkan secara jelas ke gubernur. Tiba-tiba sudah minta diteken saja. Wajar kalau gubernur marah besar," ungkap sumber kepada Sumut24 Group, Jumat (23/5), sembari meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut sumber tersebut, kemarahan Bobby bukan tanpa alasan. Sebab, proyek dengan nilai fantastis Rp484 miliar itu disebut-sebut sudah bergerak pada tahap pembahasan teknis tanpa melalui proses pemaparan terbuka kepada gubernur maupun tim evaluasi Pemprov Sumut.

"Kesannya seperti ada yang main belakang. Ini yang membuat gubernur merasa dikadali oleh orang-orang dekat sendiri," lanjut sumber itu.

Bahkan, sumber lain menyebutkan bahwa proyek-proyek strategis di Pemprov Sumut belakangan mulai dikelola kelompok tertentu yang memiliki akses kuat di lingkar birokrasi. Ironisnya, beberapa pihak yang selama ini tidak mendukung Bobby justru disebut ikut bermain dalam proyek-proyek besar tersebut.

Kondisi ini disebut mulai memicu ketegangan internal di tubuh Pemprov Sumut. Hubungan antara Bobby dengan sejumlah pejabat kepercayaannya dikabarkan mulai tidak harmonis.

"Padahal selama ini Sulaiman sudah diberi kewenangan besar dan posisi strategis. Tapi sekarang justru muncul persoalan seperti ini," ujar sumber lainnya.

Nama Direktur Utama RSU Haji Medan, dr. Yulinda Elvi Nasution, M.Kes, juga ikut menjadi perbincangan. Informasi yang beredar menyebutkan adanya kedekatan dengan salah satu pejabat penting di lingkungan Pemprov Sumut, meski hal tersebut belum dapat diverifikasi secara resmi.

Di tengah isu yang semakin liar berkembang, Gubernur Sumut Bobby Nasution akhirnya buka suara. Dengan nada tegas, Bobby mengaku menolak proyek pembangunan gedung tersebut karena tidak pernah dipresentasikan secara jelas kepada dirinya.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.

Pernyataan itu langsung memantik spekulasi publik. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana proyek bernilai jumbo bisa berjalan tanpa pemaparan resmi kepada kepala daerah.

Pengamat menilai, polemik ini bisa menjadi ujian serius bagi soliditas pemerintahan Bobby Nasution di Sumatera Utara. Jika benar ada kelompok internal yang bermain proyek tanpa koordinasi yang jelas, maka bukan tidak mungkin persoalan ini akan melebar menjadi konflik politik dan birokrasi yang lebih besar.

Hingga berita ini diterbitkan, Plt Sekda Provsu Sulaiman belum memberikan keterangan resmi terkait isu yang berkembang. Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi juga belum mendapatkan jawaban.

Sementara itu, publik kini menunggu apakah polemik proyek Rp484 miliar ini akan berujung pada pembongkaran dugaan permainan anggaran di tubuh Pemprov Sumut, atau justru menjadi awal pecahnya konflik besar di lingkar kekuasaan Sumatera Utara.
Red

Skandal Smartboard Rp17 M Disdik Sumut Diduga Proyek Titipan Nama Pj Gubsu Agus Fatoni Disorot