MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan guna mengendalikan inflasi. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan kecukupan pasokan dan ketersediaan kebutuhan pokok hingga akhir tahun 2025.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, yang dirangkai dengan pembahasan kebersihan dan kesehatan dalam pengelolaan hewan ternak untuk pangan, serta evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan berlangsung di Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (13/10/2025).
Baca Juga:"Pada Minggu kedua di Bulan Oktober, tadi disebutkan Bapak Mendagri, komoditas penyumbang tertinggi inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, dan cabai merah. Dari sini tolong kepada dinas terkait harus cepat mengatasi persoalan tersebut," tegas Togap.
Menurutnya, gerakan pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan gerakan tanam serentak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk menjaga ketersediaan pasokan produksi.
Togap juga menyoroti kenaikan harga telur dan daging ayam ras, yang diduga meningkat seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis. Karena itu, ia meminta dilakukan pemetaan kebutuhan dan produksi dua komoditas tersebut.
Baca Juga:
"Nantinya akan ada sekitar 1.700-an Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumut. Saat ini baru terealisasi sekitar 350 SPPG. Setelah rapat ini, saya akan koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Regional Sumut," jelasnya.
Dari sisi produksi, Sumut dipastikan surplus pangan. Total produksi beras Januari–Desember 2025 mencapai 2.262.573 ton, sementara kebutuhan hanya 1.720.656 ton, sehingga surplus 541.916 ton.
Baca Juga:
Komoditas jagung juga mengalami surplus dengan produksi 1.514.749 ton dan kebutuhan 1.491.455 ton, atau surplus 23.294 ton. Untuk kedelai, produksi mencapai 1.336,2 ton dengan kebutuhan 239,2 ton, sehingga surplus 1.097 ton.
"Cabai merah naik di 249 daerah, telur ayam ras di 192 daerah, dan daging ayam ras di 189 daerah. Ini perlu diwaspadai," ujar Tito.
Mendagri juga meminta pemerintah daerah memastikan penyebab kenaikan harga telur ayam ras, apakah karena harga DOC (Day Old Chick) atau pakan ternak.
Selain itu, Mendagri mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi kemudahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Pengurusan izinnya tidak dipungut biaya," tegasnya.
Rapat tersebut juga diikuti oleh perwakilan BPS Sumut, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta sejumlah instansi terkait lainnya. rel