Medan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keteladanan merupakan kunci utama dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.
Menurutnya, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi atau sistem, tetapi oleh integritas para pemimpin dan aparatur saat ini.
"Jika kita ingin melihat wajah Indonesia 2045, maka lihatlah generasi muda hari ini. Tetapi generasi muda tidak akan tumbuh baik tanpa contoh yang baik, dan contoh itu ada pada kita semua hari ini," tegas Rico Waas.
"Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi perbuatan yang merusak sistem, menghancurkan kepercayaan, dan mengancam masa depan bangsa," ujarnya.
Dalam paparannya, Rico Waas mengingatkan bahwa budaya koruptif kerap bermula dari hal-hal kecil yang dianggap sepele dan kemudian dinormalisasi. Ia menyoroti kebiasaan permisif yang membenarkan penyimpangan dengan alasan "lumrah" atau "semua juga begitu".
Ia juga menyinggung tekanan gaya hidup dan gengsi sosial yang kerap menjadi pemicu penyalahgunaan wewenang, khususnya di kalangan pejabat. Padahal, menurutnya, kebutuhan dasar manusia sejatinya sederhana.
"Jabatan hanyalah amanah dan bersifat sementara. Tidak ada harta dan jabatan yang dibawa ke liang lahat. Yang kita bawa hanyalah pertanggungjawaban moral," ucapnya dalam kegiatan yang dihadiri antara lain Inspektur Erfin Fachrurrazi dan Kepala BRIDA, Benny Iskandar itu.
Rico Waas menegaskan, penegakan hukum tetap penting, namun tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pembentukan karakter, pengawasan yang kuat, serta sistem pemerintahan yang transparan. Karena itu, ia mendorong penguatan sistem pemerintahan berbasis inovasi dan teknologi untuk menutup celah penyimpangan.
"Sekecil apa pun penyalahgunaan, termasuk manipulasi absensi, sejatinya sudah merupakan awal dari budaya korupsi," ungkapnya seraya menambahkan, sistem pemerintahan harus diperkuat dengan inovasi teknologi. Namun, sebaik apa pun sistem, jika niatnya salah, celah akan selalu dicari.
Melalui kegiatan webinar ini, Rico Waas berharap terbangun kolaborasi antara pemerintah daerah, KPK RI, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melahirkan inovasi kebijakan dan sistem yang memperkuat integritas pemerintahan.
"Kepercayaan publik adalah fondasi utama pemerintahan. Clean governance tidak cukup di atas kertas, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkas Rico Waas.