Bamsoet Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia Capai Swasembada Beras Untuk Ketiga Kalinya Setelah Era Presiden Soeharto 1984 dan Era Pres

Bamsoet Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia Capai Swasembada Beras Untuk Ketiga Kalinya Setelah Era Presiden Soeharto 1984 dan Era Presiden SBY 2008

JAKARTA- Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas keberhasilannya Indonesia mewujudkan swasembada beras pada tahun 2025. Pencapaian ini dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional, sekaligus bukti bahwa komitmen politik yang kuat dapat diterjemahkan menjadi hasil nyata dalam waktu singkat.

Dengan terwujudnya swasembada beras di era pemerintahan Prabowo Subianto, maka Indonesia dapat dikatakan telah mencapai swasembada beras sebanyak tiga kali. Pertama, untuk pertama kalinya Indonesia mencapai swasembada beras pada era kepemimpinan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, tepatnya pada 1984. Saat itu, produksi beras di Indonesia mencapai angka sekitar 27 juta ton, dengan konsumsi beras nasional sebesar 25 juta ton. Dengan capaian saat itu, Indonesia mendapat penghargaan dari Food And Agriculture Organization (FAO) pada 1985

Setelah itu, 24 tahun kemudian Indonesia kembali swasembada beras pada tahun 2008 di era pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sekarang, setelah 17 tahun berlalu, di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/1), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Angka ini melampaui kebutuhan nasional yang berada di kisaran 30–31 juta ton per tahun. Dengan capaian tersebut, Indonesia untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir memiliki surplus beras yang signifikan.

"Swasembada beras tahun 2025 patut dimaknai sebagai prestasi luar biasa, karena hal tersebut bisa diraih di tengah tantangan yang tidak mudah. Alih fungsi lahan pertanian yang masih masif, tekanan perubahan iklim yang menggeser pola musim tanam, hingga penguatan harga pangan global menjadi tantangan serius yang harus dihadapi sektor pertanian nasional," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (8/1/26).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menuturkan, dengan terwujudnya swasembada beras, Presiden Prabowo telah memenuhi janjinya pada aspek ketersediaan dan keamanan pangan nasional. Saat pelantikan menjadi Presiden RI, Prabowo secara terbuka menargetkan swasembada pangan dapat tercapai dalam waktu empat tahun. Namun melalui kebijakan konsolidasi, penguatan petani, peningkatan produksi, serta distribusi sarana pertanian yang lebih terarah, swasembada beras baru tercapai hanya dalam satu tahun pemerintahan.

"Ini menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang fokus dan eksekusi yang disiplin, agenda strategi nasional dapat dipercepat," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, keberhasilan di sisi produksi harus segera diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Swasembada beras tidak boleh berhenti sebagai angka statistik atau klaim keberhasilan semata. Nilai tambah yang paling diharapkan masyarakat adalah harga beras yang stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Harapan masyarakat sangat sederhana. Ketika beras berlimpah, harga di pasar harus masuk akal, tidak membebani rumah tangga, terutama masyarakat ekonomi rendah," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini,
mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan lanjutan yang memastikan surplus produksi beras berbanding lurus dengan keterjangkauan harga. Penguatan cadangan beras pemerintah, optimalisasi peran Bulog dalam stabilisasi harga, serta pengawasan distribusi dari hulu ke hilir menjadi kunci agar swasembada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Selain itu, penting dilakukan pengamanan pasar beras secara serius. Ia meminta Satuan Tugas Pangan bersama aparat penegak hukum lebih aktif menindak praktik-praktik merugikan yang merugikan konsumen, seperti penimbangan biologi, pengoplosan beras, hingga permainan harga di tingkat distributor dan pengecer.

"Manipulasi timbangan dan pengoplosan beras adalah kejahatan terhadap masyarakat. Setelah swasembada tercapai, jangan sampai konsumen kembali dirugikan oleh ulah oknum pedagang yang mencari keuntungan dengan cara curang," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, keberhasilan swasembada beras harus menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam mengelola sektor pangan. Negara tidak hanya sekedar memastikan kecukupan produksi, namun juga menjamin keadilan pasar dan perlindungan bagi konsumen.

"Jika produksi kuat, terdistribusi secara tertib, dan harga terkendali, maka swasembada beras akan benar-benar menjadi fondasi kokoh bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat," pungkas Bamsoet. (*)