Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026

Oleh: Dr. Teguh Santosa (Direktur Geopolitik GREAT Institute & Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko)

PESTA demokrasi di Kerajaan Maroko yang tuntas diselenggarakan pada Rabu, 23 September 2026, telah melahirkan babak baru yang sangat menarik untuk dicermati oleh para pengamat politik internasional, termasuk di Indonesia.

Sebagai pemerhati yang memiliki pengalaman langsung meninjau proses demokrasi di Maroko saya melihat evolusi politik di negeri ini berjalan secara konsisten, terarah, dan semakin matang.

Dari pengalaman memantau referandum Konstitusi Baru tahun 2011 saya berkeyakinan bahwa pencapaian politik Maroko hari ini bukanlah sesuatu yang instan. Di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI, reformasi konstitusional dan politik dirawat secara berkesinambungan melalui proses sosialisasi yang begitu panjang dan mendalam.

Dalam referandum 2011, misalnya, sebelum pemungutan suara dilakukan, ruang publik Maroko senantiasa dihidupkan oleh perdebatan umum yang terbuka, diskursus intelektual yang sehat, serta partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat. Proses deliberatif yang panjang ini mencerminkan kematangan demokrasi Maroko yang telah terbangun kokoh setidaknya sejak Raja Mohammed VI berkuasa.

Kini di tengah berbagai dinamika global dan tantangan sosio-ekonomi domestik, Maroko kembali menunjukkan kematangan institusional tersebut melalui penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang tertib, transparan, dan konstitusional. Pemilu 2026 bukan sekadar pergantian siklus legislatif biasa, melainkan cerminan nyata dari bekerjanya mekanisme demokrasi parlementer yang sehat, di mana partisipasi publik berpadu harmonis dengan komitmen negara terhadap stabilitas dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu catatan paling gemilang dan krusial dari pemilu kali ini adalah tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi di provinsi-provinsi selatan Maroko, atau wilayah Sahara Maroko. Di saat angka partisipasi nasional menghadapi tantangan dengan angka kisaran 38 persen, daerah-daerah pemilihan utama di selatan justru mencatatkan angka mobilisasi warga yang luar biasa, yakni melampaui 70 persen di pusat-pusat populasi utama.

Secara khusus, wilayah Laayoune-Sakia El Hamra bahkan mencatat tingkat partisipasi resmi yang mencapai 77 persen, diikuti Dakhla-Oued Ed-Dahab sebesar 61 persen, dan Guelmim-Oued Noun sebesar 53,48 persen. Angka-angka ini bukan sekadar statistik elektoral, melainkan sebuah manifestasi politik yang mendalam dari masyarakat setempat.

Tingginya antusiasme warga di selatan ini dapat dibaca sebagai bentuk pengakuan objektif atas kualitas pembangunan yang masif di wilayah Sahara Maroko dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat di kawasan selatan merasakan langsung dampak positif dari investasi besar-besaran pemerintah dalam proyek strategis, mulai dari infrastruktur modern, transisi energi terbarukan, desalinasi air, hingga perluasan lapangan kerja.

Selain itu, tingginya partisipasi tersebut juga mencerminkan penerimaan yang luas terhadap kerangka strategis nasional, termasuk konsolidasi internasional atas Inisiatif Otonomi Maroko yang semakin mendapat dukungan luas dari Dewan Keamanan PBB dan berbagai negara mitra global. Kotak suara telah dibuktikan oleh warga di selatan sebagai sarana paling sah dan efektif untuk menentukan masa depan tata kelola sosial-ekonomi mereka.

Tidak kalah pentingnya, pemilu legislatif 2026 ini juga menorehkan tinta emas dalam sejarah politik Maroko dan dunia Arab secara luas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Raja Mohammed VI menunjuk seorang perempuan sebagai Kepala Pemerintahan, yakni Fatima Ezzahra El Mansouri, setelah partainya, Authenticity and Modernity Party (PAM), keluar sebagai pemenang pemilu dengan meraup 97 dari total 395 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 Konstitusi yang berlaku sejak amandemen 2011, di mana Raja diwajibkan memilih kepala pemerintahan dari partai pemenang pemilu.

Selain itu, penujukan El Mansouri, yang sebelumnya sukses menjabat sebagai Wali Kota Marrakech dan Menteri Perencanaan Nasional serta Urbanisme, merupakan sebuah lompatan besar. Di seluruh dunia Arab, ia kini tercatat sebagai perempuan kedua yang mengepalai pemerintahan setelah Najla Bouden di Tunisia, sekaligus membuktikan bahwa Maroko memberikan ruang setara bagi kepemimpinan perempuan di puncak eksekutif.

Terpilihnya El Mansouri bersamaan dengan suksesnya delapan perempuan Sahrawi yang melenggang ke parlemen nasional menunjukkan bahwa emansipasi politik di Maroko berjalan secara substansial. Kehadiran mereka di panggung legislatif nasional dipastikan akan memperkuat perspektif inklusif dalam perumusan kebijakan publik, sekaligus mematahkan stigma lama tentang keterbatasan peran perempuan di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

Kendati demikian, tantangan besar langsung menanti kepemimpinan baru ini di depan mata. Dengan perolehan 97 kursi, PAM harus segera membangun koalisi strategis guna mencapai ambang batas mayoritas mutlak di parlemen, mengingat partai-partai lain seperti RNI, Partai Istiqlal, hingga kebangkitan tajam partai oposisi PJD turut mewarnai peta kekuatan legislatif yang baru.

Pemerintahan baru di bawah komando El Mansouri juga memikul mandat historis yang kerap dijuluki sebagai "pemerintahan Piala Dunia". Kabinet ini harus mengawal kucuran investasi senilai miliaran dolar seiring persiapan Maroko sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal, di samping harus menepati janji kampanye untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen dan membuka sekurang-kurangnya satu juta lapangan kerja baru.

Di sisi lain, dinamika sosial yang terekam dari angka partisipasi pemilih secara nasional serta munculnya kritik publik dan gelombang aspirasi dari generasi muda menunjukkan bahwa pemerintah terpilih harus lebih responsif terhadap isu-isu kesejahteraan dasar, seperti sektor kesehatan dan pendidikan. Kepercayaan pemilih harus dibayar tuntas dengan kebijakan yang pro-rakyat.

Sebagai penutup, apa yang ditunjukkan Maroko melalui Pemilu 2026 memberikan teladan berharga tentang bagaimana sebuah negara berkembang mampu merawat tradisi demokrasi melalui proses deliberatif yang matang di tengah gelombang ketidakpastian geopolitik global.

Dari suksesnya konsolidasi di provinsi-provinsi selatan hingga terobosan progresif mengangkat perempuan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan, Maroko telah membuktikan resiliensi politiknya. Sebagai negara sahabat, Indonesia tentu menyambut baik kemajuan ini dan berharap hubungan bilateral kedua negara semakin erat di bawah kepemimpinan baru Maroko yang inklusif dan visioner. []