Senin, 24 November 2025
Dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025), Azmi Hadly mendesak Kejari Medan untuk segera menetapkan tersangka tanpa tebang pilih, siapa pun yang terlibat dalam dua perkara tersebut.
> "Kami minta Kajari Medan jangan ragu dan jangan pandang bulu. Siapa pun yang menikmati uang negara dalam kasus MFF dan BBM sampah Polonia harus ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sampai tuntas," tegas Azmi.
Baca Juga:
Azmi menilai dua kasus itu bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan korupsi yang terstruktur dan melibatkan pejabat penting di lingkungan Pemko Medan. Karena itu, publik menunggu langkah konkret dari Kajari Medan Fajar Syah Putra, SH, MH untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini digembar-gemborkan.
> "Jangan sampai publik menilai Kejaksaan tebang pilih. Kalau rakyat kecil mencuri beras diproses cepat, maka pejabat yang menggerogoti uang rakyat juga harus diperlakukan sama," kritik Azmi.
Kornas Kamak juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam kegiatan Medan Fashion Festival, yang disebut-sebut menghabiskan anggaran besar namun tidak memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM di kota ini.
Sementara itu, dalam kasus BBM sampah Medan Polonia, Azmi menilai indikasi markup dan penyalahgunaan anggaran sangat kuat, mengingat dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk mendukung operasional kebersihan kota.
> "Uang rakyat jangan dijadikan bancakan. Kalau Kejari sudah selesai lidik dan sudah ada audit kerugian negara, maka tidak ada alasan menunda penetapan tersangka," tegasnya lagi.
Baca Juga:
Lebih jauh, Azmi Hadly juga mengingatkan agar Kejari Medan tidak terpengaruh tekanan politik atau kepentingan tertentu.
> "Kami akan terus mengawal kasus ini. Bila penetapan tersangka tidak segera dilakukan, Kornas Kamak akan menggelar aksi di depan Kejari Medan dan Kejati Sumut," ancamnya.
Sebelumnya, Kepala Kejari Medan Fajar Syah Putra telah memastikan bahwa penyidikan kasus MFF dan BBM sampah Polonia telah rampung dan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka.
Kini, publik menanti apakah Kejari Medan berani membuktikan komitmen hukum tanpa pandang bulu — atau justru menyerah pada tekanan politik di balik kasus bernilai miliaran rupiah tersebut.red
Baca Juga: