Sabtu, 28 Februari 2026
Perhimpunan Pergerakan 98 mengusulkan kepada pemerintah agar membebaskan Pajak Kenderaan Bermotor atau PKB dan Pajak Bumi Bangunan atau PBB kepada korban banjir di Pulau Sumatera yakni Provinsi Aceh; Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Wakil Ketua Perhimpunan Pergerakan 98 Ihutan Pane mengatakan, usulan itu didasarkan kondisi bencana yang telah merusak modal dasar perekonomian warga yang terkena banjir dan longsor Sumatera." Berdasarkan data nasional, jumlah total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa. Sebagian besar tinggal di desa yang mengantungkan hidupnya dari pertanian." kata Ihutan, Rabu 3 Desember 2025.
Baca Juga:Sebagian besar korban banjir dan longsor, kehilangan aset berupa tanah atau sawah atau ladang dan memulai hidup dari awal atau titik nol." Karena itu kami mendorong agar pemerintah kabupaten/kota; provinsi dan pemerintah pusat di level masing - masing mengeluarkan peraturan membebaskan kewajiban PBB, PKB dan relaksasi atau keringanan cicilan kenderaan dari leasing dan sebagainya." ujar Ihutan.
Mengenai mekanisme dan aturan pembebasan PBB; PKB dan kredit kenderaan ke leasing dan sebagainya, ia yakin pemerintah di tiap level bisa membuat aturan atau regulasinya." Pendataan korban dan regulasinya harus sejalan agar pembebasan PBB dan PKB dan leasing berlaku efektif." ujarnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, bertambah menjadi 753 orang hingga Rabu pagi 3 Desember 2025.
Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut.
Sedangkan di wilayah Sumbar, tercatat korban meninggal sebanyak 234 orang dan 260 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Sementara itu korban luka-luka dalam bencana ini mencapai 2.600 orang di tiga provinsi tersebut. Lalu, jumlah total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.rel
Baca Juga:
