Pembicaraaan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

JAKARTA -- Kegagalan pembicaraan damai antara AS dan Iran di Pakistan. Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan, Iran menolak meninggalkan program senjata nuklir.

Sikap Iran itu, menurut GREAT Institute, karena AS selama ini inkonsisten terkait pengembangan senjata nuklir.

Alih-alih melakukan pelucutan senjata nuklir sejak NPT ditandatangani 1968, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat terus memperkaya uranium untuk senjata nuklir dan menyebarkan teknologi itu kepada negara-negata sekutunya. Bahkan Israel yang tidak menandatangani NPT bebas memiliki hulu ledak nuklir dan menjadi bully di kawasan.

Baca Juga:

• KAUM: Negara Gagal Melindungi Rakyat – Banjir Sumut Bukti Kelalaian Struktural

"Dengan situasi ini, saya kira wajar kalau negara-negara yang merasa rentan terhadap serangan AS dan sekutu merasa harus mengembangkan persenjataan serupa sebagai faktor detterence atau pencegah," ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, kepada media, Minggu, 12 April 2026.

"Kalau negara-negara Barat boleh menterjemahkan doktrin si vis pacem para bellum dengan meningkatkan kapasitas militer termasuk senjata pemusnah massal, maka negara-negara lain yang tidak mau jadi korban dari agresifitas negara-negara superpower akan mendorong diri mereka untuk memiliki kapasitas serupa," urai dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.

Program Nuklir Iran

Teguh melanjutkan, selama ini, sebagai negara yang menandatangani dan meratifikasi NPT Iran mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai, yang merupakan satu dari tiga pilar NPT.

"Kapasitas nuklir Iran selama ini digunakan untuk energi dan medis, yang dijamin oleh NPT. Namun, setelah serangan terbuka terhadap Iran tahun lalu dan tahun ini, wajar bila berkembang wacana lain tentang arti penting memiliki senjata nuklir untuk mencegah agresi negara lain," masih kata Teguh.

Dia menggarisbawahi bahwa alm. Ali Khamenei sebelumnya mengeluarkan fatwa yang mengharamkan senjata nuklir karena dinilai berlawanan dengan prinsip perang dalam Islam.

Baca Juga:

• Masyarakat Dirugikan, Pemprov Sumatera Utara Gagal Kendalikan Inflasi Hingga Melonjak 5,32%

"Dalam ajaran Islam, perang dilakukan sebagai respons atas serangan pihak lain dan bersifat diskriminatif. Artinya, hanya unsur kombatan yang dapat dijadikan sasaran serangan balasan. Sementara senjata nuklir bersifat non diskriminatif yang berarti menghancurkan apapun dan siapapun," kata dia lagi.

Teguh menambahkan, saat ini yang dibutuhkan adalah konsistensi AS dan sekutu dalam implementasi NPT. Tanpa itu, negara-negara lain juga akan berlomba-lomba untuk ikut mengembangkan nuklir untuk senjata pemusnah massal.

Saat ini ada sembilan negara yang memiliki senjata nuklir. Dua negara yang memiliki hulu ledak nuklir terbanyak adalah Rusia dan AS. Masing-masing memiliki 5.459 dan 5.227 hulu ledak nuklir. Kemudian China (600), Prancis (290), Inggris (225), India (180), Pakistan (170), Israel (90), dan Korea Utara (50).

"Selagi hipokrasi dan inkonsistensi terhadap implementasi NPT diteruskan, maka dunia akan menjadi arena perlombaan senjata nuklir," demikian Teguh. []

KAUM: Negara Gagal Melindungi Rakyat – Banjir Sumut Bukti Kelalaian Struktural

Masyarakat Dirugikan, Pemprov Sumatera Utara Gagal Kendalikan Inflasi Hingga Melonjak 5,32%