Jakarta | Halomedan.com
Dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang berlangsung pada 1 Mei kemarin, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan komitmen tegas untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari berbagai elemen buruh, termasuk dari Gerakan Bersama Buruh BUMN (GeberBUMN), yang mendorong agar langkah pertama dimulai dari perusahaan-perusahaan milik negara.
"Mulai saja dari BUMN, Pak Presiden. Perusahaan negara harus jadi contoh terbaik," tegas Achmad Ismai, Koordinator GeberBUMN, dalam pernyataan tertulis yang diterima media.
GeberBUMN menilai bahwa sebagai pemilik mayoritas saham di BUMN, negara memiliki kendali penuh untuk segera mengakhiri praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Mereka menyebut penghapusan outsourcing di BUMN sebagai bentuk kepatuhan nyata terhadap komitmen Presiden dan sebagai contoh bagi sektor swasta.
Menurut Ismai, praktik outsourcing masih marak di perusahaan-perusahaan pelat merah seperti PLN, Pertamina, Telkom, dan Pelindo, meski berbagai rapat di DPR, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian BUMN sejak 2013 telah mengeluarkan risalah yang merekomendasikan penghentian sistem tersebut.
“Implementasinya hanya menunggu titah Presiden. Sekarang saatnya Presiden membuktikan bahwa ucapannya bukan sekadar retorika,” tegasnya.
GeberBUMN siap mengawal proses penghapusan outsourcing ini, dan berharap Presiden segera memanggil Menteri BUMN serta memastikan langkah-langkah konkret diambil sesuai risalah dan keputusan yang selama ini tertunda.
"Jika di BUMN saja tak bisa dihapus, maka di sektor swasta pasti akan diabaikan. Ini soal komitmen terhadap pekerjaan layak dan kemanusiaan," pungkas Ismai.
Apakah Anda ingin versi ini disiapkan juga dalam format siaran pers resmi?
