Erick Thohir, Sudah Saatnya Mundur?

Oleh Abdullah Rasyid
Pecinta Bola dan Pendukung PSMS Garis Keras

Menyaksikan perjalanan Tim Garuda dalam beberapa ajang internasional belakangan ini terasa menyesakkan. Harapan yang telanjur membesar kembali berujung kecewa. Tersingkirnya Indonesia dari Piala AFF 2026 mungkin menjadi pukulan yang paling terasa. Bukan karena AFF adalah turnamen terbesar yang pernah kita ikuti, tetapi karena di level Asia Tenggara pun kita kembali gagal memenuhi ekspektasi.

Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi. Materi pemain lebih kompetitif, dukungan publik tidak pernah surut, fasilitas membaik, dan selama beberapa tahun terakhir kita terus mendengar bahwa sepak bola nasional sedang bertransformasi.

Baca Juga:

• PSMS Medan Kalah dari Garudayaksa FC

Kalau demikian, wajar bila publik bertanya: transformasi macam apa yang sebenarnya sedang berjalan?

Saya menulis ini sebagai pecinta sepak bola. Juga sebagai pendukung PSMS Medan garis keras. Orang yang lama mengikuti sepak bola tahu satu hal: kalah tidak selalu memalukan. Dalam sepak bola, tim hebat sekalipun bisa kalah. Yang sulit diterima justru ketika kegagalan datang berulang-ulang, sementara jawaban yang diberikan selalu sama.

Evaluasi.

Kata itu kembali muncul setelah Indonesia tersingkir. Pelatih dievaluasi. Pemain dievaluasi. Program tim nasional akan dibedah. Kita seperti sudah hafal urutannya.

Masalahnya, evaluasi semacam ini hampir selalu bergerak ke bawah.

Jarang sekali kita bertanya apakah orang yang berada di pucuk organisasi juga layak dievaluasi.

Baca Juga:

• 21.353 Orang Nonton Lima Laga PSMS yang digelar di Stadion Utama Sumut

Erick Thohir sudah memimpin PSSI sejak Februari 2023. Sekarang ia juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Posisi itu memberinya pengaruh yang sangat besar terhadap sepak bola nasional.

Karena itu, hasil PSSI tidak mungkin dilepaskan dari kepemimpinannya.

Saya tidak termasuk orang yang menutup mata terhadap capaian Erick. Peringkat FIFA Indonesia meningkat. Tim U-23 pernah menembus semifinal Piala Asia U-23 2024. Hubungan dengan FIFA semakin dekat. Sejumlah stadion dibenahi. Tim nasional mendapat perhatian yang mungkin belum pernah sebesar sekarang.

Naturalisasi juga membuat Indonesia memiliki pemain dengan pengalaman dan kualitas kompetisi yang lebih baik.

Semua itu fakta yang patut dihargai.

Namun kepemimpinan tidak hanya dinilai ketika grafik sedang naik.

Target terbesar kita adalah Piala Dunia 2026. Indonesia gagal. Sekarang target itu dipindahkan menuju 2030. Di tengah perjalanan menuju sasaran baru tersebut, Timnas malah tersingkir dari fase grup Piala AFF.

Apakah kegagalan AFF sendirian cukup untuk menjatuhkan seorang ketua umum? Tentu tidak.

Tetapi AFF bukan berdiri sendiri.

Kita sedang berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih lama: sistem pembinaan yang belum kokoh, liga yang masih naik turun kualitasnya, kompetisi usia muda yang belum menjadi mesin produksi pemain, klub-klub yang belum semuanya sehat, kualitas wasit, integritas kompetisi, profesionalisme manajemen, sampai standar keselamatan pertandingan.

Jumlah penduduk Indonesia hampir 300 juta. Sepak bola dimainkan di mana-mana. Anak-anak bermain di lapangan desa, halaman sekolah, gang sempit, pantai, bahkan di tanah kosong.

Bakat tidak pernah menjadi masalah utama negeri ini.

Yang bermasalah adalah jalan yang harus ditempuh bakat itu agar menjadi pemain hebat.

Berapa banyak anak berbakat yang bisa masuk akademi berkualitas? Berapa banyak yang mendapat pelatih dengan standar baik sejak usia dini? Berapa banyak pertandingan kompetitif yang mereka jalani sebelum usia 18 tahun? Seberapa bagus nutrisi, sports science, pendidikan dan proses pencarian bakat kita?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan naturalisasi.

Saya tidak punya persoalan dengan pemain naturalisasi. Selama sah sebagai warga negara Indonesia dan sungguh-sungguh membela Merah Putih, mereka adalah pemain Indonesia.

Tetapi ada perbedaan antara memakai naturalisasi sebagai penguat tim dan menjadikannya penutup kelemahan sistem pembinaan.

Kita bisa merekrut pemain yang tumbuh dalam akademi Belanda atau negara Eropa lainnya. Yang belum berhasil kita bangun adalah sistem yang mampu secara rutin menghasilkan pemain dengan kualitas serupa dari Medan, Makassar, Ambon, Jayapura, Bandung, Surabaya atau kota-kota kecil di seluruh Indonesia.

Itulah pekerjaan federasi.

Dan Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.

Tidak adil bila setiap kemenangan Timnas dianggap sebagai bukti keberhasilan transformasi PSSI, tetapi ketika kegagalan datang, sorotan segera diarahkan kepada pelatih.

Pelatih memang bertanggung jawab terhadap taktik. Pemain bertanggung jawab atas permainan. Namun keputusan besar tentang arah Timnas, struktur kepelatihan, regenerasi, kompetisi dan visi federasi berada di tangan PSSI.

Jadi ketika hasilnya tidak sesuai dengan target, tanggung jawab tidak boleh berhenti di ruang ganti.

Kita juga belum boleh melupakan Kanjuruhan.

Seratus tiga puluh lima orang meninggal dalam tragedi 1 Oktober 2022. Stadion kemudian direnovasi. Prosedur keselamatan diperbaiki. Pelatihan keamanan digelar.

Tetapi Kanjuruhan meninggalkan pelajaran yang lebih besar daripada soal stadion.

Sepak bola bukan hanya kemenangan, peringkat FIFA, sponsor, hak siar atau hiruk-pikuk suporter. Ada manusia yang harus dilindungi. Ada tata kelola yang harus bertanggung jawab.

Karena itu saya merasa posisi Erick Thohir sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI sudah layak dipersoalkan, bukan terutama dari sisi boleh atau tidak boleh secara aturan, tetapi dari sisi akuntabilitas.

Sebagai Ketua Umum PSSI, ia memimpin organisasi yang kinerjanya harus dinilai.

Sebagai Menpora, ia berada di pemerintahan yang memiliki peran besar dalam kebijakan olahraga nasional.

Ketika muncul kegagalan di PSSI, garis pertanggungjawabannya menjadi kabur.

Erick sebaiknya memilih.

Kalau ingin mencurahkan tenaga sebagai Menpora, mengurus seluruh cabang olahraga, pembinaan atlet, industri olahraga, olahraga pendidikan dan prestasi Indonesia secara keseluruhan, lepaskan PSSI.

Federasi sepak bola sebesar Indonesia membutuhkan pemimpin yang bekerja penuh waktu dan berdiri pada satu posisi yang jelas.

Mundur tidak berarti menghapus apa yang sudah dikerjakan.

Mundur juga bukan bentuk kekalahan pribadi.

Ada kalanya pengunduran diri justru menunjukkan bahwa seseorang memahami arti jabatan.

Di banyak tempat, pemimpin organisasi olahraga mundur ketika target besar gagal. Bukan karena seluruh masa kepemimpinannya buruk, tetapi karena ada batas antara kewenangan dan pertanggungjawaban.

Tradisi seperti inilah yang masih jarang kita lihat.

Kita sangat mudah mengganti pelatih. Sangat mudah menyalahkan pemain. Wasit dihujat. Taktik dibongkar habis.

Tetapi kursi paling atas hampir selalu selamat.

Sebagai pendukung PSMS, saya terbiasa melihat tim kesayangan kalah. Kadang menyakitkan, kadang membuat marah, tetapi itulah sepak bola.

Yang tidak boleh menjadi kebiasaan adalah kegagalan yang selalu dijawab dengan janji evaluasi tanpa keberanian mengevaluasi orang yang memegang kendali.

Sepak bola Indonesia sudah terlalu lama hidup dari siklus yang sama: berharap, kecewa, mengganti pelatih, lalu berharap lagi.

Kali ini jangan hanya pelatih dan pemain yang diperiksa.

Lihat juga ke atas.

Erick Thohir sudah bekerja. Ada hasil yang pantas dihargai. Tetapi ada pula target besar yang gagal dicapai.

Karena itu pertanyaan ini bukan lagi sesuatu yang berlebihan.

Erick Thohir, sudah saatnya mundur?

PSMS Medan Kalah dari Garudayaksa FC

21.353 Orang Nonton Lima Laga PSMS yang digelar di Stadion Utama Sumut