Oleh: Ir. Tundra Meliala, M.M.,GRCE., CPCC
Ketua Umum Asosiasi Media Multiplatform Indonesia (AMMI)
Kini, nama Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra itu kembali berada dalam pusaran pembicaraan politik nasional. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka proses pengisian kursi RI-2 yang selama ini nyaris tidak pernah menjadi agenda politik aktual.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat pengunduran diri Gibran. Surat itu menyatakan bahwa Gibran berhenti atas permintaan sendiri. MPR kemudian menyiapkan mekanisme pengisian jabatan tersebut sesuai konstitusi. Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon paling lambat 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR. Adapun MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pemilihan.
Baca Juga:Di tengah proses tersebut, sejumlah nama mulai beredar di lingkungan politik. Dasco termasuk figur yang diperbincangkan. Namun, ia bukan calon yang telah diumumkan secara resmi. Bahkan, sebelum pengunduran diri Gibran, Dasco telah membantah kabar yang menyebut dirinya akan menggantikan posisi wakil presiden.
Terlepas dari bantahan tersebut, munculnya nama Dasco menarik ditelaah. Bukan semata-mata karena kedekatannya dengan Prabowo, melainkan karena posisinya yang berada di persimpangan antara partai penguasa dan lembaga legislatif. Ia memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan politik, memahami peta kekuatan fraksi, dan selama bertahun-tahun menjadi salah satu komunikator penting Gerindra di parlemen.
Pertanyaannya, apakah modal politik semacam itu cukup untuk menjadikannya pendamping presiden?
Dasco bukan pendatang baru dalam konfigurasi kekuasaan nasional. Lahir di Bandung, 7 Oktober 1967, ia mulai membangun karier politik bersama Partai Gerindra sejak partai tersebut berdiri pada 2008.
Karier organisasinya berkembang relatif cepat. Ia pernah menduduki jabatan Ketua DPP Gerindra dan kemudian dipercaya sebagai Ketua Harian DPP sejak 2020. Posisi tersebut menempatkannya dalam struktur penting pengelolaan partai, terutama dalam menjaga koordinasi organisasi dan komunikasi politik.
Pada periode 2019–2024, Dasco dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR. Ia mengoordinasikan bidang ekonomi dan keuangan, termasuk kerja Komisi XI, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
Portofolio tersebut memberinya pengalaman berhadapan dengan persoalan anggaran negara, kebijakan fiskal, pengawasan keuangan, serta hubungan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan politik di parlemen.
Di luar DPR, posisi Dasco sebagai Ketua Harian Gerindra memperkuat pengaruhnya dalam struktur politik partai. Ia juga dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran pada masa transisi pemerintahan 2024.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal yang membuat Dasco diperhitungkan dalam komunikasi antara partai, parlemen, dan pemerintahan.
Modal Politik dan Kemampuan Mengelola Kebuntuan
Salah satu kelebihan Dasco terletak pada penguasaannya terhadap mekanisme politik di Senayan. Dalam sistem multipartai, kemampuan membaca kepentingan fraksi dan membangun kesepakatan merupakan faktor penting bagi kelancaran agenda pemerintah.
Dalam situasi semacam itu, pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR dapat menjadi modal. Ia memahami prosedur legislasi, mekanisme pengawasan, serta jalur komunikasi antarkelompok politik.
Pengalamannya memimpin koordinasi di parlemen juga memberinya kesempatan berinteraksi dengan berbagai kekuatan politik, termasuk partai yang tidak berada dalam barisan pendukung pemerintah.
Meski demikian, kemampuan bernegosiasi di parlemen belum tentu dapat dipindahkan begitu saja ke ruang eksekutif. DPR bekerja melalui mekanisme kolektif dan pengawasan, sedangkan pemerintahan menuntut koordinasi birokrasi, pengendalian program, serta pertanggungjawaban atas hasil kebijakan.
Di sinilah kapasitas Dasco perlu diuji lebih jauh: apakah ia hanya piawai mengelola kompromi politik atau juga mampu memastikan keputusan politik diterjemahkan menjadi program yang memberikan hasil nyata bagi masyarakat?
Rekam jejak Dasco juga memperlihatkan latar belakang pendidikan lintas disiplin. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Teknik Elektro di Universitas Pancasila pada 1993.
Setelah itu, ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Jakarta dan meraih gelar sarjana hukum pada 2009. Pendidikan magister hukum diselesaikannya di Universitas Islam Jakarta pada 2012, sebelum meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Bandung pada 2015.
Latar belakang tersebut memperlihatkan perpindahan minat akademik dari bidang teknik ke hukum dan politik. Penguasaan ilmu hukum relevan dengan pekerjaannya sebagai anggota DPR, terutama ketika berhadapan dengan proses legislasi, perumusan norma, dan pengawasan pelaksanaan undang-undang.
Namun, gelar akademik tetap harus ditempatkan secara proporsional. Jabatan wakil presiden bukan posisi akademis yang dapat diukur dari deretan gelar. Kompetensi pemerintahan memerlukan pengalaman mengelola organisasi besar, memahami persoalan ekonomi, membaca kondisi sosial, serta mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik.
Bayang-bayang Konsentrasi Kekuasaan
Di balik modal politik yang dimiliki Dasco, terdapat persoalan yang tidak bisa diabaikan: konsentrasi kekuasaan.
Situasi itu berpotensi memperkuat koordinasi antara partai, parlemen, dan pemerintah. Namun, pada saat bersamaan, kondisi tersebut juga dapat memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan.
Dalam sistem presidensial, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi itu harus dijalankan secara independen, sekalipun mayoritas partai di parlemen berada dalam koalisi pemerintah.
Karena itu, pencalonan Dasco — jika benar-benar terjadi — perlu disertai penjelasan mengenai bagaimana ia akan menjaga independensi kelembagaan, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan fungsi pengawasan DPR tidak berubah menjadi formalitas politik.
Aspek lain yang juga perlu diperiksa adalah rekam jejak pengambilan keputusan dan transparansi. Jabatan publik setinggi wakil presiden menuntut keterbukaan yang lebih besar, bukan sekadar kepercayaan yang dibangun melalui kedekatan politik.
Pergantian wakil presiden pada masa pemerintahan berjalan bukan perkara sederhana. Pengisian jabatan itu harus mengikuti ketentuan konstitusi, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan 2029.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Dengan demikian, keputusan akhir tidak berada di tangan partai politik ataupun pimpinan DPR, melainkan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
Dalam konteks itu, Dasco memiliki sejumlah keunggulan yang dapat diperhitungkan: pengalaman panjang di parlemen, posisi strategis di Gerindra, hubungan politik dengan Prabowo, dan pemahaman terhadap proses legislasi.
Akan tetapi, modal tersebut harus berhadapan dengan sejumlah pertanyaan mendasar. Seberapa kuat kapasitas eksekutifnya? Bagaimana ia menjamin independensi lembaga negara? Dan apakah kehadirannya akan memperkuat keseimbangan pemerintahan atau justru memperbesar konsentrasi kekuasaan?
Pada akhirnya, kursi wakil presiden bukan hadiah politik bagi tokoh yang berhasil membangun pengaruh di parlemen. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kemampuan bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat.
Nama Dasco memiliki modal politik yang kuat. Sebagai kandidat RI-2 ia juga memiliki kelayakan untuk diuji melalui proses yang terbuka, rekam jejak yang terverifikasi, dan ukuran kinerja yang dipertanggungjawabkan. Ia juga tahu yang dibutuhkan bukan sekadar kemampuan mendampingi Prabowo, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan pemerintahan tetap bekerja untuk publik.