Minggu, 28 Juni 2026
| Koordinator Forum Lintas Etnis Sumatera Utara, Hanief Palopo Wibowo |
Medan - Keberpihakan instrumen negara kepada salah satu Paslon diajang demokrasi rakyat sangat berbahaya dan dapat merugikan citra dari institusi tersebut yang berakibat pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang offside. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Forum Lintas Etnis Sumatera Utara, Hanief Palopo Wibowo, Jakarta, (9/11/24).
Menurutnya, sebagai instrumen Negara harus berdiri tegak menjaga kepentingan demokrasi bukan kepentingan kelompok.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, sebelum lawatannya keluar negeri, bahwa pemerintahan saat ini fokus utamanya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan, ketidakefisienan, manipulasi, serta kongkalikong dengan pihak-pihak tertentu" katanya.
Hanief mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ada video viral yang tersebar di group – group Aplikasi Whats App memperlihatkan deklarasi sejumlah kepala desa dan lurah, se-Kecamatan Sayur Matinggi Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara mendukung Bobby Nasution di Pilkada serentak tahun 2024.
"Didalam demokrasi, hal seperti ini tidak baik dilakukan oleh oknum perangkat birokrasi baik di level menengah ataupun bawah, artinya dalam video tersebut pasti ada yang mengerakan dan ini harus segera diusut sampai tuntas" kata Hanief.
Lebih lanjut menurutnya, jika ada instrumen negara yang berani 'main-main' dalam Pilkada, berpihak pada salah satu Paslon, artinya institusi tersebut kongkalikong terhadap pihak-pihak tertentu untuk memuluskan Paslon tersebut, berarti tidak mengindahkan instruksi Presiden.
"Jika yang bermain itu oknum, maka kita minta untuk segera diganti atau dicopot dari jabatannya, ini tidak baik karena dipertontonkan didepan bawahannya dan apalagi masyarakat" terangnya.
Oleh sebab itu, Hanief menginstruksikan kepada jajaran Forum Lintas Etnis seluruh kab/Kot di Sumatera Utara untuk mengawal jalannya demokrasi yang sedang berlangsung saat ini yaitu pesta rakyat untuk menentukan Gubernur di Sumatera Utara, walikota dan Bupati Kab/kota yang ada di Sumatera Utara.
"Perhatian, awasi, rekam dan viralkan ke media sosial setiap ada kecurangan," Pungkasnya. Rel
