Kamis, 11 Juni 2026

Pengguna Knalpot Brong & Tanpa Plat Polisi Akan Ditindak Tegas, Ini Kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi

Garda.id - Selasa, 23 Januari 2024 12:03 WIB
Pengguna Knalpot Brong & Tanpa Plat Polisi Akan Ditindak Tegas, Ini Kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi
Pengguna Knalpot Brong & Tanpa Plat Polisi Akan Ditindak Tegas, Ini Kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi

 

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi .ist


MEDAN  | Garda.id

Polda Sumut akan bertindak tegas terhadap kendaraan roda dua yang menggunakan kenalpot brong saat kegiatan Kampanye Akbar.


Kendaraan tidak standard sangat menyalahi dan juga dapat merugikan masyarakat luas.


Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi karena knalpot brong jelas menyalahi dan harus ditindak tegas.


"Kita akan tindak tegas dan itu dilarang," tegas Hadi, Selasa (23/1/2024) pagi.


Selain itu, pengendara tanpa  plat juga akan ditindak saat Kampanye Akbar nanti.


"Jadi dilarang bagi siapapun yang melakukan kampanye Akbar menggunakan sepeda motor tanpa plat dan knalpot brong. Kemudian pengendaranya yang tidak menggunakan helm, kita akan tindak tegas," ujar Hadi.


Perlu diketahui beberapa waktu lalu di daerah Pulau Jawa viral di media sosial adanya sejumlah simpatisan salah satu pasangan Capres-cawapres turun ke jalan dengan menggunakan knalpot brong. 


Kejadian ini banyak dikecam berbagai pihak karena selain dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat juga mengancam keamanan pengendara lainnya.(W05) 


Teks Foto : 

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi(W05)

Editor
: Garda.id
Sumber
:
SHARE:
 
Berita Terkait
Atasi Pengangguran, Rico Waas Dukung Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Medan ke Luar Negeri
Rico Waas dan Mantan PSMS Bahas Kebangkitan Sepak Bola Medan
Menjaga Ekonomi Kreatif dari Pintu Keimigrasian
JMSI Sumut Nilai Kinerja Polrestabes Medan Berhasil Jaga Kondusivitas Kota
Diskominfo Sumut Buka-Bukaan Soal Anggaran Seleksi KI Sumut 2026-2030, Capai Rp409,7 Juta
Dari OTT Imigrasi ke Konsolidasi Pelayanan Publik
 
Komentar