MAKAR, PENGKHIANATAN DAN HARI PAHLAWAN

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

Pada 10 November 1945, rakyat Surabaya menolak ultimatum untuk menyerahkan senjata. Republik belum genap tiga bulan berdiri. Dari radio, Bung Tomo mengobarkan keberanian rakyat yang tahu betul apa yang mereka pertaruhkan.

Delapan puluh satu tahun kemudian, Hari Pahlawan menghadapkan kita pada ujian kesetiaan yang berbeda. Bagaimana jika kewenangan yang dipercayakan negara kepada aparatnya justru diduga dipakai untuk mengintai kepala negara?

Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersangka kemudian bertambah menjadi empat orang.

Dalam tahun ke-80 peringatan Hari Bhayangkara, perkara ini layak disebut salah satu skandal paling serius dalam sejarah Polri. Dugaan itu menyentuh mantan pucuk pimpinan institusi yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum.

*PENGKHIANATAN TERHADAP SUMPAH BHAYANGKARA*

Setiap anggota Polri bersumpah setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjunjung tinggi hukum. Sumpah itu diuji ketika perintah atasan bertentangan dengan hukum, terlebih ketika menolaknya dapat mengancam karier.

Jika terbukti perangkat penyadapan kepolisian digunakan secara ilegal untuk mengintai Presiden, perbuatan itu adalah pengkhianatan terhadap sumpah Bhayangkara. Negara mempercayakan kewenangan itu untuk penegakan hukum. Menyalahgunakannya untuk mengawasi Presiden berarti membelokkan amanah yang melekat pada jabatan.

Taruhannya melampaui kerahasiaan percakapan. Orang yang menguasai hasil sadapan berpotensi mengetahui keputusan sebelum diumumkan, memetakan orang-orang yang dipercaya Presiden, atau memakai informasi itu sebagai alat tekan.

Karena itu, penyidikan harus menjawab tiga pertanyaan. Siapa yang memberi perintah? Siapa yang menerima hasil sadapan? Untuk tujuan apa informasi itu dikumpulkan? Dugaan penghapusan bukti elektronik juga harus diusut sampai jelas siapa yang memerintahkan dan apa yang hendak disembunyikan.

*DUGAAN MAKAR HARUS DIUSUT SAMPAI KE TUJUANNYA*

Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kepala BIN Muhammad Herindra menilai perkara ini mengarah ke makar. Margarito Kamis, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, menyampaikan penilaian yang lebih keras. Dalam wawancara dengan Kaidah.id pada 9 November 2026, ia mengatakan, "Penyadapan itu adalah upaya kudeta terhadap Presiden." Menurut Margarito, dugaan makar itu perlu dilihat dari tujuan politik di balik perbuatan tersebut.

Pernyataan itu mempertajam pertanyaan yang harus dijawab Bareskrim. Apakah penyadapan tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Pasal 160 KUHP mengaitkan makar dengan niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dalam persiapan. Karena itu, penyidik harus membuktikan tujuan, perbuatan, dan peran masing-masing tersangka berdasarkan unsur pasal yang relevan.

Jika bukti mengarah ke makar, perkara itu harus diuji di pengadilan. Pangkat dan kedekatan dengan pusat kekuasaan tak boleh membatasi pemeriksaan. Para tersangka berhak membela diri, dan publik berhak mengetahui bagaimana dugaan seberat ini dipertanggungjawabkan.

*KEBERANIAN SETELAH UPACARA*

Kehormatan Polri kini bergantung pada keberaniannya memeriksa rantai komando sampai ke atas. Anggota yang mengetahui duduk perkara harus bisa memberi keterangan tanpa tekanan. Pimpinan Polri harus memberi ruang kepada penyidik untuk mengikuti bukti, termasuk ketika bukti itu mengarah kepada orang-orang yang pernah memegang jabatan tertinggi di institusinya.

Bung Tomo mengangkat suara ketika diam terasa lebih aman. Hari ini, semangat itu hidup pada anggota yang berani menolak perintah melawan hukum, pada saksi yang bersedia bicara, dan pada penyidik yang terus bekerja sekalipun perkara itu menyentuh mantan atasannya sendiri.

*Para pahlawan mempertaruhkan nyawa agar Republik bisa berdiri. Orang yang diberi kuasa oleh Republik setidaknya harus berani mempertaruhkan jabatan untuk menegakkan hukumnya.*