Gibran Ingin Mundur dari Wapres di Tengah Polemik Ijazah, Ini yang Perlu Diketahui

Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah keduanya menggelar pertemuan sekitar 2,5 jam pada Selasa, 10 November 2026.

"Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," kata Prasetyo dalam keterangan pers di Istana.

Baca Juga:

• Prasetyo Hadi Ungkap Gibran Berniat Mundur, DPR Juga Siapkan Langkah Politik

Pernyataan tersebut menjadi perkembangan baru di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan munculnya dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.

Niat Mundur Belum Berarti Resmi Berhenti

Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo. Namun, pernyataan tersebut belum dengan sendirinya berarti Gibran telah resmi melepaskan jabatan wakil presiden.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya meminta masyarakat tidak berspekulasi. Pada Selasa, 10 November 2026, Puan menegaskan Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan meminta publik menunggu pernyataan resmi.

Isu pengunduran diri ini muncul setelah Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai pemenuhan pendidikan setingkat SMA dalam perkara yang diperiksanya.

Meski demikian, putusan MK tersebut tidak membatalkan pencalonan atau memberhentikan Gibran. Permohonan perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Baca Juga:

• Di Tengah Polemik Pemakzulan Gibran, Mensesneg Ungkap Presiden Prabowo Tetap Pimpin Ratas Mitigasi Bencana: Fokus Jalankan Tugas

DPR Siapkan Jalur Hak Menyatakan Pendapat

Di parlemen, sejumlah anggota DPR mulai mengumpulkan dukungan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Hak ini merupakan mekanisme bagi DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap persoalan kenegaraan, termasuk dugaan bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Jika prosesnya berlanjut ke pemakzulan, DPR harus membawa pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dapat dibawa ke MPR untuk mengambil keputusan.

Situasi ini membuat ada dua hal yang perlu dibedakan: Gibran dapat mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.

Jika jabatan wakil presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat 60 hari sejak jabatan dinyatakan kosong.

Sebelumnya, Gibran menyatakan akan menghormati proses hukum terkait polemik pendidikannya. Dalam keterangan resmi Sekretariat Negara pada 7 Oktober 2026, ia mengatakan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat dan menindaklanjuti catatan MK mengenai dokumen pendidikannya.

Baca Juga:

• Syarat Pendidikan Gibran Digugat, MK: Pemohon Tak Punya Kedudukan Hukum

Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut pertemuan Gibran dan Prabowo serta apakah niat pengunduran diri itu akan disampaikan secara resmi. Sampai ada keputusan dan proses formal yang jelas, status Gibran perlu dibedakan dari isu politik yang berkembang.

***

Prasetyo Hadi Ungkap Gibran Berniat Mundur, DPR Juga Siapkan Langkah Politik

Di Tengah Polemik Pemakzulan Gibran, Mensesneg Ungkap Presiden Prabowo Tetap Pimpin Ratas Mitigasi Bencana: Fokus Jalankan Tugas

Syarat Pendidikan Gibran Digugat, MK: Pemohon Tak Punya Kedudukan Hukum