Acara yang berlangsung dinamis ini mengangkat tema sentral terkait Layanan Hukum, Optimalisasi Fungsi Tata Negara dalam Pelayanan Kewarganegaraan, Partai Politik, dan Administrasi Hukum Nasional.
Baca Juga:Dalam arahannya, Maruli Siahaan menekankan pentingnya peran pengawasan legislatif terhadap eksekutif agar instrumen hukum yang dimiliki negara benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Barang (pelayanan) itu ada, tetapi kalau tidak ada yang mengoptimalkan khusus bagi masyarakat, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Di sinilah fungsi kami di DPR RI untuk mengawasi dan memastikan negara hadir di tengah masyarakat," tegas Maruli di hadapan para peserta.
Sinergi Birokrasi, Akademisi, dan Pemuda
Baca Juga:Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh mitra kerja Komisi XIII dari Kementerian Hukum dan HAM, di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, serta perwakilan Kemenkumham RI, Yusuf Romli beserta rombongan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama dalam membenahi administrasi hukum, parpol, dan status kewarganegaraan di Sumut.
Guna membedah regulasi dari perspektif ilmiah, acara ini turut menghadirkan dosen Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Fernando Putra Adela, S.Sos. Kehadiran akademisi muda ini dipuji langsung oleh Maruli Siahaan sebagai pemantik energi bagi generasi penerus.
"Ahlinya ada di sini, Bapak Dr. Fernando Putra Adela dari USU. Beliau masih muda dan energik. Ke depan, generasi muda seperti ini yang harus terus kita dorong untuk menjadi penerus pemimpin negara," lanjut Maruli.
Kehadiran Bakopam dan Elemen Kemitraan Sumut
Baca Juga:Ketua Bakopam Sumut Ibnu Hajar beserta jajaran hadir langsung memberikan dukungan penuh terhadap jalannya sosialisasi ini. Selain Bakopam, forum ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kosgoro dan jajaran Soksi yang hadir tanpa atribut dinas demi menjaga netralitas forum yang murni bersifat kemitraan publik, bukan agenda politik kepartaian.
Ketua Bakopam Sumut Ibnu Hajar mengucapkan apresiasi kepada Bapak Maruli Siahaan yang memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat sehingga bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, ucapnya.
Melalui forum komunikasi di Andaliman Hall ini, Komisi XIII DPR RI bersama Bakopam Sumut dan seluruh elemen kemitraan berkomitmen untuk terus mengawal agar pemahaman hukum serta pelayanan publik di Sumatera Utara semakin optimal dan merata. (Red)
Baca Juga: