Minggu, 28 September 2025

Diduga Balas Budi Politik, Penunjukan Erwin Harahap Jadi Kadis Kominfo Sumut Disorot

Garda.id - Selasa, 26 Agustus 2025 17:34 WIB
Diduga Balas Budi Politik, Penunjukan Erwin Harahap Jadi Kadis Kominfo Sumut Disorot
Diduga Balas Budi Politik, Penunjukan Erwin Harahap Jadi Kadis Kominfo Sumut Disorot

 

Erwin Hotmansyah Harahap sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara.ist

Medan – Pelantikan Erwin Hotmansyah Harahap sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution menuai sorotan tajam. Nama Erwin mencuat di tengah perbincangan hangat soal dugaan praktik balas budi politik menyusul peran-peran strategisnya dalam dinamika politik lokal, terutama menjelang Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) lalu.


Sejumlah sumber birokrasi menyebut Erwin memiliki posisi penting dalam membangun jaringan dan konsolidasi politik yang turut menguntungkan Bobby. Penempatan Erwin di berbagai posisi strategis sebelumnya, seperti di Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) sebagai Penjabat Sekda, juga dinilai sebagai bagian dari strategi penguatan pengaruh menjelang Pilgubsu.


Menanggapi isu ini, Erwin memberikan klarifikasi tegas. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan Gubernur Bobby Nasution dan menegaskan bahwa penunjukannya sebagai Kadis Kominfo dilakukan melalui proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.


> "Saya tidak kenal Gubernur Sumut secara khusus maupun pihak lain yang dikaitkan dengan beliau. Saya berjuang murni mengandalkan pengalaman kerja dan pengetahuan pemerintahan. Saat dilantik, baru pertama kali secara fisik saya berdekatan dengan beliau," ujar Erwin, Senin (26/8/2025).




Erwin juga menjelaskan bahwa awal kariernya dimulai dari Pemprov Sumsel, lalu Pemprov Bangka Belitung, Pemko Pangkalpinang, Pemko Padangsidimpuan, Pemkab Paluta, hingga Pemkab Tapteng. Penempatannya sebagai Pj Sekda Tapteng, kata dia, dilakukan oleh Dr. Sugeng Riyanta, Pj Bupati Tapteng yang merupakan jaksa karier, semata untuk membantu jalannya pemerintahan.


Namun demikian, pengamat politik menilai klarifikasi tersebut belum cukup menjawab tudingan adanya imbal jasa politik. Dalam konteks politik lokal, jabatan birokrasi kerap menjadi alat konsolidasi dan penguatan kekuasaan, terlebih menjelang Pilkada yang semakin dekat.rel

Editor
: Garda.id
Sumber
:
SHARE:
 
Berita Terkait
Dukung Generasi Berkelanjutan, Maybank Indonesia Usung Tema ‘Literasi Hijau’ di Global CR Day 2025
15 Tahun Menanti, Bobby Nasution Jawab Keluhan Warga Bahorok
Fashion Show Para Penderita HIV/AIDS di Maria Monique Happy Room-105 Medan
Panen Raya Jagung di Asahan, Polres dan Forkopimda Dorong Swasembada Pangan
Pemprov Sumut Terus Dorong Optimalisasi PAD,  UPTD Pematangsiantar Bisa Jadi Percontohan Sektor Pajak Kendaraan
Sekdaprov Sumut Tinjau RSJ Prof Ildrem,  Dorong Peningkatan Layanan dan Ubah Stigma Publik
 
Komentar