 |
Dr Purwadi, M.Hum.ist |
GARDA.ID __TATA PRAJA KRATON MATARAM
Oleh
Dr Purwadi, M.Hum.
Ketua LOKANTARA,
Lembaga Olah Kajian Nusantara.
Hp 087864404347
Pekan Hukum Nasional diikuti oleh segenap mahasiswa dari seluruh Indonesia. Tampak dari Medan, Palembang, Bandung, Jakarta, Semarang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar,Maluku, Manado dan Papua. Generasi muda ini menyadari arti penting tata pemerintahan klasik.
Tata pemerintahan kraton Mataram dibahas dengan diskusi akademis.
Pada hari Minggu, 11 Nopember 2023 diselenggarakan temu ilmiah. Fakultas Hukum UNS selaku tuan rumah pekan Hukum nasional berdiskusi tentang sistem hukum kraton Jawa. Mahasiswa dan pelaku budaya berdiskusi regulasi dalam perspektif sosio historis. Bahasan tentang kraton Mataram.
Acara bertempat di Bale Marcukundha Kraton Surakarta. Dipimpin langsung oleh KGPH Hangabehi. Hadir pula GKR Timur yang disertai pengageng kerajaan.
Sambutan KGPH Hangabehi tentang sejarah pemerintahan Mataram sungguh menarik. Terlebih dahulu dimulai dengan taburan Assalamu'alaikum wr wb. Bersama ini perkenankan kami selaku wakil Karaton Surakarta untuk menyampaikan ucapan selamat kepada panitia pekan hukum nasional.
Terlebih dahulu marilah putra raja mengucapkan rasa syukur kepada Allah, yang telah melimpahkan hidayah dan barokah kepada kita sekalian.
Kesadaran untuk melaksanakan hukum secara konsisten dan konsekwen menjadi kewajiban tiap warga negara. Sejak berdirinya NKRI, Karaton Surakarta berusaha untuk memberi sumbangan dalam bidang hukum.
Anggota kraton Surakarta terlibat aktif dalam BPUPKI. Bahkan KRT Radjiman Widyadiningrat adalah abdi dalem keraton Surakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan, Sinuwun Pakubuwono XII ikut delegasi KMB.
KGPH Haryo Mataram menjadi Rektor UNS pertama. Ahli hukum dan militer ini semangat dalam menegakkan konstitusi.
Pekan Hukum Nasional ini semoga berjalan lancar dan sukses. Demikian sambutan kami. Terima kasih. Wassalamu alaikum wr wb. Tentu saja
KGPH Hangabehi menguraikan tata praja Mataram berdasarkan fakta historis.
Sistem pemerintahan memerlukan paugeraran. Hukum dan konstitusi menjadi landasan kehidupan bernegara. Dari pandangan sejarah perlu ditelusuri regulasi yang menata interaksi sosial pemerintahan. Tertib hukum selayaknya diwujudkan. Masyarakat adat tentu memiliki regulasi yang sudah turun temurun. Tata praja berlangsung rapi.
Mataram memiliki sistem birokrasi yang tertib. Relevansinya dengan situasi mutakhir layak untuk dijadikan referensi. Misalnya prose hukum yang diterapkan dalam pemerintahan Indonesia. Referensi masa silam tentu sangat berguna dalam bidang yuridis.
Kesadaran hukum tata praja Mataram penting untuk disadari bersama. Ambil contoh kegiatan di daerah pesisir utara Jawa.
Lembaga Joglo Hadipuran membina loka budaya. Bersama dengan Sanggar seni Pustaka Laras menyelenggarakan acara budaya. Hari Kamis Pon, 8 November 2023 dilakukan gelar wilujengan Mahkamah Konstitusi. Mahasiswa Fakultas Hukum ini makin tahu makna budaya Jawa.
Kerajaan Mataram didirikan Panembahan Senapati tahun 1579. Oleh karena itu sistem hukum Jawa bersifat empiris.
Kesadaran ber konstitusi lahir. Dengan didukung oleh KRA Bambang Hadiningrat, menampilkan macapat. Bertema wilujengan konstitusi. Kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dilandasi oleh hukum. Oleh karena itu undang undang dasar menjadi landasan pokok. Prisip prisip regulasi dipandang sebagai kesadaran kolektif.
Pada jaman Paku Buwana II yang memerintah tahun 1726 -1749 sangat teratur. Supremasi hukum dijunjung tinggi. Saat sekarang telah ditetapkan juga. Misalnya saja
Mahkamah Konstitusi yang sedang menghadapi cobaan perlu perhatian dari semua warga bangsa. Seniman Sukodono Tahunan Jepara ikut berpartisipasi dengan menyajikan pendekatan kultural.
Konstitusi kraton dirumuskan dalam metrum syair. Tembang macapat berkumandang. Syair nasionalisme berjiwa patriotisme. Agar NKRI tetap rahayu lestari. Formula Dhandhanggula MK sangat relevan, sebagai sarana edukasi dalam hal tata praja lokal.
Tersebutlah lembaga negari, u
Mahkamah Konstitusi namanya,
Hasil proses amandemen,
Konstitusi yang baru,
Dengan arah berdemokrasi,
Tata praja dijaga,
Supremasi hukum,
Dijunjung rakyat aparat,
Kebenaran keadilan dihormati,
Ketentraman tlah datang.
Metrum Pocung Kostitusi di bawah ini sungguh menarik. Sistem hukum Jawa disajikan dengan estetika dan etika tradisional.
Harus maklum tentang
supremasi hukum,
Mengatur negara ,
Menggunakan konstitusi,
Undang -undang menciptakan rasa tenang.
Memang perlu sikap tanpa pandang bulu,
Hukum bernegara,
Tak mengenal pilih kasih,
Keadilan mendekatkan ketentraman.
Harap patuh jika hati mau teduh,
Memegang aturan,
Masyarakat menghargai,
Ketertiban mendatangkan kemajuan.
Pesan luhur supaya hidup teratur,
Lembaga negara,
Ya Mahkamah Konstitusi,
Menganjurkan kita mau mengamalkan.
Estetika Lancaran Konstitusi ini memberi narasi hukum. Landasan hidup masyarakat untuk membuat keselarasan.
Undang- undang di Mahkamah Konstitusi,
Itu tempat pengujian hukum yang tertinggi,
Sengketa antar lembaga rampung dengan saksama,
Para hakim bijaksana tanpa purbasangka,
Demi bangsa negara Indonesia,
Slalu kerja keras serta hati ikhlas,
Semangat bersatu ke depan bisa maju.
Pengalaman dalam hidup kebangsaan,
Slalu muncul sikap perbedaan dan pandangan,
Bahasa dan budaya beraneka rupa,
Binneka Tunggal Ika itu semboyannya,
Pancasila dasar negara kita,
Undang Undang Dasar Empat Puluh Lima,
Mahkamah Konstitusi pengawal konstitusi.
Publikasi hukum dilakukan lewat lembaga tradisional di kraton Surakarta. Wilujengan yang dipelopori Lokasi budaya Jepara itu berharap segera turun solusi damai. Kegiatan budaya dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara makin jaya makmur luhur sempulur. Aspek adaptasi budaya amat diperhatikan.
Acara pekan Hukum nasional momen penting. Mahasiswa UNS yang berjumlah 150 orang tampak semangat. Generasi muda sadar tentang kehidupan konstitusi. Fakultas Hukum UNS bekerja sama dengan Kraton Surakarta dalam rangka menggali kearifan lokal. Terutama dalam bidang yuridis yang diajarkan segera logis etis dan estetis.
Tata praja disebut dalam tembang
Gambuh MK. Narasi kerajaan terkait dengan usaha mewujudkan clean goverment.
Dalam pandangan hukum,
Tiap warga memang perlu maklum,
Lembaga tinggi Mahkamah Konstitusi,
Agar negara teratur,
Hidup rukun gotong royong.
Narasi good governence disebut dalam Kinanthi MK. Hal ini sesuai dengan cita cita welfare staat. Yakni berupa kesejahteraan umum.
Bidang kesadaran hukum,
Di Mahkamah Konstitusi,
Berbangsa dan bernegara,
Peraturan tata tertib,
Sadar dengan undang undang,
Menata segala sendi.
Konsep welfare staat disebut dalam Sinom MK. Supremasi hukum melandasi tata praja modern.
Masyarakat pemerintah,
Wajib taat Konstitusi,
Undang undang dasar nyata,
Empat lima telah lahir,
Selaras dengan batin,
Demi supremasi hukum,
Berdasar Pancasila,
Di Mahkamah Konstitusi,
Keadilan kerakyatan bernegara.
Sistem tata praja tradisional di nusantara mampu memadukan modernitas. Keselarasan sistem politik ini diwariskan turun temurun. Hari Minggu, 11 Nopember 2023 Pekan Hukum Nasional diikuti oleh pemuda dari Sabang sampai Merauke.rel
