Senin, 17 November 2025

Wakil Ketua DPRD Sumut Minta Pemprov dan Pemda Prioritaskan Mitigasi Banjir dan Longsor

Nas - Kamis, 16 Oktober 2025 13:50 WIB
Wakil Ketua DPRD Sumut Minta Pemprov dan Pemda Prioritaskan Mitigasi Banjir dan Longsor
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, mengimbau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .ist

Medan, Garda.id – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, mengimbau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah strategis dan komprehensif dalam mengantisipasi serta menanggulangi potensi bencana banjir dan longsor yang meningkat seiring datangnya musim penghujan.

Sutarto menegaskan bahwa pengendalian banjir harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, mengingat intensitas curah hujan yang meningkat dan telah menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, termasuk Kota Medan dalam beberapa hari terakhir.

"Langkah preventif dan mitigasi perlu dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Antara lain pembangunan infrastruktur, perbaikan tanggul, penghijauan, hingga pembersihan saluran air. Tentu saja, semua ini harus didukung oleh alokasi anggaran yang optimal dalam APBD," ujar Sutarto di Medan, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga:
Mitigasi Tidak Boleh Sporadis

Menurut Sutarto, penanganan banjir selama ini cenderung dilakukan secara sporadis dan tidak menyentuh akar permasalahan. Ia menilai bahwa banjir seolah menjadi masalah yang berulang setiap tahun tanpa solusi jangka panjang yang konkret.

"Sebagian wilayah di Sumut mengalami banjir kiriman dari daerah pegunungan. Namun, buruknya sistem drainase di kawasan perkotaan justru memperparah dampak banjir tersebut," katanya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) di kawasan rawan banjir, termasuk di sekitar aliran sungai utama.

Pentingnya Normalisasi Sungai dan Koordinasi Lintas Sektor

Sutarto menyoroti pentingnya pengerukan sejumlah sungai yang sudah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi lumpur dan pasir. Menurutnya, kegiatan ini membutuhkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, provinsi, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

"Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan yang melintasi Medan dan Deli Serdang perlu ditangani secara serentak dan komprehensif. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri," tegasnya.

Antisipasi Longsor dan Penguatan Peran BPBD

Dalam kesempatan yang sama, Sutarto juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut dan instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana longsor, khususnya di kawasan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang memiliki kontur rawan.

> "Deteksi dini perlu diperkuat. Koordinasi harus sampai ke tingkat desa dengan melibatkan aparatur desa agar segera melaporkan jika ada potensi longsor," ujarnya.

Sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutarto turut mendorong sinergi antara Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat agar upaya mitigasi bencana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Langkah mitigasi harus menghasilkan kebijakan turunan yang terintegrasi, sebagai bentuk sinkronisasi lintas sektor. Kita tidak boleh lagi menunggu bencana datang baru bertindak," pungkasnya.red

SHARE:
 
Tags
 
Berita Terkait
Livin’ Fest 2025 Dibuka, Dorong Sinergi Digital dan Ekonomi Inklusif
Mewakili Ketua PMI Sumut, Hadiri Bakti Sosial HUT TNI: Silaturahmi Hangat Sesama Putra Siregar di Jajaran TNI
 
Komentar