Jumat, 24 Oktober 2025
MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mulai menata strategi jangka menengah hingga panjang untuk menekan laju inflasi daerah, khususnya dari sektor pangan yang selama ini kerap didominasi oleh komoditas cabai merah.
> "Kita juga masuk pada tata niaga. Ini nanti bagaimana peran BUMD memperpendek rantai tata niaga, baik mulai dari hulu ekosistemnya sampai pada tahap industrialisasi," ujar Poppy dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10).
Baca Juga:Menurutnya, pendekatan baru ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak utama dalam memperpendek rantai distribusi cabai, yang selama ini dianggap terlalu panjang dan menyebabkan fluktuasi harga di tingkat konsumen.
Poppy menegaskan, industrialisasi produk pertanian seperti cabai menjadi langkah strategis agar Sumut tidak lagi bergantung pada pasokan luar provinsi, termasuk cabai gunung dari Jember yang belakangan diimpor untuk menekan harga di pasar lokal.
> "Ke depan, kita akan mulai kampanye penggunaan cabai bubuk. Jadi pola konsumsi masyarakat tidak hanya bergantung pada cabai segar, tetapi juga bisa beralih ke produk olahan seperti cabai kering atau bubuk. Ini bagian dari perubahan ekosistem konsumsi," jelasnya.
Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, Pemprov juga mulai mengimplementasikan program Jaskop dan Solar Dryer Dome (SDD) — inovasi pengeringan hasil pertanian yang digagas dalam kerangka Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
> "Program Jaskop dan SDD ini sudah kita anggarkan di tahun 2025 dan akan berlanjut di 2026. Dengan adanya SDD, cabai bisa dikeringkan dan diolah menjadi produk turunan, sehingga tidak lagi membebani inflasi saat panen raya atau musim paceklik," kata Poppy.
Baca Juga:
Selain inovasi produksi, Pemprov juga tengah memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas antar kabupaten/kota. Namun, ia mengakui sistem insentif dan rambu-rambunya masih perlu diperjelas.
> "KAD ini sudah berjalan, tapi intervensi dan mekanismenya belum begitu jelas. Belum ada punishment dan reward, masih bergantung pada komitmen masing-masing daerah. Kami sedang menyusun skema insentif agar lebih menarik," ujarnya.
Poppy menambahkan, pengawasan di lapangan juga diperketat melalui koordinasi dengan Satgas Pangan, guna mencegah distorsi harga yang kerap dilakukan spekulan di tingkat pedagang besar atau pengepul.
> "Kita tidak bisa hanya reaktif dengan operasi pasar. Harus mulai membangun sistem pangan yang efisien, inovatif, dan berkeadilan dari hulu ke hilir," tutupnya.
Baca Juga:
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan inflasi Sumut yang saat ini masih menjadi tertinggi secara nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal melalui efisiensi tata niaga, inovasi teknologi, dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.