Pakar hubungan internasional sekaligus Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan hoaks yang sengaja diproduksi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi menciptakan disinformasi.
Teguh menjelaskan bahwa ia menyimak secara utuh pidato Presiden Prabowo Subianto saat hadir dalam rangkaian forum ekonomi dan kawasan di Vladivostok, Rusia, termasuk mencermati respons langsung dari Presiden Vladimir Putin.
Sebaliknya, Teguh menilai suasana pertemuan bilateral maupun forum pleno di Vladivostok berlangsung sangat hangat dan penuh rasa saling menghormati.
Prabowo Subianto yang hadir sebagai tamu kehormatan utama bahkan mendapatkan sambutan luar biasa dari tuan rumah serta para pemimpin delegasi lainnya.
"Presiden Putin sama sekali tidak mengkritik kebijakan luar negeri Indonesia seperti narasi yang dikembangkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Teguh yang sedang berada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin, 7 September 2026.
Lebih lanjut, Teguh memaparkan bahwa esensi pidato Prabowo justru menawarkan terobosan strategis berupa konsep "jalan raya ekonomi" di kawasan Pasifik yang menghubungkan potensi kedua negara.
Untuk menguji kebenaran klaim miring yang viral di dunia maya, Teguh telah berkomunikasi langsung dengan kalangan diplomat di Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow. Pihak diplomatik Rusia secara tegas membantah spekulasi liar tersebut dan menyatakan bahwa konten yang beredar di platform media sosial sepenuhnya bohong serta tidak berdasar.
Pihak Kemlu Rusia di Moskow menegaskan komitmen mereka untuk terus memperdalam kemitraan strategis dengan Indonesia. Moskow memandang kepemimpinan Prabowo sebagai representasi negara berkembang yang memainkan peran krusial dalam percaturan geopolitik serta arsitektur multipolar dunia.
Teguh sangat menyayangkan manuver sejumlah pihak yang gemar memotong klip video, memanipulasi takarir, dan mendistorsi konteks demi mengejar keterlibatan penonton di media sosial. Pola disinformasi seperti ini dinilai sangat berbahaya karena dapat memicu salah persepsi publik mengenai relasi diplomatik antarnegara.
Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih kritis serta selalu memverifikasi ulang setiap muatan politik luar negeri lewat rujukan resmi pemerintah atau media massa kredibel. Disinformasi yang digulirkan secara terorganisasi harus dilawan dengan data, transkrip, serta rekaman fakta yang sebenarnya.
"Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo tetap kokoh pada doktrin politik bebas-aktif demi kepentingan nasional di panggung dunia," demikian Teguh. []