Selasa, 15 September 2026
JAKARTA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jabodetabek mulai membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar penangkapan sejumlah pejabat.
Yang membuat kasus ini mencengangkan bukan hanya jumlah orang yang diamankan. KPK juga menemukan uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam sekitar 20 koper, boks dan kardus, dengan estimasi sementara mencapai ratusan miliar rupiah. Penghitungan masih dilakukan penyidik.
Di antara pihak yang diamankan terdapat Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi, politikus Golkar Fahd A Rafiq, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
Baca Juga:Pertanyaan Besarnya: Untuk Siapa Uang Sebanyak Itu?
Di sinilah kasus OTT tersebut layak dibaca lebih dalam.
Jika dugaan perkara memang berkaitan dengan pengurusan HGB, maka penyidik KPK tidak cukup berhenti pada siapa yang menerima uang. Publik tentu menunggu jawaban mengenai siapa pemberi, siapa perantara, siapa penerima akhir dan kepentingan bisnis apa yang sedang diperjuangkan melalui proses pertanahan tersebut.
Maka keberadaan uang hingga ratusan miliar rupiah menjadi alarm serius.
Apakah seluruh uang tersebut berkaitan langsung dengan perkara HGB? Apakah ada fee yang dibagi berjenjang? Siapa yang mengumpulkan uang? Di mana titik awal transaksi? Dan siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan terbesar?
Baca Juga:Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab KPK.
Pejabat, Politisi dan Kepentingan Bisnis
Kasus ini semakin menarik karena pihak yang diamankan tidak hanya berasal dari birokrasi pertanahan.
Komposisi ini memunculkan dugaan adanya rantai kepentingan yang lebih luas.
Namun, perlu digarisbawahi, keterlibatan atau diamankannya seseorang dalam OTT belum otomatis berarti orang tersebut bersalah atau menjadi tersangka. Status hukum masing-masing pihak masih harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti KPK.
Baca Juga:Yang harus dibongkar adalah konstruksi perkaranya.
KPK Jangan Hanya Tangkap "Penerima"
Publik sudah terlalu sering melihat perkara korupsi berhenti pada pejabat yang menerima uang.
Telusuri aliran uangnya.
Dari rekening mana uang bergerak?
Baca Juga:Siapa yang menginstruksikan?
Siapa yang menyiapkan?
Siapa yang menjadi penghubung antara kepentingan bisnis dan pejabat?
Apakah ada pertemuan khusus?
Dan yang paling penting:
Baca Juga:Apakah dugaan permainan HGB ini berdiri sendiri atau merupakan bagian dari pola yang lebih besar dalam pengurusan aset dan pertanahan di kawasan strategis Jabodetabek?
KPK sendiri menyatakan operasi tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya.
Frasa "penerimaan-penerimaan lainnya" justru patut menjadi pintu masuk penyidikan lebih dalam.
Jika nantinya penyidik menemukan bahwa uang tersebut tidak hanya mengalir kepada satu-dua pejabat, kasus ini berpotensi memperlihatkan bagaimana birokrasi, kepentingan bisnis dan jaringan politik dapat bertemu dalam satu meja transaksi.
Karena itu, publik layak menunggu konferensi pers KPK bukan sekadar daftar tersangka.
Baca Juga:Publik membutuhkan peta perkara:
siapa aktornya, apa kepentingannya, berapa nilai transaksinya, bagaimana modusnya, ke mana uang mengalir dan siapa yang menikmati hasil akhirnya.
OTT boleh dimulai dengan menangkap orang.
Dan dalam kasus 20 koper uang ini, pertanyaan terbesar bukan lagi:
"Siapa yang ditangkap KPK?"
Baca Juga:Melainkan:
"Siapa sebenarnya yang berada di belakang uang ratusan miliar itu?".red