Sistem Imigrasi Tidak Boleh Mati: Pelajaran dari Malaysia untuk Indonesia

Sistem Imigrasi Tidak Boleh Mati: Pelajaran dari Malaysia untuk Indonesia

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Lumpuhnya sistem imigrasi Malaysia pada Kamis dini hari, 28 Mei 2026, yang kemudian ramai dilaporkan pada 29 Mei 2026, harus dibaca lebih jauh daripada sekadar berita antrean panjang di perbatasan. Peristiwa itu adalah alarm penting bagi negara-negara yang sedang mempercepat digitalisasi layanan keimigrasian, termasuk Indonesia.

Di titik-titik utama Malaysia, khususnya Pos Pemeriksaan Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru, menuju Singapura, antrean pelancong dan pekerja lintas batas mengular panjang. Ruang tunggu, koridor pemeriksaan, dan area pelayanan dipadati ribuan orang. Sistem MyIMMs yang menjadi tulang punggung layanan imigrasi Malaysia sempat mengalami gangguan teknis. Akibatnya, gerbang otomatis, pemindai QR, dan sistem pengenalan wajah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Baca Juga:

• INKOPASINDO dan KDMP, Jalan Merah Putih Ekonomi Rakyat

Dalam hitungan jam, layanan yang biasanya bergerak cepat melalui sistem komputer berubah menjadi proses administratif manual. Waktu pemeriksaan yang dalam kondisi normal dapat berlangsung sekitar 10 menit, melonjak menjadi 30 sampai 40 menit, bahkan lebih. Petugas harus kembali mengandalkan prosedur darurat. Publik menunggu. Arus manusia tertahan. Perbatasan yang biasanya menjadi simbol kelancaran mobilitas modern mendadak berubah menjadi ruang kepadatan dan ketidakpastian.

Peristiwa ini memberi pelajaran sangat penting bagi Indonesia. Digitalisasi imigrasi memang kebutuhan zaman. Negara harus bergerak dari loket manual menuju smart border, dari stempel konvensional menuju biometrik, dari antrean panjang menuju layanan cepat berbasis data, dari pemeriksaan administratif menuju manajemen risiko berbasis teknologi. Namun, digitalisasi tanpa ketahanan justru dapat menjadi sumber kerentanan baru.

Sistem yang sangat cepat ketika normal bisa menjadi sangat rapuh ketika pusat data terganggu. Teknologi yang dirancang untuk mempercepat pelayanan dapat berubah menjadi titik lemah jika tidak disertai arsitektur cadangan, protokol krisis, kemampuan manual modern, dan kesiapan pemulihan cepat.

Imigrasi modern bukan lagi sekadar urusan paspor, visa, dan cap masuk. Imigrasi adalah infrastruktur kedaulatan digital negara. Di pintu imigrasi, negara memastikan siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang berhak melintas, siapa yang harus dicegah, dan siapa yang perlu diawasi karena alasan keamanan. Di sana bertemu kepentingan pelayanan publik, keamanan nasional, perlindungan warga negara, mobilitas ekonomi, pariwisata, investasi, dan wibawa negara.

Karena itu, ketika sistem imigrasi lumpuh, yang terganggu bukan hanya kenyamanan pelancong. Yang terganggu adalah kepercayaan publik kepada negara. Yang terganggu adalah lalu lintas ekonomi. Yang terganggu adalah kredibilitas pelayanan perbatasan. Bahkan dalam situasi tertentu, yang terganggu dapat pula berupa kemampuan negara membaca risiko keamanan secara cepat.

Indonesia perlu mengambil pelajaran dari Malaysia tanpa merasa lebih unggul. Setiap negara yang semakin digital menghadapi risiko serupa: gangguan pusat data, kegagalan jaringan, kerusakan aplikasi, kesalahan konfigurasi, serangan siber, lonjakan trafik, ketergantungan berlebihan kepada vendor, atau transisi sistem lama menuju sistem baru. Dalam konteks Malaysia, publik juga mencatat adanya proses menuju sistem baru NIISe. Migrasi sistem seperti ini selalu menuntut kehati-hatian ekstra, karena fase transisi kerap menjadi masa paling rentan.

Baca Juga:

• Rasyid Ridho Nasution Dilantik sebagai Kepala DPMPTSP Kota Medan

Maka ukuran keberhasilan digitalisasi imigrasi tidak boleh hanya dihitung dari berapa detik seseorang melewati autogate. Ukuran yang lebih penting adalah apakah sistem tetap bekerja ketika terjadi gangguan. Bukan hanya cepat ketika normal, tetapi juga tangguh ketika krisis.

Di sinilah konsep resilient immigration menjadi penting. Imigrasi Indonesia harus cepat, tetapi juga tahan krisis. Harus otomatis, tetapi tetap memiliki jalur cadangan. Harus terpusat, tetapi tidak boleh memiliki satu titik kegagalan nasional. Harus digital, tetapi tidak boleh kehilangan kemampuan manual yang modern, tertib, aman, dan dapat diaudit.

Ada beberapa agenda mendesak yang perlu diperkuat.

Pertama, arsitektur sistem imigrasi harus dirancang anti-lumpuh. Sistem kritikal tidak boleh bergantung hanya kepada satu pusat data. Indonesia memerlukan pusat data utama dan pusat data cadangan dengan skema active-active, replikasi data real-time, dan failover otomatis. Jika satu pusat terganggu, pusat lain harus langsung mengambil alih tanpa menunggu kepanikan di lapangan.

Kedua, setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi strategis perlu memiliki mode offline terbatas. Ketika koneksi ke pusat bermasalah, petugas tetap dapat menjalankan pemeriksaan dasar menggunakan data lokal terenkripsi yang diperbarui secara berkala. Data itu harus mencakup daftar cekal, watchlist, visa, paspor bermasalah, red notice, dan daftar risiko tertentu. Dengan demikian, layanan tidak berhenti total, tetapi tetap berjalan dalam koridor keamanan yang terukur.

Ketiga, prosedur manual harus dimodernisasi. Manual tidak boleh berarti asal menulis di kertas. Manual harus memiliki formulir darurat, pencatatan elektronik lokal, validasi berlapis, dokumentasi kamera, nomor referensi sementara, dan mekanisme rekonsiliasi setelah sistem pulih. Semua data yang diproses saat darurat harus dapat dimasukkan kembali ke sistem utama tanpa celah manipulasi.

Keempat, Indonesia membutuhkan Immigration Digital Command Center yang bekerja 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Pusat komando ini harus memantau status autogate, jaringan, server, antrean, waktu pemeriksaan, koneksi ke sistem cekal, visa, paspor, Interpol, dan integrasi lintas lembaga. Gangguan tidak boleh baru diketahui setelah viral di media sosial. Negara harus tahu lebih dulu sebelum publik merasakan kerusakan layanan.

Kelima, simulasi system down harus menjadi budaya organisasi. Petugas di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara harus dilatih menghadapi keadaan ketika sistem digital terganggu. Latihan ini tidak cukup dilakukan secara seremonial. Harus ada uji mendadak, skenario realistis, evaluasi waktu pemulihan, dan koreksi prosedur. Dalam layanan perbatasan, kesiapan tidak lahir dari dokumen, tetapi dari latihan berulang.

Keenam, tata kelola vendor harus diperketat. Sistem imigrasi bukan proyek teknologi biasa. Ia menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, kontrak penyedia teknologi harus memuat service level agreement yang ketat, kewajiban pemulihan cepat, audit independen, transfer pengetahuan kepada SDM internal, keamanan sumber kode, dan sanksi jika terjadi kegagalan serius. Negara tidak boleh menjadi pengguna pasif yang sepenuhnya bergantung kepada vendor.

Ketujuh, komunikasi krisis harus disiapkan sejak awal. Ketika sistem bermasalah, publik membutuhkan kepastian. Penumpang perlu tahu apa yang terjadi, jalur mana yang dibuka, kelompok mana yang diprioritaskan, dan bagaimana estimasi penanganannya. Komunikasi yang jujur, cepat, dan satu pintu akan mencegah kepanikan sekaligus menjaga kepercayaan terhadap institusi.

Indonesia saat ini sedang membangun ekosistem imigrasi digital melalui penguatan layanan paspor, visa, autogate, integrasi data, M-Paspor, e-Visa, All Indonesia, dan modernisasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Arah ini benar dan harus dilanjutkan. Namun, pengalaman Malaysia memberi peringatan bahwa digitalisasi tidak boleh hanya mengejar kecepatan dan kemudahan. Ia harus dibangun di atas fondasi keamanan, ketahanan, redundansi, dan kapasitas pemulihan.

Ke depan, Indonesia perlu melakukan stress test nasional terhadap seluruh sistem imigrasi kritikal: SIMKIM, autogate, e-Visa, M-Paspor, All Indonesia, integrasi watchlist, serta sistem pendukung di bandara, pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara. Hasilnya harus menjadi dasar pembenahan, bukan sekadar laporan administratif.

Perbatasan adalah wajah negara. Di sana publik melihat apakah negara hadir, tertib, siap, dan berwibawa. Di sana pula dunia menilai apakah sebuah negara mampu mengelola mobilitas manusia secara aman, cepat, dan bermartabat.

Maka, sistem imigrasi tidak boleh mati. Ia boleh mengalami gangguan teknis, tetapi negara tidak boleh ikut lumpuh. Digitalisasi imigrasi bukan hanya soal mempercepat antrean, tetapi memastikan negara tetap bekerja ketika sistem terganggu.

Peristiwa Malaysia memberi pesan jelas: perbatasan modern tidak hanya dijaga oleh petugas, paspor, dan gerbang. Ia juga dijaga oleh server, data center, jaringan, enkripsi, failover, SOP darurat, dan kesiapan negara menghadapi hari ketika sistem tiba-tiba berhenti bekerja.rel

INKOPASINDO dan KDMP, Jalan Merah Putih Ekonomi Rakyat

Rasyid Ridho Nasution Dilantik sebagai Kepala DPMPTSP Kota Medan