 |
| AHMAD FAISAL |
Labuhanbatu Utara — Hendri Yanto Sitorus (36) kembali digoyang gelombang protes. Nama Bupati Labura dua periode itu kini kian kencang dikaitkan dengan dugaan praktik korupsi, menyusul pelaporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan gelombang unjuk rasa yang makin massif. Aksi terbaru terjadi Jumat (13/6/2025), tepat sebulan sebelum ulang tahun Kabupaten Labura ke-17.
Kabupaten Labuhanbatu Utara, daerah hasil pemekaran dari Labuhanbatu induk, dikenal subur dan kaya. Setiap tahun, wilayah yang membentang dari pesisir Selat Malaka hingga lereng Bukit Barisan itu menghasilkan miliaran ton sawit, jutaan ton karet dan pinang. Tapi di balik kemakmuran itu, publik kini mempertanyakan integritas sang pemimpin.
Trah Sitorus: 17 Tahun Berkuasa
Hendri Yanto Sitorus, putra sulung Buyung Sitorus—bupati pertama Labura—kini sedang mengulang sejarah kepemimpinan ayahnya. Sama-sama menjabat dua periode, keluarga ini praktis menguasai Labura selama 17 tahun terakhir.
Namun, kisah manis itu tercoreng oleh kasus korupsi yang menyeret nama Buyung Sitorus ke penjara empat tahun silam. Kini, nama sang anak juga masuk dalam radar KPK, menyusul laporan dugaan suap, jual beli jabatan, pengaturan proyek, hingga praktik manipulasi anggaran.
Demo Berantai dan Tuntutan Keadilan
Berbagai organisasi mahasiswa terus menggelar aksi, baik di Medan maupun Jakarta. Teranyar, demonstrasi terjadi di depan kantor Kejati Sumut pada Jumat (13/6/2025), mendesak pengusutan serius dugaan korupsi Dana BOS tahun 2021 senilai hampir Rp1 miliar yang disebut-sebut mandek.
“Kami melihat ini sebagai bentuk pembiaran. Uang negara dirampok, pelaku dibiarkan bebas. Ini penghinaan terhadap keadilan,” tegas juru bicara Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu (AMRB).
Kejanggalan lain yang dilaporkan ke Kejati dan KPK termasuk proyek pembangunan gedung perpustakaan senilai Rp10 miliar, serta dugaan manipulasi peraturan bupati dan proyek jalan strategis nasional di wilayah Labura.
Tak Ada Klarifikasi, Malah Maju Caketum Golkar
Alih-alih menjawab sorotan publik, Hendri Sitorus justru menambah kontroversi dengan mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sumut dalam Musda XI tahun ini. Pencalonan ini dinilai banyak kalangan sebagai langkah berani namun sembrono, mengingat kondisi politik dan hukum yang membelit dirinya.
Hingga kini, hanya DPD II Golkar Labura yang menyatakan dukungan. Padahal ada 38 suara lain yang mesti diperebutkan, termasuk DPP Golkar, DPD I, serta 32 DPD II kabupaten/kota se-Sumut, dan organisasi sayap partai seperti AMPG, Kosgoro 1957, MKGR, dan SOKSI.
Sayangnya, belum ada lembaga survei yang merilis elektabilitas Hendri di bursa Caketum Golkar Sumut. Mesin politiknya pun belum tampak bergerak aktif di lapangan.
Ultah Labura yang Muram
Labura akan genap berusia 17 tahun pada 21 Juli 2025. Tapi alih-alih meriah, momen ulang tahun kali ini diramalkan berlangsung muram. Pasalnya, sejumlah kelompok masyarakat berencana mengiringi perayaan itu dengan aksi protes terhadap Bupati Hendri Yanto Sitorus.
Kini, publik hanya bisa menanti: apakah laporan yang dilayangkan ke KPK dan Kejati Sumut akan membuahkan penyidikan, atau justru akan tenggelam seperti euforia politik yang dibangun trah Sitorus selama hampir dua dekade.
Oleh :
Ahmad Faisal / Jurnalis
