Empat Terdakwa Kasus KDM Dibebaskan, Majelis Hakim Nilai Tidak Ada Bukti Korupsi

Medan – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait proyek Kerja Sama Kota Deli Megapolitan (KDM) antara PTPN II, yang kini menjadi PTPN I Regional 1, dengan PT Ciputra KPSN.

Putusan dibacakan dalam sidang yang berlangsung hingga Rabu (3/6) malam sekitar pukul 20.05 WIB. Majelis hakim yang diketuai Muhammad Kasim dengan anggota MY Girsang dan Rurita Ningrum menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

Selain membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan, majelis hakim juga memerintahkan agar mereka segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta serta memulihkan nama baik dan martabat mereka.

Kewajiban 20 Persen Lahan Belum Memiliki Juknis
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai tuduhan terkait tidak dipenuhinya kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan kepada negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak dapat dijadikan dasar pidana korupsi.

Baca Juga:

• Hakim Khamozaro: “Saya Tidak Akan Mundur, Hidup Ini Hanya Sementara”

Menurut majelis, terdakwa Irwan Perangin-Angin dan Iman Subekti selaku Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum melaksanakan kewajiban tersebut karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan aturan dimaksud, bukan karena kesengajaan untuk menghindari kewajiban.

Majelis menilai fakta persidangan menunjukkan adanya upaya dan komitmen untuk memenuhi ketentuan tersebut. Hal itu dibuktikan melalui korespondensi dengan Kementerian ATR/BPN serta dua akta notaris yang memuat komitmen perusahaan terkait penyerahan lahan.

"Tidak adanya petunjuk pelaksanaan menyebabkan kewajiban tersebut belum dapat direalisasikan. Kondisi ini tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi maupun menimbulkan kerugian negara," demikian pertimbangan majelis hakim.

Dakwaan Kerugian Negara Rp263,4 Miliar Tidak Terbukti

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Hendrik Edison Sipahutar dan Puteri Handayani mendakwa keempat terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp263,4 miliar. Nilai tersebut dihitung dari estimasi harga lahan seluas 18,3 hektare yang merupakan 20 persen dari total lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 93 hektare yang telah diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB)-nya.

Namun setelah memeriksa puluhan saksi dari berbagai pihak, termasuk PTPN II, PT NDP, Ciputra KPSN, serta pejabat ATR/BPN daerah dan pusat, majelis hakim menyimpulkan tidak ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Baca Juga:

• LBH Medan Menduga Kebakaran Rumah Khamozaro Waruwu, Hakim Ketua Kasus OTT KPK di Sumut Ancaman Serius Terhadap Penegakan Hukum

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh sejumlah ahli yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa, mulai dari ahli hukum administrasi negara, hukum bisnis dan ekonomi, hingga hukum pidana dan agraria.

Para ahli berpendapat bahwa belum dilaksanakannya kewajiban penyerahan lahan 20 persen karena ketiadaan petunjuk teknis bukan merupakan tindakan melawan hukum, apalagi tindak pidana korupsi.
Askani Dinilai Tidak Menyalahgunakan Wewenang
Majelis hakim juga menolak dakwaan terhadap Askani yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara periode 2022–2024.

Menurut hakim, penerbitan HGB yang dilakukan Askani tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Selain belum adanya petunjuk teknis mengenai kewajiban penyerahan lahan 20 persen, permohonan yang diajukan PT NDP dinilai berada dalam rezim pemberian hak, bukan perubahan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 165 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim dengan satu pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim anggota MY Girsang memutuskan membebaskan keempat terdakwa dari seluruh dakwaan primer maupun subsider.

Sambutan Haru Keluarga Terdakwa

Putusan bebas tersebut disambut haru oleh para terdakwa dan keluarga yang memadati ruang sidang utama Pengadilan Negeri Medan. Sidang sendiri dimulai sejak pukul 17.30 WIB sebelum akhirnya putusan dibacakan pada malam hari.

Baca Juga:

• Kornas: Pembakaran Rumah Hakim Khamozaro Waruwu Adalah Teror terhadap Negara

"Saya bersyukur dan berterima kasih kepada majelis hakim yang telah melihat perkara ini secara jernih sehingga memberikan putusan bebas murni kepada saya dan kawan-kawan," ujar Askani usai sidang.
Sementara itu, terkait dana sebesar Rp263,4 miliar yang sebelumnya disebut jaksa sebagai nilai kerugian negara dan saat ini dititipkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, majelis hakim tidak menyinggung status dana tersebut dalam putusan. Alasannya, dana tersebut tidak pernah diajukan sebagai barang bukti selama proses persidangan yang berlangsung hampir enam bulan.rel

Hakim Khamozaro: “Saya Tidak Akan Mundur, Hidup Ini Hanya Sementara”

LBH Medan Menduga Kebakaran Rumah Khamozaro Waruwu, Hakim Ketua Kasus OTT KPK di Sumut Ancaman Serius Terhadap Penegakan Hukum

Kornas: Pembakaran Rumah Hakim Khamozaro Waruwu Adalah Teror terhadap Negara

Rumah Hakim PN Medan Terbakar Saat Sidang Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Khamozaro Waruwu: “Saya Syok, Sidang Langsung Saya Tutup”

Kebakaran Landa Rumah Ketua Majelis Hakim Kasus OTT KPK Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut