Minggu, 12 Juli 2026
Hasan Basyri Simanjuntak menilai, penjelasan resmi yang disampaikan oleh Kepala BNNP Sumut beserta jajaran merupakan bentuk tanggung jawab institusi kepada publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
"Kami mengapresiasi sikap terbuka BNNP Sumut yang telah memberikan penjelasan secara resmi kepada masyarakat. Transparansi seperti ini penting agar tidak berkembang informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi di tengah publik," ujar Hasan.
Baca Juga:Menurutnya, pemberantasan narkotika merupakan tugas yang tidak mudah dan membutuhkan integritas serta profesionalisme yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memberikan ruang kepada aparat untuk bekerja sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Hasan juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru menggiring opini sebelum adanya fakta dan keputusan berdasarkan proses hukum yang sah. Ia menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita semua tentu menginginkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Namun, mari kita sama-sama menghormati asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan setiap persoalan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Ia menambahkan bahwa perang melawan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, kalangan pemuda, akademisi, dan seluruh komponen bangsa.
"Kami berharap BNNP Sumut terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas. JAM PMII siap mendukung setiap langkah positif dalam upaya pemberantasan narkotika demi melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba," tutup Hasan Basyri Simanjuntak.
Baca Juga:
