Di Balik Predikat WTP, Masih Ada Pekerjaan Rumah Negara

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Senin, 3 Agustus 2026, empat kementerian dalam rumpun hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diwakili Wakil Menteri Koordinator Prof. Dr. Otto Hasibuan. Hadir pula Anggota I BPK Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta jajaran pimpinan tinggi di lingkungan kementerian terkait.

Kabar yang patut disyukuri, seluruh entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. WTP merupakan capaian penting. Ia menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dalam situasi transisi kelembagaan yang belum sepenuhnya sederhana, capaian tersebut layak diapresiasi. Pemisahan urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan ke dalam beberapa kementerian membawa konsekuensi besar: pengalihan anggaran, perpindahan pegawai, penataan aset, pembagian kewenangan, hingga penyelesaian kewajiban yang sebelumnya berada dalam satu struktur.

Namun, predikat WTP tidak boleh membuat organisasi merasa seluruh persoalan telah selesai. Opini tersebut menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan menyatakan bahwa setiap proses pengelolaan anggaran, aset, kontrak, pengadaan, dan penerimaan negara telah bebas dari kelemahan.

Di balik predikat itu, masih ada pekerjaan rumah negara.

BPK menemukan sejumlah persoalan pada sistem pengendalian internal, pengelolaan barang milik negara, pertanggungjawaban belanja, pengendalian kontrak, pengadaan barang dan jasa, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, serta kelebihan pembayaran.

Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, catatan pemeriksaan menyentuh kelemahan pengendalian dalam akuntansi, pelaporan keuangan, pengadaan, dan pengelolaan aset. Temuan ini menjadi penting karena restrukturisasi kelembagaan dapat menciptakan wilayah abu-abu apabila tidak disertai pembagian tanggung jawab yang tegas.

Tidak boleh ada aset yang kehilangan penanggung jawab. Tidak boleh pula muncul pencatatan ganda, pengalihan yang tidak tuntas, atau barang milik negara yang tidak diketahui keberadaan dan pemanfaatannya.

Di Kementerian Hukum, persoalan muncul pada pembayaran pekerjaan alih daya yang tidak sepenuhnya didukung bukti memadai, serta belanja modal yang tidak sesuai volume, spesifikasi, atau jangka waktu pekerjaan.

Temuan seperti ini tidak cukup dijawab dengan melengkapi dokumen setelah pemeriksaan. Pembayaran negara seharusnya dilakukan berdasarkan pekerjaan yang nyata, terukur, dan sesuai kontrak. Dokumen administratif penting, tetapi ia tidak boleh menggantikan pemeriksaan fisik atas volume, mutu, dan hasil pekerjaan.

Kementerian HAM menghadapi persoalan pada pertanggungjawaban belanja dan perencanaan pengadaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan. Masalah di tahap perencanaan sering terlihat kecil, tetapi dampaknya dapat panjang. Barang bisa dibeli tanpa kebutuhan nyata, spesifikasi tidak sesuai, anggaran terserap tanpa manfaat, lalu pertanggungjawaban menjadi lemah.

Sementara itu, pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perhatian tertuju pada penatausahaan PNBP visa tenaga kerja asing, biaya beban alat angkut, dan kelebihan pembayaran dalam pengadaan.

Temuan PNBP memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan tidak dapat lagi dibangun melalui sistem yang berjalan sendiri-sendiri. Data imigrasi, ketenagakerjaan, kewajiban pembayaran, penagihan, dan pencatatan penerimaan harus saling terhubung. Ketika satu instansi mencatat data yang berbeda dari instansi lain, risiko kekurangan penerimaan negara akan terus muncul.

Persoalannya bukan semata keterlambatan rekonsiliasi. Ini menyangkut kemampuan negara menjaga hak penerimaannya sendiri.

Karena itu, penyerahan LHP seharusnya dipahami sebagai awal perbaikan, bukan penutup rangkaian pemeriksaan. Setiap rekomendasi BPK perlu diterjemahkan menjadi rencana aksi yang nyata, lengkap dengan penanggung jawab, tenggat waktu, bukti penyelesaian, dan ukuran keberhasilan.

Tenggat 60 hari tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas. Ia harus menjadi batas disiplin organisasi. Pimpinan perlu mengetahui rekomendasi mana yang belum bergerak, unit mana yang terlambat, kendala apa yang dihadapi, dan siapa yang bertanggung jawab.

Lebih jauh, penyelesaian temuan harus menyentuh akar masalah. Mengembalikan kelebihan pembayaran tentu wajib. Menagih kekurangan penerimaan juga harus dilakukan. Namun, jika prosedur, sistem data, pembagian fungsi, dan pengawasan tidak diperbaiki, persoalan yang sama hanya menunggu waktu untuk terulang.

Di sinilah peran Inspektorat menjadi sangat penting.

Pengawasan internal tidak boleh hanya datang setelah masalah terjadi. Pola pengawasan yang sebatas memeriksa, menemukan kesalahan, lalu meminta pengembalian perlu diperluas menjadi pengawasan preventif berbasis risiko.

Inspektorat harus hadir sejak tahap perencanaan anggaran, penyusunan spesifikasi, penetapan harga, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan barang, pembayaran, hingga pencatatan aset. Ia harus menjadi sistem peringatan dini, bukan sekadar petugas yang datang ketika kerusakan telah terjadi.

Gagasan Government 5.0 yang disampaikan dalam paparan BPK seharusnya diarahkan ke kebutuhan tersebut. Pemerintahan cerdas bukan ditandai oleh banyaknya aplikasi, melainkan oleh kemampuan mengintegrasikan data, mengurangi duplikasi, menghasilkan jejak audit, memberi peringatan otomatis, dan membantu pimpinan membaca risiko sebelum berubah menjadi kerugian.

Selama aplikasi tidak saling terhubung, digitalisasi hanya memindahkan formulir kertas ke layar komputer. Penampilannya modern, tetapi proses bisnisnya tetap lama.

Pemerintah perlu membangun sistem yang memungkinkan data penerimaan, pengadaan, kontrak, aset, dan pembayaran diperiksa secara silang. Transaksi yang tidak wajar harus dapat terdeteksi. Perubahan kontrak harus meninggalkan jejak. Pembayaran tidak boleh diproses tanpa verifikasi. Tagihan penerimaan negara harus muncul secara otomatis berdasarkan data layanan.

Predikat WTP, dengan demikian, harus menjadi modal untuk bergerak menuju tata kelola yang lebih substantif.

Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari opini audit. Yang jauh lebih penting adalah apakah temuan berulang berkurang, penerimaan negara semakin tertib, kelebihan pembayaran dapat dicegah, aset dimanfaatkan secara optimal, dan belanja benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Akuntabilitas bukan hanya soal kuitansi, laporan, dan tanda tangan. Ia menyangkut manfaat.

Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus dapat dijelaskan asalnya, penggunaannya, penanggung jawabnya, dan hasil yang dirasakan masyarakat. Di situlah kepercayaan publik dibangun.

WTP layak diapresiasi. Namun, kepercayaan masyarakat tidak lahir dari opini semata. Ia tumbuh ketika pemerintah menunjukkan bahwa setiap temuan direspons dengan perbaikan, setiap kelemahan dijadikan pelajaran, dan setiap rekomendasi mengubah cara kerja lembaga.

Di balik predikat WTP, pekerjaan rumah negara masih terbentang. Nilainya justru terletak pada keberanian untuk menyelesaikannya.