MEMBUKA ISTANA BAGI MEREKA YANG MEMADAMKAN API (Menghadirkan Hari Pahlawan)

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

Bagi keluarga petugas yang meninggal saat memadamkan kebakaran hutan, berakhirnya api tidak serta-merta mengakhiri bencana. Sesudah asap menipis dan perhatian publik berpindah, mereka masih harus menjalani hari dengan kehilangan. Ada penghasilan yang terputus, biaya sekolah yang menunggu, dan tempat kosong di rumah yang tak dapat diisi oleh ucapan belasungkawa.

Pada 10 November mendatang, negara akan kembali mengenang pengorbanan para pahlawan. Di tengah persiapan upacara dan peletakan karangan bunga, ada penghormatan yang layak dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto: membuka pintu Istana bagi keluarga petugas dan relawan yang meninggal dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Undangan itu dapat mempertemukan penghormatan kepada masa lalu dengan tanggung jawab terhadap pengorbanan hari ini. Sebab keberanian membela sesama juga hadir pada orang-orang yang memasuki kawasan terbakar, mengangkut air, merawat korban, dan bertahan ketika orang lain harus menyelamatkan diri.

Baca Juga:

• Rocky Gerung Masuk Istana, Kritik Masihkah Berjarak?

Pada 29 Oktober, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan dukacita Presiden kepada keluarga korban penanganan karhutla di kawasan Bromo. Presiden menyebut mereka patriot bangsa. Menurut laporan ANTARA, enam orang meninggal: Sukaris, Hendra Roni Wagiyanata, Munawi, Suraji, Wisnu Yuda Pratama, dan Sefriel Ardiansyah.

Mereka datang dari latar pekerjaan berbeda. Ada petugas kehutanan, mitra perlindungan hutan, dan pekerja hotel yang ikut membantu pemadaman. Pengabdian mempertemukan mereka dalam bahaya yang sama. Karena itu, perhatian negara kepada keluarga yang ditinggalkan semestinya menjangkau semua, dengan mekanisme yang jelas sesuai kebutuhan dan hak masing-masing.

KETIKA ASAP MENJADI UJIAN KEPERCAYAAN

Karhutla memperlihatkan betapa cepat persoalan lingkungan menjalar ke ruang kehidupan lainnya. Ketika udara memburuk, warga membutuhkan perlindungan kesehatan. Ketika kegiatan ekonomi terganggu, keluarga membutuhkan penghasilan. Ketika petugas meninggal, muncul pertanyaan tentang keselamatan kerja, perlengkapan, dan kesiapan operasi.

Bahan pemantauan media sosial periode 28–29 Oktober 2026 yang menjadi dasar tulisan ini mencatat 63.564 unggahan, sentimen negatif 52,5 persen, serta estimasi jangkauan 8,027 miliar. Angka-angka tersebut harus dibaca menurut cakupan dan metode pemantauannya. Sentimen unggahan tidak otomatis menggambarkan sikap seluruh penduduk, sementara estimasi jangkauan dapat menghitung pengguna yang sama lebih dari sekali.

Meski demikian, kegelisahan yang terekam patut didengar. Pemerintah perlu memahami pertanyaan di balik kemarahan: apakah keluarga kami aman, apakah pertolongan tersedia, dan apakah pihak yang bertanggung jawab akan diperiksa?

Komunikasi pemerintah akan kehilangan daya apabila sibuk membantah nada kemarahan, sementara pertanyaan dasarnya dibiarkan menggantung. Penjelasan mengenai operasi pemadaman tetap diperlukan. Namun, warga juga membutuhkan kepastian tentang layanan kesehatan, bantuan keluarga, dan pencegahan kebakaran berikutnya.

Karhutla memang berakar panjang pada tata kelola lahan, pengawasan, dan kepentingan ekonomi. Mengakuinya membantu pemerintah memilih pembenahan yang tepat. Tetapi panjangnya sejarah persoalan tidak mengurangi kewajiban pemerintahan hari ini untuk melindungi warga dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan.

PENGHORMATAN YANG SAMPAI KE RUMAH

Pertemuan di Istana sebaiknya memberi keluarga kesempatan berbicara tanpa tuntutan untuk menampilkan ketabahan di depan kamera. Presiden perlu mendengar kebutuhan mereka, termasuk persoalan administratif yang sering terasa kecil bagi birokrasi, tetapi berat bagi keluarga yang sedang berduka.

Sebelum undangan dikirim, pemerintah perlu memastikan identitas dan status seluruh korban, termasuk mereka di daerah lain. Pendataan harus melibatkan pemerintah daerah, instansi tempat bertugas, rumah sakit, serta keluarga. Perbedaan status antara pegawai, pekerja perusahaan, dan relawan jangan sampai membuat seseorang luput dari perhatian.

Dari pertemuan itu harus lahir kepastian: siapa mendampingi keluarga, bantuan apa yang tersedia, kapan diterima, dan bagaimana mengadukan hambatan. Pendidikan anak, perlindungan sosial, serta dukungan psikologis perlu dipetakan menurut kebutuhan. Keluarga tidak semestinya berkeliling kantor untuk membuktikan pengorbanan orang yang mereka cintai.

Presiden juga dapat memberikan apresiasi secara simbolis di salah satu wilayah terdampak kepada petugas pemadam, relawan, tenaga kesehatan, dan unsur pendukung lainnya. Kunjungan perlu dirancang ringkas agar tidak menyita tenaga petugas atau mengganggu pelayanan. Yang utama ialah mendengar pengalaman lapangan dan menyelesaikan kebutuhan yang selama ini tertunda.

Penghargaan akan terasa lebih berarti ketika disertai perlengkapan yang memadai, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, dan perlindungan kerja. Mereka yang menyelamatkan warga berhak memperoleh sistem yang juga menjaga keselamatan mereka.

SETELAH UPACARA SELESAI

Evaluasi kematian petugas harus menghasilkan perubahan operasional. Pemerintah perlu memeriksa rantai komando, penilaian arah angin, jalur evakuasi, komunikasi lapangan, kesiapan kendaraan, dan keputusan menarik personel ketika keadaan memburuk. Hasilnya perlu diterjemahkan menjadi perbaikan yang dapat diperiksa pelaksanaannya.

Pada saat bersamaan, penyelidikan penyebab kebakaran harus berjalan dengan pembuktian yang kuat. Bila ditemukan dugaan keterlibatan korporasi, pemeriksaan perlu menjangkau pengelolaan lahan, kepatuhan pencegahan kebakaran, dan pihak yang mengambil keputusan. Penetapan tanggung jawab harus bertumpu pada bukti, dengan kewajiban pemulihan dijalankan sesuai ketentuan.

Menghormati petugas yang meninggal sambil membiarkan kelalaian berulang akan meninggalkan luka baru. Keluarga berhak mengetahui apa yang terjadi. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan tentang langkah yang mencegah korban berikutnya.

Untuk menjaga kepercayaan, Presiden dapat meminta laporan tindak lanjut dalam 30 hari setelah pertemuan. Isinya sederhana: perkembangan bantuan keluarga, pemenuhan perlindungan petugas, pembenahan prosedur, serta kemajuan penanganan perkara yang dapat diumumkan. Informasi pribadi keluarga tetap dijaga. Setiap pekerjaan harus mempunyai penanggung jawab dan tenggat.

Di situlah empati memperoleh bentuknya sebagai kebijakan. Ucapan duka diikuti pendampingan; penghargaan diikuti perlindungan; janji penegakan hukum diikuti proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Hari Pahlawan, pintu Istana dapat dibuka untuk keluarga mereka yang telah memadamkan api. Tetapi ukuran penghormatan negara baru terlihat setelah keluarga itu pulang: apakah hidup mereka lebih terlindungi, apakah anak-anak tetap bersekolah, dan apakah rekan-rekan yang kembali bertugas kini bekerja dengan lebih aman?

Rocky Gerung Masuk Istana, Kritik Masihkah Berjarak?